Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kualitas Terhadap Biaya Bahan Baku Pada PT Vonex Indonesia (173)

Perkembangan dunia usaha dewasa ini, khususnya di Indonesia yang sedang mengalami masa kritis, terdapat persaingan yang sangat ketat yang tidak bisa dielakan lagi, persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Dengan kondisi yang terjadi di Indonesia ini tidak jarang juga mengakibatkan kehancuran perusahaan karena kalah bersaing dengan perusahaan lain.
Dalam tahap perkembangan perusahaan yang sedemikian rumitnya melaksanakan proses produksi dengan tujuan menjaga kualitas barang sehingga barang hasil produksi akan mempengaruhi kualitas yang diharapkan konsumen, maka diperlukan suatu alat pengendalian yaitu pengendalian intern.
Alat pengendalian tersebut adalah sistem pengendalian intern yang merupakan kegiatan dalam menjaga dan melindungi harta milik perusahaan dengan tujuan untuk menghindari pemborosan, penyelewengan yang dapat meningkatkan efesien kerja.
Dalam sistem pengendalian kualitas sangat dipengaruhi sekali oleh bahan baku, jika kualitas bahan baku sangat tinggi, maka akan menghasilkan kualitas yang tinggi pula dari hasil produksi.
Kualitas merupakan aset dari perusahaan yang bersifat abstrak, maka sistem pengendalian intern kualitas dapat diartikan sebagai suatu sistem yang menjaga kualitas suatu produk yang dapat memenuhi suatu persyaratan dari kualitas standar yang merupakan tujuan perusahaan yang harus dicapai.
Bahan baku adalah semua bahan yang merupakan bagian dari barang-barang yang dihasilkan untuk melangsungkan suatu proses produksi. Sehingga biaya bahan baku dapat ditekan sedemikian kecil untuk mengurangi kualitas yang jelek. Bahan baku yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan harus seefesien mungkin untuk itulah diperlukan adanya sistem pengendalian intern kualitas. Penekanan biaya bahan baku yang efesien untuk membantu pihak manajemen dalam menunjang kontinuitas proses produksinya.
Biaya bahan baku sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Kualitas buruk bisa juga berawal dari bahan baku yang jelek, tenaga kerja yang kurang cakap dan lain-lain. Sehingga akan terjadinya ketidak efektifan dan inefesiensi biaya yang akan mengakibatkan pemborosan dan penyalahgunaan biaya bahan baku ,maka tidak akan tercapai tujuan dari perusahaan.
Dengan diadakannya alat pengendalian kualitas ini untuk menjaga pemborosan bahan baku yang dilakukan pada PT Vonex Indonesia, karena kualitas yang jelek dan pemakaian bahan baku yang sembarangan akibatnya pengeluaran biaya bahan baku tidak terkendali.
Sistem pengendalian intern kualitas, suatu perusahaan akan siap bersaing dengan perusahaan lain dan menjual hasil produknya di pasaran, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai yaitu mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil.
Berdasarkan uraian di atas penulis akan mencoba meneliti bagaimana penerapan sistem pengendalian intern kualitas terhadap biaya bahan baku yang diterapkan pada PT Vonex Indonesia, untuk itu dilakukan penelitian guna mendapat informasi pada perusahaan. Hasil penelitian ini dilaporkan dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kualitas Terhadap Biaya Bahan Baku pada PT Vonex Indonesia”.

selengkapnya.....

PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PADJAJDARAN BANDUNG (172)

Komunitas Muslim di seluruh dunia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan Syariat. Dalam ajaran Syariat, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran Syariat tersebut. Dengan adanya aturan yang tegas ini maka para pemasar memiliki sekaligus barrier dan kesempatan untuk mengincar pasar khusus kaum Muslimin.
Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang permissive dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh ke-Halalan dan ke-Haraman yang dimuat dalam nash Al Qur’an dan Al Hadist yang menjadi panduan utama bagi mereka.
Populasi yang demikian besar dari kaum Muslimin membuat kaum Muslimin menjadi pasar yang demikian potensial untuk dimasuki. Untuk negara sekelas Amerika Serikat yang notabene jumlah kaum Muslimin disana adalah minoritas, namun diperkirakan ada sekitar empat sampai sembilan juta orang yang memeluk agama Islam (www.yahoo.com:2002) yang pola belanja dan konsumsi produk mereka sejalan dengan ajaran agama Islam atau ingin menyesuaikan pola konsumsinya dengan ajaran agamanya.
Untuk indonesia sendiri, dengan populasi kaum Muslimin yang mencapai bilangan 90% dari jumlah total warga negara, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar.
Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, konsumen Muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.
Produk-produk yang mendapat pertimbangan utama dalam proses pemilihannya berdasarkan ketentuan Syariat yang menjadi tolok ukur untuk konsumen Muslim adalah produk-produk makanan dan minuman. Ketidakinginan masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk (high involvement). Dengan begitu akan ada produk yang pilih untuk dikonsumsi dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan tersebut. Proses pemilihannya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai parameter utamanya. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat Muslim. Konsumen Muslim sendiri juga bukan tanpa kesulitan untuk memilah produk-produk yang mereka konsumsi menjadi produk dalam kategori halal dan haram. Tentunya untuk memeriksakan sendiri kondisi kehalalan suatu produk adalah kurang memungkinkan. Hal ini berkaitan dengan masalah teknis dalam memeriksa kehalalan suatu produk, seperti uji kimia, pengamatan proses serta pemeriksaan kandungan produk.

Adanya LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halal-nya oleh LPPOM-MUI sehingga produknya bisa mencantukan label halal dan hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi ummat Muslim dan hilanglah barrier nilai yang membatasi produk dengan konsumen Muslim. Hal ini berarti peluang pasar yang sangat besar dapat terbuka.
Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Secara teori maka, untuk para pemeluk agama Islam yang taat,pilihan produk makanan yang mereka pilih adalah makanan halal yang diwakili dengan label halal.

Seiring dengan pesatnya perkembangan media dewasa ini, arus informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantukam label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan kedalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Ketidakadaan label itu akan membuat konsumen Muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut.

Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan para produsen-produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (ingredient) dari produk makanan tersebut. Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang dapat membantu mereka untuk menentukan sendiri kehalalan suatu produk. Kondisi masyarakat Muslim yang menjadi konsumen dari produk-produk makanan yang beredar dipasar, namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka konsumsi selama ini. Sebagai orang Islam yang memiliki aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram, seharusnya konsumen Muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya (syubhat). LPOM MUI memberikan sertifikasi halal pada produk-produk yang lolos audit sehingga produk tersebut dapat dipasang label halal pada kemasannya dengan demikian masyarakat dapat mengkonsumsi produk tersebut dengan aman.

Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM-MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM-MUI. Dengan begitu produk yang beredar dikalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.

FE Unpad yang juga sebagian besar mahasiswanya beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari komunitas Muslim yang menjadi konsumen produk tersebut. Mahasiswa adalah komunitas kritis yang bila ditinjau dari sisi informasi yang mereka peroleh dan kemampuan mereka untuk mencerna informasi adalah komunitas yang bisa memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh.

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk tertentu, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan mahasiswa FE Unpad bandung sebagai studied population. Penulis memberikan batasan bahwa produk makanan dalam kemasan yang dimaksud adalah produk-produk seperti coklat, susu, mie instan, snack, dan produk-produk makanan lainya yang diproduksi dengan mengunakan kemasan dan menyertakan label halal didalam kemasannya.
Penulis memberikan judul pada penelitian ini adalah “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran

selengkapnya.....

PENGARUH KUALITAS PRODUK simPATI EKSTRA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PT.TELKOMSEL (171)

Dasawarsa terakhir ini, pertelekomunikasian di Indonesia dimarakkan oleh hadirnya telepon genggam atau selular digital GSM (Global System for Mobile communications.) Sebelum GSM, di Indonesia telah ada 2 jenis telepon selular analog, yaitu AMPS (Advances Mobile Phone System) dan NMT (Nordic Mobile Telephone). Jenis telepon selular digital lainnya yang akan segera dioperasikan di Indonesia adalah DAMPS (Digital AMPS). Pada perkembangannya GSM tersebut mendominasi telekomunikasi selular di Indonesia telah dan mengalami beberapa kali pertukaran generasi. Dari generasi I sampai saat ini telah masuk ke generasi ke III.

Perkembangan lain yang paling mengesankan dibidang telekomunikasi akhir-akhir ini selain telepon selular, ialah internet dan serat optik. Teknologi elektronika dan perangkat telekomunikasi yang berkembang berkesinambungan membuat perangkat komunikasi semakin kecil, semakin canggih dan semakin murah. Bila selama seratus tahun lebih, peranan telekomunikasi konvensional adalah untuk menciptakan - hubungan antara dua tempat - anytime; komunikasi wireless dan selular membuat hubungan menjadi anywhere karena hampir tidak ada tempat didunia yang tidak dapat dijangkau; dan internet mengisinya dengan anything karena seluruh informasi apapun dapat dikirimkan, baik informasi tersebut berupa data, suara, gambar maupun film bergerak. Dan yang lebih penting lagi saat ini semuanya sudah dapat dilakukan dengan harga yang terjangkau. Dengan penetrasi jaringan dibawah 30%, Indonesia memang masih menjadi pasar yang sangat potensial.

Telekomunikasi selama ini merupakan pelayanan yang dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah melalui BUMN PT Telkom dan PT Indosat. Dikatakan eksklusif karena pada dasarnya kedua BUMN tersebut memegang monopoli dalam penyelenggaraan pembangunan sampai pengoperasian sarana telekomunikasi. Monopoli dalam bidang telekomunikasi hampir selalu dianggap sebagai monopoli secara alamiah. Monopoli tersebut selalu dilindungi oleh pemerintah dengan berbagai dalih dan peraturan untuk mencegah persaingan. Sejak awal tahun 1990an, swasta diijinkan untuk ikut menyelenggarakan pembangunan dan pengoperasian fasilitas telekomunikasi dengan bekerjasama - untuk dan atas nama - BUMN tersebut.

Undang-Undang Telekomunikasi UU no 36/99, mencabut monopoli Badan Penyelenggara Telekomunikasi sekaligus membuka peluang penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi oleh swasta dan koperasi, mulai tahun 2000, dan swasta dijinkan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa harus bekerja-sama dengan kedua BUMN tersebut.

Kini Indonesia memiliki tak kurang dari 11 operator selular, yakni Telkomsel, Indosat, XL, Three dan lainnya. Persaingan antar operator pun cukup ketat, karena semua operator berusaha dalam meraih pasar dan meraup keuntungan dari para pelanggannya. Banyak yang layanan jasa ditawarkan oleh operator selular. Dari tarif hemat antar sesama pengguna, diskon pemakaian pada jam tertentu sampai bonus pulsa dan sms, namun pada saat ini pelanggan sudah mulai kritis dalam memilih produk yang akan digunakannya. Sesuai kebutuhan dan fasilitas yang ditawarkan, pelanggan akan memilih dari produk beberapa operator tersebut. Persaingan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dengan mutu layanan yang lebih menarik akan diteliti disini.

selengkapnya.....

Analisis Strategi Bisnis Pada PT. XXXX XXXXXX...(170)

Dalam menyambut era Globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan harus mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tentunya untuk mengikuti perubahan – perubahan yang terjadi tersebut sangatlah tidak mudah. Perusahaan yang cenderung berpikiran tradisional dan tidak mengharapkan adanya perubahan, tentunya akan menemui banyak kesulitan dalam menghadapi operasinya.
Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi masing – masing dalam berbisnis. Permasalahannya adalah tepatkah strategi itu dipergunakan oleh perusahaan tersebut. Karena bila ternyata strategi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dengan keadaannya, maka strategi tersebut akan mengakibatkan kegagalan bagi perusahaan tersebut.
Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan. Strategi yang diterapkan perusahaan untuk tiap – tiap bidang di dalamnya pun berbeda – beda, mulai dari bagian produksi, distribusi, penjualan, maupun promosinya. Target perusahaan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan tentunya harus didukung dengan adanya suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat mengalami peningkatan kualitas usahanya.
Strategi perusahaan dalam meningkatkan penjualannya dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan peningkatan promosi, yang tentunya akan mengakibatkan peningkatan biaya. Tentunya cara – cara seperti ini diharapkan dapat mempengaruhi tingkat penjualan secara signifikan.
Agar lebih mengerti dengan jelas mengenai strategi – strategi berbisnis suatu perusahaan maka dengan ini penulis melakukan studi penelitian terhadap PT. XXXX XXXXX, suatu perusahaan yang begerak dalam bidang usaha penjualan sepatu dan sandal. Perusahaan ini terus menerus melakukan perluasan usahanya dengan mendirikan Boutique – Boutique baru, mengingat semakin ketatnya persaingan didalam industri sepatu.
Strategi yang akan dibahas adalah tentang perkembangan daripada perusahaan itu sendiri dan keluaran yang dihasilkan. Hal ini tergantung tentunya pada faktor – faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan adalah kekuatan dan kelemahan perusahaan, sedangkan faktor eksternal perusahaan adalah peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan.
Tiap – tiap perusahaan tentunya memiliki faktor internal dan eksternal yang berbeda, oleh karena itu tentunya strategi yang dipergunakan tentunya akan berbeda – beda pula, belum tentu strategi yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan lain. Oleh karena itu sangatlah perlu bagi kita untuk mempelajari strategi bisnis dasar agar kita dapat mengetahui penerapan strategi yang tepat bagi suatu perusahaan.
Dengan mempelajari kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan maka kita dapat memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kekuatan perusahaan, serta dengan mempelajari peluang dan ancaman maka kita dapat mengetahui peluang apa yang dapat dipergunakan perusahaan dalam meningkatkan labanya, serta dapat mengurangi ancaman dari luar perusahaan yang akan menganggu kinerja perusahaan.
Penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengenali, menganalisis, dan memahami implikasi dari penerapan suatu strategi bisnis tertentu. PT. XXXX XXXXX adalah perusahaan yang melakukan penjualan produk – produk sepatu dan sandal, penelitian yang dilakukan pada perusahaan ini akan menghasilkan data yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan juga bagi perusahaan itu sendiri. Adanya perubahan harga BBM, munculnya pesaing – pesaing usaha yang baru mengharuskan suatu perusahaan untuk bertindak antisipatif atau bila perlu menerapkan strategi perusahaan yang baru.
Untuk menganalisa strategi yang diterapkan oleh PT. XXXX XXXXX dalam menjalankan bisnisnya, maka penulis mengambil topik ” Analisis Strategi Bisnis Pada PT. XXXX XXXXX.”

selengkapnya.....

Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember (169)

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (public services) meliputi aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Pelayanan dan jasa publik bahkan dimulai sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oleh dokter pemerintah atau dokter yang dididik di universitas negeri, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di universitas negeri, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macam-macam perijinan yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga seseorang meninggal dan memerlukan surat pengantar dan surat kematian untuk mendapatkan kapling di tempat pemakaman umum (TPU).

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sosialis cenderung memiliki ruang lingkup pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Tetapi luasnya cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik tidak identik dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui mekanisme politik, bukannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi.

Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik yang sangat luas. Sayangnya, pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk pelayanan publik yang bersifat kewajiban seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, dan lain-lain.

Kendati mungkin fenomena korupsi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk tadi hanya melibatkan biaya transaksi (antara sektor publik dengan individu masyarakat) yang relatif kecil (pretty corruption), tetapi biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yang sangat besar. Karena itu pola korupsi dengan menggunakan instrumen produk-produk pelayanan tersebut bisa jadi memiliki dampak yang sangat luas.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana meminimalkan biaya-biaya transaksi tersebut? Teramat sulit tentunya menjawab pertanyaan ini, kendati jawabannya merupakan bagian terpenting dari strategi pemberantasan korupsi di sektor publik. Karena itu kajian mengenai mekanisme pelayanan publik, berikut biaya-biaya transaksinya menjadi elemen penting dari strategi pemberantasan korupsi.
Sejalan dengan itu, prinsip market oriented organisasi pemerintahan harus diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (aparatur) harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian juga prinsip catalitic government, mengandung pengertian bahwa aparatur pemerintah harus bertindak sebagai katalisator dan bukannya penghambat dari kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya mempercepat pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi pemerintah lebih dititikberatkan sebagai regulator dibanding implementator atau aktor pelayanan. Sebagai imbangannya, pemerintah perlu memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sendiri sebagai penyedia atau pelaksanaan jasa pelayanan umum. Dengan kata lain, tugas pemerintah adalah membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri (helping people to help themselves). Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan prinsip self-help atau steering rather than rowing.

Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di daerah. Artinya, pembentukan organisasi ini secara empirik telah memberikan hasil berupa peningkatan produktivitas pelayanan umum minimal secara kuantitatif. Dalam konteks teori Reinventing Government, pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) ini telah menghayati makna community owned, mission driven, result oriented, costumer oriented, serta anticipatory government.

Oleh karena itu, inovasi pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) ini perlu dikembangkan lagi dengan penemuan-penemuan baru dalam praktek manajemen pemerintahan di daerah. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan dalam hal ini adalah penyediaan jasa-jasa pelayanan kedalam beberapa alternatif kualitas.
Jenis pelayanan yang secara kualitatif lebih baik dapat dikenakan biaya yang agak mahal, sementara jasa pelayanan standar dikenakan biaya atau tarif yang standar pula. Pemasukan dari jenis pelayanan yang relatif mahal, akan dapat dipergunakan untuk membiayai pelayanan yang lebih murah, melalui mekanisme subsidi silang (cross subsidi). Dengan cara demikian, diharapkan institusi dapat membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya, dengan tidak mengorbankan fungsi pelayanan yang menjadi tugas utamanya.

Selain itu, fenomena di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat yang belum terlayani masih lebih besar dibandingkan masyarakat yang sudah terlayani. Kenyataan tersebut disebabkan selain karena faktor geografis juga oleh lemahnya pelayanan oleh petugas baik secara administratif maupun teknis. Untuk itu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai organisasi pelaksana harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, karena pada hakikatnya kualitas ditentukan hanya oleh pelanggan (Coupet dalam Osborne dan Gaebler, 1992).

Kenyataan tersebut tidak saja disebabkan oleh berbagai hambatan sebagaimana disebutkan di atas, melainkan masih ada hal lain yang menjadi penyebabnya, seperti dalam memberikan pelayanan publik tidak diikuti oleh peningkatan kualitas birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.Kita semua menyadari pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang. Amat sulit untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan birokrasi. Amat sulit memperkirakan kapan pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga bisa berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian enggan berurusan dengan birokrasi publik.

Dari uraian diatas telah disebutkan bahwa keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) secara empirik telah berhasil mendongkrak efisiensi dan produktivitas pelayanan publik. Namun perlu digarisbawahi pula bahwa selain pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), fungsi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sesungguhnya tidak lebih sebagai front liner dalam penyelenggaraan pelayanan tertentu. Artinya, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) memfungsikan dirinya sebagai ‘loket’ penerima permohonan yang akan dilanjutkan prosesnya kepada Dinas/Instansi fungsionalnya masing-masing. Dalam kondisi demikian, maka pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) justru dapat dipersepsikan sebagai ‘penambahan rantai birokrasi’ dalam pelayanan kepada masyarakat.

selengkapnya.....

PENERAPAN BALANCED SCORECARD DALAM PENILAIAN KINERJA AJB BUMIPUTERA MALANG (168)

Perubahan dinamis kondisi ekonomi dan sosial menyebabkan perilaku dan sikap pelanggan juga berubah. Untuk memperoleh pelanggan yang loyal, perusahaan harus mengetahui apakah strategi yang telah diterapkan sudah berhasil, dan apa sajakah yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan suatu pengukuran, yaitu pengukuran kinerja.

Kinerja perusahaan merupakan cermin atas hasil kegiatan dan kondisi perusahaan, hasil kegiatan dari perusahaan dianalisis, dimana hasilnya akan memperlihatkan kondisi manajemen perusahaan selama periode dilakukannya analisis akan kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menegaskan dan untuk dapat menjelaskan karakteristik variable-variable yang diteliti pada suatu kondisi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan perspektif Balanced Scorecard.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan perspektif Balanced Scorecard kinerja AJB BumiPutera Malang secara keseluruhan dapat dikatakan bernilai baik.

selengkapnya.....

ANALISA PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI .......(167)

Fenomena perubahan mendasar yang dimanifestasikan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 43 tahun tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepegawaian pegawai negeri sipil yang mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan pengembangan sumber daya manusia, dan ketersediaan sumber daya lainya.
Perubahan tersebut membawa dampak pada perubahan budaya kerja, mau tidak mau harus dihadapi dan serangkaian adaptasi harus dilakukan terhadap keberagaman (diversitas) yang mengacu pada perbedaan atribut demografi seperti ras, kesukuan, gender, usia, status fisik, agama, pendidikan, atau orientasi seksual.
Selain keberagaman (diversitas), tantangan yang cukup kompleks adalah bagaimana mengubah budaya kerja lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilainilai budaya kerja baru pada seluruh pegawai atas keinginan secara sukarela dan partisipasi pegawai. Orang tidak akan berubah dengan sendirinya hanya karena diperintah, dan hanya akan berubah kalau dia menginginkannya secara suka rela, karena menyadari. Dan orang yang bersedia meninggalkan cara lama sangat sedikit jumlahnya bahkan ketika situasi menjamin sekalipun (O’Neil, Osborn dan Plastrik, 2000:241). Kenyataan selama ini banyak para pemimpin dan aparatur negara bukan hanya sulit untuk berubah tapi juga sering mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja aparatur negara.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, selain organisasi pemerintah daerah sudah terlalu banyak, pegawai negeri sipil banyak yang nganggur, hanya mondar-mandir dan membaca koran hingga jam kerja selesai. Aktivitas yang menunjukkan nuansa kesibukan kerja hanya tampak di satuan kerja yang “ada proyeknya”. Sehingga tidak salah jika ada sementara pengamat yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih cenderung berorientasi pada proyek ketimbang melaksanakan tugas-tugas rutinnya (Yudoyono, 2002:64).
Disamping itu, banyak fakta menunjukkan bahwa 80 hingga 90 persen dana alokasi yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, habis untuk membiayai birokrasi dan legislasi pemerintahan daerah (Jawa Pos, 20 Oktober 2003:10). Lebih menyedihkan lagi ternyata sebagian besar tidak lebih sebagai sarana “bargaining” politik untuk bagi-bagi kekuasaaan.
Sepertinya tindakan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan sulit diatasi bahkan cenderung mengarah menjadi budaya baru. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja pegawai negeri sipil belum terlalu kuat dan masih jauh dari harapan.
Secara tidak sengaja atau tanpa disadari, nampaknya sebagian besar pegawai negeri sipil telah larut dalam kesibukan sehari-hari untuk memperbesar kekuasaan, wewenang, peran dan mengejar target fisik sambil memanfaatkan peluang di antara celah-celah ketentuan formal dan prosedur administratif yang berbeli-belit ciptaannya sendiri. Dan telah sekian lama aparat birokrasi lari di tempat hingga “loyo” kehabisan energi, karena mengabaikan nilai-nilai dasar budaya kita sendiri yang telah diajarkan oleh orang tua, guru, ulama/pendeta dan para pejuang kita. (Susilo, 2000:3).
Potret manusia Indonesia secara jelas diungkapkan oleh budayawan Mochtar Lubis pada tahun 1977, meskipun tidak menyebut ciri-ciri manusia Indonesia tersebut sebagai budaya kerja, tetapi sangat sulit dipungkiri bahwa apa yang disebutnya merupakan warna dasar budaya kehidupan aktual dan perilaku kerja sehari-hari kita. Enam ciri manusia Indonesia yang di potret: 1) Munafik atau hipokrit. 2) Enggan bertanggung jawab. 3) Berjiwa feodal. 4) Percaya takhyul. 5) Artistik. 6) Berwatak lemah. (Lubis dalam Sinamo, 2002:61-63).
Seiring dengan itu, dari kenyataan yang ada selama ini pegawai di Biro Kepegawaian ternyata hampir tak pernah bekerja serta bergerak secara impulsive atau terarah. Mereka bekerja seenaknya sendiri dengan cara kerja yang hanya asal kerja, acak-acakan, semrawut, dan fungsi manajemen hampir tidak berlaku. Disiplin kerja luntur. Banyak jam kerja yang tidak diefektifkan dengan tugas pekerjaannya.
Sikap-sikap bekerja ringkas, rapi, resik, rawat, rajin (5 R) dan lain sebagainya belum memuaskan. Selain itu belum adanya kesadaran bahwa suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Baginya yang penting adalah menerima gaji. Sehingga kinerja pelayanan sektor aparatur dan pengawasan masih di bawah dari harapan yang diinginkan. Meskipun demikian diakui bahwa secara umum kinerja pelayanan umum aparatur masih di bawah dari harapan yang diinginkan”.
Untuk menentukan bagaimana perlu melakukan perubahan, langkah pertamanya adalah dengan menganalisis budaya yang hidup dalam satuan kerja atau organisasi untuk memutuskan apa saja yang perlu diubah dan kedua adalah mengembangkan dan mengimplementasikan strategi perubahan tersebut (McKenna dan Beech, 2000:77, Pragantha, 1995). Namun seringkali pula ketika perubahan budaya dilakukan, kinerja yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan (Carnal, 1995, dalam Sofo:349) akan mengganggu dan merusak, mengadukaduk yang tetap dan stabil sebelumnya (status quo). Sejumlah alasan mengapa hal ini terjadi; salah satunya adalah organisasi tidak mampu mengubah fundamental psikologis pegawainya untuk berubah (Riza, 1998).
Dekonstruksi budaya tersebut hanya akan mungkin jika seluruh komponen bersedia mengubah dirinya dalam konstruk budaya kerja baru, dan adanya dukungan pimpinan puncak untuk memudahkan penyebaran nilai-nilai yang diarahkan kepada terciptanya pegawai negeri sipil profesional, bermoral dan bertanggung jawab serta memiliki persepsi tepat terhadap pekerjaan. Perubahan budaya juga harus mengindahkan kode etik tertentu, baik dalam melancarkan perubahan maupun dalam menghadapi pihak yang menentang perubahan. (Sathe, 1985:380 dalam Ndraha, 2003:94). Oleh O’Leary, dalam Osborne dan Plastrik (2000:259) “Mengubah budaya pemerintah adalah seperti membangun Tembok Besar Cina”.
Harus disadari pula bahwa budaya erat kaitannya dengan manusia (Kisdarto:2000). Kuatnya budaya kerja akan terlihat dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin tinggi komitmen dan yang dirasakan pegawai. Makin banyak pegawai yang menerima nilai-nilai makin tinggi komitmen mereka pada nilai-nilai itu makin kuat budaya tersebut (Robbins, 1996:292). Menurut Wolsely dan Campbell (Prasetya, No. 01, Januari 2001:12) orang yang terlatih dalam budaya kerja akan menyukai kebebasan, pertukaran pendapat, terbuka bagi gagasan baru dan fakta baru, memecahkan permasalahan secara mandiri, berusaha menyesuaikan diri antara kehidupan pribadi dan sosialnya.
Melalui proses pengetahuan, seseorang dapat memiliki budaya bebas berpikir, menilai, mengkritik, dan bebas dikritik dalam mencari ilmu. Adapun lewat pendidikan, memungkinkan seseorang dapat memahami dan memiliki dasar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi terampil dalam suatu bidang.

selengkapnya.....

PENGARUH PERILAKU PEMIMPIN , MOTIVASI KERJA, ARUS KOMUNIKASI, DAN PRAKTEK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP KEPUASAN KERJA BAGI PNS (166)

Kualitas SDM atau disebut juga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( Empowerment of Human Resources ) merupakan salah satu alat penting dan strategis untuk memperbaiki, memperbaharui dan meningkatkan kinerja baik organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang menuju kepada layanan publik non profit maupun organisasi swasta / perusahaan yang bergerak dibidang profit, karena didalam layanan tersebut memberikan daya lebih daripada daya sebelumnya. Empowerment dalam SDM dapat juga meliputi kemampuan ( competency ), Penempatan personil sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi, kewenangan yang jelas, tanggung jawab, kepercayaan, dukungan, kepemimpinan dan motivasi. Didalam kompetensi ada pengetahuan ( knowlegde ), ketrampilan ( skill ) dan sikap atau prilaku (attitude ) yang terdapat dalam diri pribadi manusia. Sehingga SDM ini digunakan untuk menggerakkan dan menjalankan kegiatan organisasi atau perusahaan. Jelas ini akan berdampak terhadap pelayanan publik diharapkan mampu menuju good governance.
Diantara seluruh sumber daya yang dimiliki suatu organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia yang paling dominan. Teori Gomes mengatakan “ Unsur manusia didalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena kapabilitas manusialah yang bisa mengetahui input – input apa yang diambil dari lingkungan dan bagaimana caranya untuk mendapatkan serta cara – cara memperoleh input – input tersebut, teknologi yang bagaimana yang cocok dan dianggap tepat untuk mengolah dan mentransformasikan input – input diproses menjadi output yang dapat memenuhi keinginan publik, serta bagaimana outcome ( hasil ) yang bermanfaat. Sehingga Benefit ( azas manfaat ) dari kapabilitas sumber daya manusia yang mengolah input akan memiliki Impact ( Dampak ) terhadap suatu analisis kebutuhan masyarakat khususnya peningkatan dalam memberikan pelayanan publik. Dari hasil mulai input , proses pengolahan data, Output, Outcome, Benefit serta Impact akan tersajikan dengan baik apabila adanya semacam Feedback ( Umpan balik ) individu - individu yang berada di lingkungan Kantor Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bakung, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Harapan dari kesemua itu dengan sikap dan prilaku Kepemimpinan yang ada mampu untuk memotivasi dan membentuk pola sikap prilaku sehingga akan memberikan layanan ( servis publik ) menjadi optimal dan seefektif mungkin.
Supaya dapat meningkatkan motivasi kinerja serta pembentukan pola prilaku sikap manusia, selain meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya, juga sangat penting sekali seorang pemimpin dalam memimpin, mengarahkan dan mengawasi bawahannya menerapkan Pola Kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berada di lingkungan, bisa saja pada saat tertentu seorang pemimpin dibutuhkan menggunakan kepemimpinan otoriter, pada saat kondisi tertentu pula menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Menurut Drucker dalam Rasimin mengatakan “ Bekerja adalah sesuatu kegiatan yang unik menyangkut faktor psikologis, kekuasaan, kepribadian, masyarakat, dan ekonomi. Kemudian Rasimin mengatakan juga bahwa bekerja adalah kegiatan pokok dari suatu aktifitas yang dapat dibagi menjadi sejumlah dimensi ikatan sosial, ekonomis dan psikologi. Salah satu dimensi kekuasaan tersebut adalah gaya seorang pemimpin dalam memimpin, mengarahkan dan mengawasi bawahannya dalam mencapai suatu tujuan organisasi.
Menurut Ary Ginanjar Agustian ( ESQ ) dalam Adam Ibrahim Indrawijaya dan Wahyu Suprapti mengatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kemampuan Spiritual Quotient ( SQ ) dan Emotional Quotient ( EQ ), dimana kemampuan Inteligence Quotient ( IQ ) hanya 20 % sedangkan 80 % adalah EQ dan SQ. Artinya Kepemimpinan yang berhasil adalah seorang pemimpin yang mampu untuk menciptakan kecerdasan emosi dan spiritual. Dengan berbagai macam pendapat tersebut diatas kesemua itu mengarah kepada Kepemimpinan yang bersifat visioner artinya mampu untuk menjawab tantangan dikehidupan yang akan datang dengan berpegang teguh pada prinsip kebersamaan dan memiliki komitmen tinggi didalam pengembangan organisasi yang maju, dinamis dan akutabilitas sesuai dengan tuntunan zaman.
Dalam kondisi yang demikian bagi suatu perusahaan atau instansi harus memiliki keunggulan yang bersifat kompetitif akan survive, mampu memenangkan persaingan serta meraih peluang untuk berkembang. Menghadapi kenyataan yang demikian semua fihak haruslah sepakat bahwa sumber daya manusia melalui segala bentuk dan aktualisasi potensinya merupakan faktor utama pembentukan keunggulan tersebut dan aktualisasi potensinya merupakan faktor utama pembentukan keunggulan tersebut, dan menjadi kunci kemajuan dimasa – masa yang akan datang. Oleh karenanya, upaya meningkatkan performa kerja para karyawan menjadi program sangat penting di lingkungan perusahaan ataupun instansi pemerintah yang bergerak dibidang apapun juga baik di bidang pendidikan, pemerintahan maupun bidang – bidang lainnya yang tujuannya memberikan service kepada masyarakat.
Sikap organisasi sangat penting bagi manajemen sumber daya manusia, karena sikap ini akan mempengaruhi perilaku –perilaku organisasi. Sikap – sikap yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan memfokuskan pada sikap karyawan terhadap keseluruhan ( Luthan , 1985 ).
Para Leadership hendaknya tertarik pada sikap – sikap dan prilaku karyawannya, karena sikap memberikan peringatan terhadap adanya problem potensial, karena sikap mempengaruhi prilaku. Karyawan yang mempunyai komitmen yang tinggi maka dapat meningkatkan kinerja. Bila para leadership menginginkan agar kepasifan dan presensi atau tingkat kehadiran berkurang terutama diantara karyawan mereka produktif mereka hendaknya melakukan hal – hal yang akan membangkitkan sikap kerja yang positif ( Robbins, 1996 ).
Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap objek adalah mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut ( Berkowitz dalam anwar, 1997 ).

selengkapnya.....

Pengaruh faktor psikografi terhadap keputusan pembelian konsumen McDonald’s di Bali (165)

Usaha restoran, dewasa ini menunjukkan perkembangan yang relatif pesat, terbukti semakin banyaknya restoran asing yang siap saji merambah Bali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa intensitas persaingan dalam bisnis restoran semakin kuat. Jenis restoran seperti ini umumnya berada di lokasi-lokasi yang strategis. Sementara restoran-restoran tradisional atau lokal yang bercirikan lambat dalam pelayanan, relatif kalah bersaing dilokasi dimana terdapat restoran siap saji tersebut. Jenis restoran yang menyajikan makanan dengan sangat cepat atau siap saji dikenal dengan sebutan restoran fast food (Emerson, 1989:4). Tampilan restoran semacam ini, mulai dari lokasi, jenis dan rasa makanan, penataan, sistim pelayanan, dan sebagainya membawa kesan bagi sebagian orang bahwa citra restoran tersebut mewah atau bergengsi. Sehingga bagi konsumen yang datang dan makan di restoran semacam ini, sedikit tidak akan terpengaruh dan tidak jarang datang kembali untuk melakukan pembelian (repeat buying).
Kecenderungan penduduk kota seperti di Denpasar misalnya, bahwa makan di restoran fast food masih dinilai memiliki nilai sosial atau gengsi tersendiri, yang mampu mengangkat kesan akan status dirinya. Kemudian sering pula ditemui bahwa restoran semacam ini tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat makan saja, tetapi juga untuk tempat perayaan acara-acara ulang tahun, syukuran, sambil rekreasi dan sebagainya. Peluang semacam ini telah dimanfaatkan oleh restoran untuk menyediakan model pelayanan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Di beberapa restoran seperti ini, kadang juga disediakan tempat khusus bagi anak-anak untuk bermain, agar tidak mengganggu orang yang sedang menikmati makanannya. Sehingga sangatlah wajar apabila dikatakan bahwa variasi dan sistem pelayanan restoran fast food pada kenyataannya relatif dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam proses pembeliannya.
Kegiatan pembelian, apabila ditelusuri lebih dalam hanyalah merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses keputusan pembelian konsumen. Menurut Pride dan ferrel (1993:185), proses keputusan pembelian konsumen meliputi tahap : pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi proses pembelian. Namun tidak selalu semua tahap tersebut dilalui atau dilaksanakan oleh konsumen. Keseluruhan proses tersebut biasanya dilakukan pada situasi tertentu saja, misalnya pada pembelian pertama dan atau pembelian barang-barang yang harga atau nilainya relatif tinggi.
Pada dasarnya, konsumen akan lebih mudah mengambil keputusan pembelian yang sifatnya pengulangan atau terus menerus terhadap produk yang sama. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya berubah, maka konsumen akan melakukan pertimbangan kembali dalam keputusan pembeliannya. Keputusan yang menjadi pertimbangan konsumen meliputi keputusan tentang : jenis produk, bentuk produk, merek produk, jumlah produk, waktu pembelian, dan cara pembayaran. Jika dikaitkan dengan fast food, maka dalam proses pengambilan keputusan pembeliannya juga melalui beberapa tahap. Dimana, proses keputusan pembelian tersebut berkaitan dengan beberapa keputusan, terutama keputusan tentang merek produk dan penjualan. Setiap merek atas produk dan penjualan suatu perusahaan, memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, yang dapat membedakannya dengan para pesaing. Pada kondisi demikian, akhirnya akan dapat ditemui adanya konsumen yang berperilaku setia kepada merek atau kepada penjualan tertentu.

selengkapnya.....

ANALISIS STRATEGI BAURAN PEMASARAN ECERAN (RETAIL MARKETING MIX) YANG MENENTUKAN TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PADA SUPER SWALAYAN SEMARANG (164)

Suatu perusahaan jasa jika ingin tetap bertahan dan bersaing serta mampu mengembangkan bisnisnya harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar tercipta suatu kepuasan. Super Swalayan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Ritel yang menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat mulai berbenah diri dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dimata konsumen, hal itu dilakukan dengan harapan kepuasan konsumen terpenuhi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan ritel sejenis lainnya.
Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana faktor Keragaman Produk, Layanan Toko, Atmosfer Toko, Harga, Promosi dan Lokasi dalam menentukan tingkat kepuasan Super swalayan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor Keragaman Produk, Layanan Toko, Atmosfer Toko, Harga, Promosi dan Lokasi dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen Super Swalayan.
Populasi yang diambil adalah konsumen Super Swalayan Semarang, dimana setiap orang yang melakukan aktivitas berbelanja pada Super Swalayan. Sampel yang diambil sebanyak 98 konsumen. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan konsumen Super Swalayan mengenai kinerja Super Swalayan Semarang yang terdiri dari variabel Keragaman Produk, Layanan Toko, Atmosfer Toko, Harga, Promosi dan Lokasi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik matrix important and performance sehingga menggunakan sampel ganda berpasangan dengan perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test.
Hasil analisis dengan menggunakan perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa pada keenam faktor yang diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, diketahui bahwa pelangan merasa puas dengan kinerja Super Swalayan dalam memberikan pelayanan pada faktor Keragaman Produk, Layanan Toko, Lokasi, dan Promosi sedangkan pelanggan merasa tidak puas dengan kinerja Super Swalayan dalamAtmosfer toko. Pada faktor Keputusan Harga tidak diketahui secara signifikan hasilnya.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan konsumen Super Swalayan semarang merasa tidak puas akan kinerja Super Swalayan. Namun demikian ada faktor dimana konsumen merasa puas. Oleh karena itu disarankan kepada pihak Super Swalayan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan konsumen agar konsumen merasa sangat puas. Sedangkan pada faktor dimana konsumen merasa puas, hendaknya Super Swalayan dapat mempertahankan prestasinya dan lebih ditingkatkan lagi.

selengkapnya.....

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE INSTAN MEREK SEDAAP (163)

Produk mie instan sebagaimana diketahui adalah salah satu produk makanan cepat saji yang semakin lama semakin banyak digemari masyarakat karena kemudahan dalam hal penyajiannya. Demikian juga bagi kalangan mahasiswa yang sebagian besar berdomisili jauh dari orang tua, produk ini merupakan makanan cepat saji yang biasa dikonsumsi karena harganya yang terjangkau, mudah didapatkan dan sifatnya yang tahan lama. Dengan semakin banyaknya mie instan yang ada di pasaran berarti memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih merk yang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu perlu bagi perusahaan untuk menganalisis perilaku konsumen mie instan untuk mengetahui pola pembeliannya. Dengan banyaknya merk mie instan yang ada di pasaran akan mendorong perusahaan bersaing mendapatkan calon konsumen melalui berbagai strategi yang tepat, misalnya mengubah kemasan, warna, aroma, promosi dan harga. Lebih jauh lagi produsen dalam mendistribusikan produknya ke pasar konsumen berusaha agar produknya dapat diterima sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen.
Dari uraian tersebut di atas maka judul penelitian ini adalah: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Merek Sedaap (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unmer Malang).
Penelitian ini bertujuan untuk:1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perilaku konsumen yang terdiri dari faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis terhadap keputusan untuk membeli produk mie instan merek sedaap, 2) Untuk mengetahui diantara faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi yang berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa untuk membeli produk mie instan merek sedaap. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan sampel sebanyak 40 responden mahasiswa didapatkan hasil sebagai berikut: Dari hasil analisis didapatkan bahwa variabel faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis secara simultan/bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan (bermakna) terhadap keputusan pembelian produk mie instan merek Sedaap dan variabel psikologis mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian produk mie instan merk Sedaap.

selengkapnya.....

ANALISA EFEKTIFITAS IKLAN MEDIA TELEVISI DJARUM SUPER MEZZO VERSI “BERLARI DAN MELAYANG” MENGGUNAKAN EPIC MODEL PADA MAHASISWA S-1 (162)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas sebuah iklan, dimana dalam hal ini adalah iklan televisi Djarum Super Mezzo versi “berlari dan melayang” dengan menggunakan EPIC model pada mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang masih aktif s/d tahun ajaran 2005/2006.
Penelitian dengan mengambil populasi dan sampel pada mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini adalah termasuk dalam jenis penelitian survay dengan alat pengumpulan data utama berupa kuesioner. Lembar kuesioner sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bagian ,yaitu : profil/ demografi responden, brand awareness, dan pernyataan-pernyataan responden mengenai dimensi-dimensi EPIC, yaitu meliputi dimensi Empathy, dimensi Persuasion, dimensi Impact, dan dimensi Communication.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa metode EPIC terhadap iklan tv Djarum Super Mezzo versi “berlari dan melayang” adalah penghitungan dimensi empathy diperoleh nilai/skor rata-rata 4,437 yang berarti efektif. Dalam penghitungan dimensi persuasi diperoleh nilai/skor rata-rata 3,891 yang berarti cukup efektif. Dimensi impact (dampak) sebagai parameter product knowledge diperoleh nilai/skor rata-rata 3,613 yang berarti cukup efektif. Dan untuk dimensi komunikasi diperoleh hasil sebesar 3,848 yang berarti cukup efektif.

selengkapnya.....

PENGARUH PENJUALAN TERHADAP LABA PADA HOME INDUSTRI SANDAL DI DUSUN SUMBER AWAN DAN DUSUN NGUJUNG DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI (161)

Jenis penelitian ini adalah, jenis penelitian dengan menggunakan metode studi kasus dimana pendekatannya dan penelaannya secara intensifdan mendetail dalam hal ini melakukan survey.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh penjualan terhadap peningkatan laba pada home industri sandaldi dusun Sumber awan dan dusun Ngujung Desa Toyomarto kecamatan Singosari.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini kami menggunakan analisa regresi sederhana.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian terdapat perssamaan regresi y = 1,493 + 0,877x. Dari persamaan diatas tersebut terdapat di interpretasikan bahwa variabel x (penjualan) mempunyai pengaruh kuat terhadap laba

selengkapnya.....

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PENETAPAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CARREFOUR PURI INDAH JAKARTA (160)

Di tengah kancah persaingan bisnis saat ini, para pelaku bisnis harus selalu menemukan ide-ide dan strategi baru dalam mempertahankan eksistensinya. Tentu saja hal tersebut harus selalu berorientasi kepada keinginan konsumen, karena walau bagaimanapun merekalah yang menilai dan melakukan keputusan pembelian. Akibat dari proses pemahaman tentang pola tingkah laku konsumen, maka bermunculanlah beragam jenis usaha/industri baru, salah satunya adalah industri retail.
Usaha retail dapat dipahami sebagai :
"Semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis" (Christina Whidya Utami 2006 : 4).
Retail juga merupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perorangan maupun keluarga. Sering kali orang beranggapan bahwa retail hanya berarti menjual produk-produk di dalam toko. Tetapi retail juga melibatkan pelayanan jasa, seperti jasa layanan antar (delivery service) ke rumah-rumah. Tidak semua retail dilakukan di dalam toko. Penjualan yang dilakukan di luar toko, misalnya seperti berbagai penjualan album rekaman, kosmetik, maupun elektronik yang dilakukan melalui internet yang lebih kita kenal dengan nama e-commerce.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan eceran adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dan jasa. Dalam prakteknya bisa saja terjadi produsen menjual langsung produknya ke konsumen akhir, maupun pengecer yang menjual produknya bukan kepada konsumen akhir (untuk dijual lagi). Hal-hal seperti ini bukanlah pekerjaan retailing. Jadi, yang dimaksud retailer (pengecer) adalah orang/toko/badan usaha yang menjual produknya kepada konsumen akhir.
Perdagangan eceran ini sangat penting artinya bagi produsen, karena melalui retailer ini, produsen dapat memperoleh informasi berharga mengenai produknya. Produsen dapat memperoleh data dari pengecer, bagaimana pandangan konsumen mengenai bentuk, rasa, daya tahan, harga, dan segala sesuatu mengenai produknya. Dengan retailer juga, produsen dapat mengetahui mengenai kekuatan pesaingnya.
Produsen dan pengecer dapat memupuk kerjasama yang saling menguntungkan, misalnya produsen memasang iklan, memberi bonus, mengadakan undian, dsb. melalui retailer yang pada akhirnya akan menguntungkan retailer juga. Retailer dapat pula dipakai sebagai tempat untuk memasang spanduk, selebaran promosi dan lain sebagainya dari produsen.
Bisnis retail atau eceran mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, ditandai dengan semakin banyaknya bisnis retail tradisional yang mulai membenahi diri menjadi bisnis retail modern yang bare. Perubahan dan perkembangan kondisi pasar juga menuntut peritel untuk mengubah paradigma lama pengelolaan retail menuju paradigma pengelolaan retail yang lebih modern. Pengelolaan retail modern tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai terutama kebutuhan teknologi tinggi (high-tech). Teknologi tinggi ini memungkinkan retail membangun sistem informasi canggih yang mendukung pengelolaan sistem persediaan yang lebih efisien sehingga manajemen retail mampu menyediakan berbagai produk makanan dan minuman yang selalu segar. Teknologi juga memudahkan pelayanan, pemrosesan, serta pengantaran layanan yang lebih teliti, cepat, dan memuaskan pelanggan.
Dengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah perusahaan retail ini, maka persaingan di bidang pemasaran eceran semakin ketat. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk selalu memberikan sesuatu yang terbaik kepada konsumen, khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang retail. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan pada barang dan jasa tersebut adalah pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat memenangkan persaingan, perusahaan hendaknya menempatkan konsumen sebagai suatu titik pusat yang harus diperhatikan selera dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan akan menumbuhkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Disamping itu, perusahaan juga harus selalu mengikuti kemajuan para pesaingnya sebagai dasar untuk menilai mutu pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen.
Layanan pelanggan (customer service) merupakan aktivitas dan program yang dilakukan oleh retail untuk menciptakan pengalaman berbelanja dan bersifat

4
memberikan penghargaan kepada pelanggan. Aktivitas ini meningkatkan nilai penerimaan pelanggan, bukan hanya sekedar barang dagangan dan jasa yang dibelinya.
Kebanyakan layanan yang ditawarkan oleh retail lebih hanya melengkapi informasi tentang barang dagangan yang ditawarkan oleh retail, dan sekaligus memberikan keyakinan bahwa retail lebih mudah untuk menempatkan pelanggan dalam aktivitas pembelian produk dan jasa. Kesadaran akan pentingnya kualitas pelayanan pada tingkat global dipicu oleh keberhasilan penerapan manajemen kualitas total (Total Quality Management-TQM) dari perusahaan-perusahaan Jepang dengan munculnya The Deeeming Price pada tahun 1951. Meskipun sebenarnya organisasi atau perusahaan jasa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan konsep TQM, namun kondisi ekonomi dan bisnis turut mendorong percepatan kesadaran tentang pentingnya kualitas dengan adanya kondisi persaingan yang semakin tajam, kemajuan teknologi, maupun berubahnya preferensi konsumen.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan pada organisasi atau perusahaannya pengusaha juga perlu memikirkan tentang penetapan harga jual produknya secara tepat karena harga yang tidak tepat akan berakibat tidak menarik para pembeli untuk membeli barang tersebut. Penetapan harga yang tepat tidaklah selalu berarti bahwa harga haruslah ditetapkan rendah atau serendah mungkin. Seringkali kita jumpai bahwa apabila harga barang tertentu itu rendah, maka banyak konsumen justru tidak senang karena dengan harga yang murah akan dapat membuat semua orang dapat membelinya dan dengan demikian berarti bahwa semua orang dapat memakai barang tersebut. Kondisi ini membuat banyak diantara ibu rumah tangga, khususnya kaum wanita karir, tidak menyenangi kondisi diatas. Mereka lebih senang bahwa barang yang dipakainya tidak banyak orang yang menggunakannya dan hal ini berarti bahwa barang tersebut haruslah dijual dengan harga yang cukup tinggi. Dengan harga yang cukup tinggi, maka tentu saja hanya orang-orang tertentu yang yang mampu untuk membeli barang tersebut, sehingga tidak banyak orang yang memakai barang itu.
Harga jual yang rendah akan memberikan kepuasan bagi golongan orang yang sering disebut sebagai golongan "Economic Man" atau manusia-manusia yang senang pengiritan. Bagi orang-orang yang memiliki sifat "Psychologic Man", yaitu manusia yang bergengsi, maka banyak orang yang tidak menyenangi barang-barang yang berharga murah. Orang-orang seperti ini menganggap barang yang harganya murah itu sebagai "barang murahan", sehingga mereka tidak menyenanginya karena tidak sesuai dengan selera. Orang-orang yang bergengsi itu menyenangi barang yang bergengsi pula dan barang yang bergengsi tentu saja harganya tinggi juga.
Bagi industri retail, penekanan harga yang rendah merupakan respon dari kebutuhan pelanggan untuk menciptakan keunggulan diferensial. Bahkan retail dengan tahapan yang matang, bersedia menjual lebih rendah dari yang harga yang direkomendasikan pabrik melalui orientasi promosi yang kuat. Sering kali penetapan harga yang dilakukan oleh retailer skala besar yang menyediakan item barang dagangan sampai puluhan ribu merupakan hal yang biasa. Sedangkan bagi retailer yang baru memulai usaha dan belum memilki sistem atau tenaga terampil dalam menetapkan harga, maka satu-satunya langkah yang dapat dilakukan adalah membenahi dan membangun sistem pengadaan barang dagangan yang baik dengan tidak meninggalkan keinginan untuk membangun relasi yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak pemasok.
Tujuan perusahaan untuk menciptakan penjualan melalui kepuasan pelanggan sangat penting, karena penjualan perusahaan setiap saat berasal dari dua kelompok, yaitu pelanggan baru dan pembeli ulang (repeat customer). Biaya untuk menarik pelanggan baru lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, mempertahankan pelanggan lebih penting daripada memikat pelanggan. Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Seorang pelanggan yang puas akan 1) membeli lagi; 2) mengatakan hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain; 3) kurang memperhatikan merek dan iklan produk pesaing; 4) cenderung membeli produk lain dari perusahaan yang sama. Perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan akan mengamati tingkat kepuasan pelanggannya disetiap periode dan menetapkan sasaran peningkatan.
Saat ini beberapa peneliti pemasaran berfokus pada pengukuran kepuasan pelanggan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan dari perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan akan memberikan perhatian bagi manajer perusahaan apakah perlu dilakukan perbaikan dalam kepuasan pelanggan yang berperan pada peningkatan dalam kinerja ekonomis perusahaan. Pengeluaran konsumen yang besar dalam berbelanja di toko swalayan, menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan pelanggan dan kinerja ekonomis perusahaan sebagai penilaian konsumen yang positif.
Adanya penekanan yang meningkat pada kepuasan pelanggan, meminta perhatian kita apakah perbaikan dalam kepuasan pelanggan berperan pada peningkatan dalam performa ekonomis perusahaan. Pembelanjaan dan kepentingan konsumen yang besar dikaitkan pada ukuran kepuasan pelanggan yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan pelanggan dan ekonomis perusahaan dianggap oleh perusahaan berada pada penekanan kepuasan pelanggan, contoh: konsumen yang berbelanja disebuah toko swalayan kecewa karena antrian yang panjang, sebaliknya penekanan yang terus menerus yang terjadi pada suatu perusahaan, seperti ; harga produk yang terlalu tinggi, pelayanan yang kurang memuaskan konsumen, menurunkan tingkat loyalitas pelanggan terhadap jasa suatu perusahaan. Penurunan ini dihubungkan pada sejumlah faktor yang luas, seperti ; kurangnya informasi yang tersedia bagi konsumen dan meningkatnya persaingan luar negeri.
Di tengah suasana pasar yang bukan sekedar kompetitif, tetapi sudah menjadi hiperkompetitif, kepuasan pelanggan atau konsumen nampaknya bukan merupakan sesuatu yang masih harus dibahas, tetapi harus sudah merupakan kewajiban yang mau tidak mau bagi setiap pengusaha yang ingin tetap bertahan di dalam pasar yang hiperkompetitif.
Kepuasan pelanggan merupakan unsur mutlak paling dasar bagi setiap kegiatan bisnis. Keunggulan dalam bersaing di pasar hiperkompetitif masa kini apalagi masa depan adalah kemampuan untuk menciptakan suasana loyalitas pelanggan yang dapat tercapai jika kepuasan pelanggan terpenuhi.

selengkapnya.....

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PT. BERDIKARI UNITED LIVESTOCK (159)

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui apakah Faktor-faktor Jumlah aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan Equity secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan-Rentabilitas PT. Berdikari United Livestock, (2) Untuk mengetahui apakah Faktor-faktor Jumlah aktiva, hutang jangka panjang, dan Equity secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan-Rentabilitas PT. Berdikari United Livestock.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bila Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan PT. Berdikari United Livestock tahun 2000-2004. data dianalisis dengan menggunakan analisis pendahuluan berdasarkan SK Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002, selanjutnya dilakukan analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda (Multiple regression).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan SK No. Kep-100/MBU/2002 skor kinerja rata-rata selama lima tahun adalah 56.3 (80.43%) dari skor standar BUMN. Faktor jumlah aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan Equity secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap kinerja keuangan-profitabilitas PT. Berdikari United Livestock ditunjukkan dengan nilai sig 0.019  = 0.05. Secara parsial faktor jumlah aktiva tetap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan-profitabilitas ditunjukkan dengan nilai sig. 0.019, sedangkan hutang jangka panjang dan equity menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, ditunjukkan dengan nilai sig 0.807 dan 0.269  = 0.05.

selengkapnya.....

Proximity Dan Kandungan Sosioemosi Isi Pesan Electronic Mail (E-Mail) Di Mailing List Unhas-Ml Studi Analisis Isi Dan Survei Pendapat Anggota (158)

Mailing list merupakan penggunaan e-mail untuk forum diskusi yang besar, selanjutnya menjadi aplikasi dasar utama dalam pembentukan berbagai komunitas cyber. Mailing list UNHAS-ML, merupakan mailing list yang sangat beragam kandungan sosioemosinya, mulai dari sosioemosi musibah, ketegangan, pengurangan ketegangan, persetujuan, pemberian dan permintaan informasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Secara rinci tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menjelaskan topik-topik yang dominan menjadi topik perdebatan di mailing list UNHAS-ML (2) mengkaji pengaruh dan faktor proximity yang dominan mempengaruhi minat para anggota grup dalam menanggapi suatu pesan dan (3) mengkaji jenis-jenis proximity yang mempengaruhi keberpihakan anggota grup terhadap isi pesan.
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan e-mail yang terposting di mailing lsit UNHAS-ML kurun waktu 1 September 1999 – 31 Desember 2002, populasi survei pendapat adalah seluruh anggota mailing list UNHAS-ML yang turut mengirimkan pesan yang mengandung sosioemosi ketegangan dan menunjukkan keberpihakan mereka pada anggota yang lain selama kurun waktu yang diteliti.
Untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, digunakan metode analisis isi terhadap keseluruhan e-mail yang menjadi sampel penelitian, kemudian mengelompokkan isi e-mail yang memiliki pembahasan yang sama. Kandungan sosioemosi ketegangan untuk setiap e-mail didasarkan pada teks atau isi e-mail yang memiliki makna emosi negatif yang tecermin dari diksi yang digunakan. Terhadap hasil kuesioner anggota mailing list UNHAS-ML untuk mengetahui pengaruh faktor proximity dilakukan dengan menghitung jawaban responden menurut tingkat mempengaruhi dan tidak mempengaruhi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa, isu-isu yang banyak menjadi topik perdebatan dan mengandung sosioemosi ketegangan di mailing list UNHAS-ML adalah topik-topik yang menyangkut citra dan pengembangan UNHAS, sedangkan jenis kedekatan yang dominan melatarbelakangi dan mempengaruhi anggota grup dalam menanggapi pesan dan menunjukkan keberpihakan mereka terhadap anggota lain yaitu kedekatan sosial dan kedekatan psikologi.

selengkapnya.....

Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Pt Shafira Laras Persada Bandung.. (157)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya perusahaan, bagaimana efektivitas organisasi, dan sejauh mana pengaruh budaya perusahaan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di PT Shafira Laras Persada Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan verifikatif. Sampel yang diambil yaitu dari populasi sebanyak 63 orang. Teknik pengolahan data dan analisis yang digunakan menggunakan korelasi Rank Spearman serta uji statistik t untuk menguji hipotesis dengan tingkat keyakinan 90 %. Adapun koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh budaya perusahaan yang diterapkan terhadap efektivitas organisasi.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Budaya perusahaan memiliki hubungan yang cukup berarti terhadap efektivitas organisasi menurut tafsiran korelasi Jalaludin Rakhmat. Ini dilihat dari Koefisien Korelasi Rank Spearman sebesar 0,70%, sedangkan kontribusi budaya perusahaan terhadap Efektivitas organisasi adalah sebesar 49%. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh budaya perusahaan terhadap efektivitas organisasi.

selengkapnya.....

Analisis Strategi Bauran pemasaran Eceran (Ritail Marketing Mix) Yang Menentukan Tingkat Kepuasan Konsumen Super swalayan Semarang ... (156)

Suatu perusahaan jasa jika ingin tetap bertahan dan bersaing serta mampu mengembangkan bisnisnya harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar tercipta suatu kepuasan. Super Swalayan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Ritel yang menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat mulai berbenah diri dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dimata konsumen, hal itu dilakukan dengan harapan kepuasan konsumen terpenuhi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan ritel sejenis lainnya.
Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana faktor Keragaman Produk, Layanan Toko, Atmosfer Toko, Harga, Promosi dan Lokasi dalam menentukan tingkat kepuasan Super swalayan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor Keragaman Produk, Layanan Toko, Atmosfer Toko, Harga, Promosi dan Lokasi dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen Super Swalayan.
Populasi yang diambil adalah konsumen Super Swalayan Semarang, dimana setiap orang yang melakukan aktivitas berbelanja pada Super Swalayan. Sampel yang diambil sebanyak 98 konsumen. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan konsumen Super Swalayan mengenai kinerja Super Swalayan Semarang yang terdiri dari variabel Keragaman Produk, Layanan Toko, Atmosfer Toko, Harga, Promosi dan Lokasi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik matrix important and performance sehingga menggunakan sampel ganda berpasangan dengan perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test.
Hasil analisis dengan menggunakan perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa pada keenam faktor yang diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, diketahui bahwa pelangan merasa puas dengan kinerja Super Swalayan dalam memberikan pelayanan pada faktor Keragaman Produk, Layanan Toko, Lokasi, dan Promosi sedangkan pelanggan merasa tidak puas dengan kinerja Super Swalayan dalamAtmosfer toko. Pada faktor Keputusan Harga tidak diketahui secara signifikan hasilnya.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan konsumen Super Swalayan semarang merasa tidak puas akan kinerja Super Swalayan. Namun demikian ada faktor dimana konsumen merasa puas. Oleh karena itu disarankan kepada pihak Super Swalayan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan konsumen agar konsumen merasa sangat puas. Sedangkan pada faktor dimana konsumen merasa puas, hendaknya Super Swalayan dapat mempertahankan prestasinya dan lebih ditingkatkan lagi.

selengkapnya.....

Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai ...(155)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai” dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut : bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dibidang kepegawaian, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan produktivitas kerja yang tinggi, perlunya pemberian motivasi agar pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi, keberadaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawai, penegakan peraturan-peraturan untuk meningkatkan disiplin pegawai, dan pengawasan sebagai kontrol terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 102 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif besar, maka penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan sampel yang berjumlah 30 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara,dokumentasi dan observasi.
Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara didapatkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat ditinjau dari aspek tingkat kemampuan pegawai, motivasi kerja, pola penempatan, pola pengambilan keputusan, disiplin kerja pegawai, tingkat pengawasan, kondisi sarana dan prasarana penunjang kerja dan kondisi tempat bekerja pegawai. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kinerja pegawainya adalah dengan meningkatkan kemampuan pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan fungsi-fungsi manajemen.
Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya Badan Kepegawian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kinerja pegawainya sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan di masa yang akan datang agar tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah dirumuskan.

selengkapnya.....

Hubungan Strategi, Praktek Manajemen Kualitas Dan Sistem Pelaporan Kinerja Dengan Akreditasi Iso ...154

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar bekang

Persaingan antar produk/jasa dewasa ini terus meningkat dalam merebut perhatian konsumren sehingga menyebabkan persaingan antar bisnis terus meningkat pula . Persaingan ini semakin menyadarkan perusahaan akan pentingnya kualitas produk/jasa . Meskipun kualitas terkadang diartikan relatif, namun tetap dipandang penting dalam persaingan ( Price dalam lock dan Smith, 1990 : 6-7 ), dan meskipun kualitas pada awalnya diidentikkan ( misconceptions ) dengan sesuatu yang sulit di ukur tapi diakui ketika melihatnya dan juga dinilai mahal, mewah, dan eksklusif , namun perlahan –lahan disadari kepentingannya selama mampu memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan ( Fox,1993 :5-6 ).

Dari prespektif lain, kualitas produk /jasa semakin dianggap penting dan terus dijadikan fokus perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat baik dimata konsumen maupun dimata pesaing. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin kuatnya inisiatif perusahaan dalam mengembangkan sistem manajemen kualitas ( quality management system ) untuk memastikan apakah produk /jasa yang dihasilkan telah memenuhi tujuan kualitas yang diharapkan atau tidak. Sistem manajemen kualitas dinilai dapat memenuhi tujuan tersebut melalui penyediaan informasi terkait dengan upaya dalam mengidentifakasi kualitas ( Weiss dan Gershon , 1989: 758 ).

Memang upoaya menciptakan produk/jasa yang berkualitas sebenarnya tidak bisa terlepas dari proses operasinya. Proses tersebut sangat tergantung pada jasa produk/jasa yang dihasilkan, semakin banyak karakteristik yang dibutuhkan, maka dapat semakin banyak pula proses yang dibutuhkan .Seitring dengan beragamnya proses dalam menciptakan suatup roduk.jasa yang berkualitas tersebut , maka diperlukan suatu sistem agar kualitas itu sendiri dapat dihasilkan secara konsisten dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Pada dasarnya , terdapat beberapa konsep sistem manajemen kualitas (quality management system) yang pernah diterapkan . Konsep tersebut terus dikembangkan seiring dengan evolusi manajemen kualitas tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 5 ( lima) fase yaitu : (1) Fase inspeksi penerimaan (acceptance inspection), (2) Fase konterol kualitas (quality control), (3) Fase jaminan kualitas (quality assurance), fase manaajemen mutu terpadu (total quality assurance) ( Pratical Guide to ISO 9000:2000.2003 :1 ). Masing-masing fase tersebut memiliki sejarah tersendiri sejak fase inspeksi dikenalkan pada tahun 1920-an ( Bank, 1989:7 ) .


Dari beberapa fase , fase Total Quality Management ( TQM) hingga kini dipandang sebagai fase evolusi yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan manajemen kualitas fase ini tidak hanya dipandang sebagai teknik . namun merupakan filosofi atau full commitment pada semua level dalam mencapai kualitas produk/jasa . Fase Total Quality Assurance (TQA ) merupakan fase lanjutan dari TQM sebagai respon terhadap High technology. Diciptakannya akreditasi ISO ( The Intyernational Organization Standardization) sejak 1987 dengan menetapkan sertifikasi ISO 9000:1994 series hingga direvisi menjadi sertifikasi ISO 9000 : 2000 series itu masih mengakui bahwa Total Quality Management (TQM ) merupakan pencapaian standarisasi yang optimum (Suardi ,2004 :39)

Seperti diketahui bahwa ISO merupkan organisasi non pemerintah yang berbasis di Jenewa , Swiss. ISO didirikan di tahun 1946 untuk memajukan perkemnbangan standar Internasional dan aktivitas-aktivitas terkait dalam memfasilitasi pertukaran produk dan jasa secara global .Sejak didirikan ISO masih belum ditetapkan standarisasi yang baku , barupada tahun 1987 ditetapkannya ISO 9000 series ( Pratical Guide to ISO 9000:2000.2003 :12) . Pengembangan yang terkhir adalah ditetapkannya keluarga ISO9000,2000 seriues sebagai core standard yang terdiri dari ISO 9000,9001 dan 9004 dan ISO19011 :2002 sebagai supporting standard . ISO 9001 :2000 merupakan standarisasi tertinggi karena mencakup penerapan standar komitmen TQM dan juga TQA sebagai respon terhadap high –tecnology dalam bentuk business alliance and technology sharing antara perusahaan dengan suplier.

Seiring dengan terus dikembangkannya konsep manajemen kualitas dan akreditasi ISO , namun disayangkan bahwa tidak sedikit perusahaan yang meragukan manfaat dalam mengadopsi konsep ini . Khususnya untuk akreditasi ISO , terkadang hanya dianggap sebagai respon terhadap permintaan eksternal ( pelanggan ). . Dugaan ini seperti yang telah dibuktikan oleh Car et al .(1997 : 383-403), dimana ternyata tidak banyak perbedaan antara perusahaa yang berakreditasi ISO dengan yang non ISO. Dari tiga kelompok variabel yang digunakan yaitu strategi , praktek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja, secara signifikan hanyalah strategi yang membedakan antara perusahaan ISO dan nono ISO dimana perusahaan ISO lebih menekankan pada strategi kuialitas daripada strategi biaya.

Penelitian yang lain mendukung penelitian di atas seperti yang ditemukan oleh Sjoblom ( 1998 : 363-373 ) dimana sistem pelaporan kinerja fisik dalam mengidentifikasikan dan meningkatan kualitas tenyata dianggap lebih bermanmaat dibanding sistem pelaporan kinerja keuangan berupa cost of quality ( COQ) seperti yang diisyaratkan oleh akreditasi ISO . Sistem pelaporan kinerja keuangan dianggap kurang relevan dan reliabel ketimbang sistem pelaporan kinerja fisik . Informasi keuangan dinilai memiliki keterbatasan dalam keputusan operasi.
Di Indonesia tidak sedikit yang meragukan menfaat dari standarisasi ini (Suardi , 2004 : 30 ) . Kebanyakan beberapa perusahaan sepertri Indonesia berupaya untuk mendapatkan akreditasi ISO hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikasi , untuk memenuhi persyaratan pelanggan ,atau bahkan untuk mengikuti trend dan bukan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasaran bisnisnya .Dari orientasi ini perusahaan menjadi merasa terbebani daripada mendapatkan maknanya (Suardi , 2004 : 38 )

Jika banyak perusahaan yang meragukan manfaat dari akreditasi ISO , dan TQM dipandang oleh akreditasi ISO sebagai filosofi atau full commitment pada semua lecvel dalam mencapai kualitas produk/jasa yang optimal, yang menjadi pertnyaan adalah seberapa pentingkah diterapkannya penerapan total quality management (TQM pada suatu perusahaan .Jika suatu mperusahaan mementingkan strategi biaya ( cost leardership strategy ) dari pada kualitas ( quality- focused strategy ) agar dihasilkan produk/jasa yang murah dan dapat memenangkan persaingan, masih pentingkah akreditasi ISO tersebut ?

Terkait dengan hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh car et el. ( 1997 :383-403 ) dan Sjoblom ( 1998 :363-373 ) dan juag beberapa dugaan mengenai realitas perusahaan di Indonesia mengenai penilaian mereka terhadap akreditasi ISO , kemudian peneliti ingin mengkaji bagaimana sebenarnya realitas di lapangan . Peneliti ingin mengkaji hal ini khususnya pada beberapa perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product , dimana peneliti ini secara khusus mendasarkan pada penelitian yang telah dialakukan oleh carr et.al .di atas. Bagaimana hubungsan antara strategi , praktek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja yang ditetapkan pada perusahaan tersebut dengan akreditasi ISO yang telah mereka peroleh.
Sinar Mas Group merupakan kelompok bisnis yang memiliki 4 ( empat) divisi besar yaitu : (1) divisi agribisnis dan makanan, ( 2 ) divisi developer dan properties, ( 3 ) divisi finance, dan ( 4) divisi pulp & paper masing-masing divisi terdiri dari beberapa unit perusahaan yang berbeda. Divisi pulp & paper product merukana divisi terbesar karena divisi merupakan core business dari Sinar Mas Group. Divisi ini terdiri dari 5 perusahaan yang berbeda yang bergerak di industri pengolahan kertas yang menghhasilkan produk-produk seperti corrogium medium, kraft liner ,core board , chipboard , wraping paper, tube /core dan laminating paper dan lain sebagainya, seluruh perusahaan pada devisi ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9000:2000.

Alasan mengapa memilih perusahaan Sinar Mas Group Divis pulp & Paper Product ini sebagai obyek penelitian adalah karena divisi ini selain telah lama memperoleh sertifikasi ISO , devisi ini juga masuk dalam kelompok 4 besar dunia yang bergerak di industri pengelohan kertas .Selain itu industri ini juga memiliki value chain yasng kompleks dan memerlukan strategi yang akurat. Shank dan Govidarajan ( 1993 :52 ) menggunakan contoh industri ini dalam menggambarkan bagaimana value chain antar pesaing itubekerja di industri ini .

Semula peneliti ingin mengkaji perbedaan antara perusahaan ISO dan non ISO pada Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Pruduct ini seperti yang semula dilakukan oleh carr et.al.( 1997 : 383-403 ). Namun karena semua perusahaan devisi ini memeperolah sertifikasi ISO9000: 2000, maka peneliti mengembangkan penelitian ini seperti yang juga telah dilakukan oleh carr et.al.. dalam analisis sensitivitasnya guna mencari hubungan antar strategi , pratek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja dengan akreditasi ISO.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.2.1. Apakah secara simultan ada hubungan dengan antara faktor strategi praktek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja dengan akreditasi ISO pada Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product ?
1.2.2. Apakah secara parsial ada hubunga dengan antara faktor strategi praktek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja dengan akreditasi ISO pada Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product ?
1.2.3. Seberapa besar determinasi pengaruh strategi praktek manajemen kualitas dan sistem pelporan kinerja terhadap akreditasi ISO pada Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product ?


1.3. Tujuan Penelitian

Dengan memeperhatikan perumusan masalah tersebut , maka tujuan penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut :
1.3.1. Menganalisa hubungan secara simultan antara faktor strategi antara faktor strategi praktek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja dengan akreditasi ISO pada Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product
1.3.2. Menganalisa hubunagan secara parsial antara antara faktor strategi praktek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja dengan akreditasi ISO pada Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product
1.3.3. Menaganalisa determinasi praktek manajemen kualitas sistem pelporan kinerja dengan akreditasi ISO pada Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product ?

1.4. Manfaat Penelitian

1.5. Penelitian mengenai hubungan strategi ,praktek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja dengan akreditasi ISO pada Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product ini diharapkan dapat memeberikan manfaat bagi :
1.5.1. Pihak manajemen Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product , sebagai dasar menyususn strategi , pratek manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja dalam pengambilan keputusan operasi
1.5.2. Pihak karyawan Perusahaan Sinar Mas Group Divisi Pulp & Paper Product , sebagai salah satu bahan pemikiran guna pemahaman dalam mengembangkan kinerja karyawan untuk mendukung tujuan dan sasaran perusahaan
1.5.3. Pihak Universitas Brawijaya , peneliti dan akademisi yang berkecimpung dalam disiplin ilmu Manajemen sebagai tanmbahan referensi dan wacana diskusi mengenai kajian strategi praktek manajemen kualitas dan sisitem pelaporan kinerja guna mengembangkan teori-teori manajemen stategi yang lebih komprehensif.

selengkapnya.....

Retribusi Terminal sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah ...153

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik , ekonomi sosial budaya, stbilitas Nasional maupun Hankam. Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah . Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil sebagaimana dikutif oleh Kaho ( 2002: 3 ) yang ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara , dan hak-hak asal usul dalam daerah –daerah yang bersifat istimewa”

Dari ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagimana dikemukakan oleh Kaho( 2002 :4 ), sebagai berikut:
1. Wilayah Indonesia di bagi ke dalam daerah –daerah baikyang bersifat otonomi maupun yang bersifat administrative.
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan
3. Pembagian wilayah seperti dimaksud dalam No1 dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang
4. Dalam pembentukan Daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah administrasi dan daerah otonom , wilayah administrasi merupakan wilayah kerja Gubenur selaku wakil pemerintah. .Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setmpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat dalam ukuran negara kesatuan Republik Indonesia.
Agar tekad pemerintah membentuk daerah-daerah otonomi tercapai , maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya dan berlakunya Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka setiapdaerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yangluas, nyata dan bertanggung jawab , Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No.22 tahun 1999 (UU Otoda :63 ) bahwa yang dimaksud dengan :

Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan, kecuali dibidang politik luar negeri, Pertahanan,Keamanan ,Peradilan dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidupdan berkembang di daerah.. Otonomi yang betanggung jawab adalah beberapa perwujudan pertanggungjawaban sebagai salah satu konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang berupa peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat semakin baik , pengembangan kehidupan demokrasi , keadilan dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah , yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah .Untuk menjamin terselenggarnnya otonomi daerah yang semakin mantap , maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keungan sendiri yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendaptan asli daerah.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dean Kota , maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaran pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan .Untuk dapat mengurus dan membiayai rumah tanggannya sendiri maka pemerintah daerah diberi kewenangan secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagi sumber keungn daerah. Karena masalah keungan dan sumber pendapatan asli daerah merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah . Dalam pengelolaan asli pendapatan daerah ini tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlndaskan pada peraturan daerah yng sudah mendapatkan pengesahan dariDPRD .Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengn penerimaan otonomi , mengingat penerimaan dari pemerintah pusat sangat dominan dalam APBD . Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat . Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah semata-mata bukan diukur dari besarnya APBD saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut.Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah . Secara jelas UU yang mengatur mengenai sumber-sumber PAD adalah UU No.22 Tahun 1999 pasal 79 atau UU No,25 Th 1999pasal 3 .Dalam UU tersebut dijelaskn bahwa salah satu sumber pendaptan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah .

Retribusi Daerah tersebut adalah merupakan pungutan disamping pajak yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kristiadi ( 1991 : 47 ) bahwa sumber-sumber pembiayaan yang ideal kiranya dapat dirintis adalah pendapatan asli daerah seyogyanya lebih dititik beratkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi .Hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat ,dengan demikian dapt memacu peningkatn pelayanan.
Salah satu retribusi daerah yang dipunguit oleh pemerintah daerah Kabupatn dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu sumber pendaptan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. Dengan berdasarkan hal tersebut , maka pemerintah daerah mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi daerah ini dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila tersediannya dana yang cukup. Keberhasilan dari Retribusi Terminal sudah barang tentu banyak bergantung dari beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya . Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminaltersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapt terwujud . Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan

Mengingat bahwa Retribusi terminal. Merupakan salah satu sumber penerimaan Retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka penulisan akan difokuskan pada : “ Retribusi Terminal Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah”.
B . Perumusan Masalah
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah suatu Kepala daerah perlu diberikan sumber-sumber pendapatan yang dapat digali dan diusahakan oleh daerah.Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah..Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal.

Kota Malang merupakan salah satu daerah dalam wilayah propinsi Jawa Timur yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola Retribusi terminal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah . Karena pemerintah daerah Kota Malang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola Retribusi terminal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Karena pemerintah Daerah Kota Malang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU .No,22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Di dalam membangun daerahnya . Kota Malang membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena semakin meningkatnya pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal. Dalam pungutan Retribusi pemerintah Kota Malang tidak lepas dari masalah yang meruypakan penghambat dalam pemungutan Retribusi tersebut.

Dengan demikian peningkatan pendapatan Retribusi terminal tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal yang bertugas menggalidan mengelola sumber –sumber Rtribusi terminal. Berdassarkan uraian di atas maka perumusan masalh dalam penulisan ini adalah : “ Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kota Malang Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Terminal Yang Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah ? “.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pada sektor Retribusi Daerah .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan peningkatan penerimaan Retribusi terminal.
3. Untuk mengetahui Kontribusi terminal terhadap Retribusi daerah
4. Untuk mendapatakan bahan dan informasi yang berkaitan dengan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Retribusi daerahnya ,

D. Kontribusi Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini penulis berharap bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak .Adapun kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada peneliti lain yang mempunyai minat pada bidang yang sama dan berusaha mengkaji masalh Retribusi terminal .
2. Sebagaibahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan dalam menanggulangi semua permasalahan yang ada dalam meningkatkan penerimaan Retyrinbusi terminal .
3. Dari hasil penelitian ini akan memberikan keterangan –keterangan sebenarnya mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya Retribusi terminal.
4. Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut pada masalah yang sama dengan kajian yang lebih detail dan mendalam

selengkapnya.....

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Mendukung Otonomi Daerah Di Kabupaten Malang … 152

Esensi pembahasan skripsi ini di fokskan pada fakta aktualdalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang khususnya sector Pajak Hotel dan Restoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, sebagai Intansi Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan,sebagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Malang .

Penelitian menunjukan bahwa secara aktual aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah tersebut diatas,namun pelaksanaan operasional pemungutan di lapangan dijumpai adanya hambatan dan permasalahan yang perlu mendapt perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah lebih mantap lagi . Faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan adalah beberapa factor Internal maupun Eksternal antara lain factor perencanaan, SDMaparatur maupun tingkat kesadaran wajib Pajak yang secara integratif mempengaruhi belum optimalnya sector pajak hotel dan restoran.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut , Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasiterhadapseluruh sumber penerimaan daerah termasuk sector Pajak Hotel dan Restorasnyang obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini , sehingga hasil Penelitian mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hotel dan Restoran dengan merubah strategi dsan teknis operasional lapangan utamanya pada system pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin obyek pajak atau obyek maupun subyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak.


BAB I
PENDAHULUHAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Menghadapi dan menyadari betapapun beratnya dan luasnya lingkup yang harus diemban di dalam melaksanakan Otonomi Daerah , menuntut kepatuhan untuk berpihak pada landasan, pedoman, dan tumpuhan peraturan yang benar,melangkah dengan pasti dan konsisten diatas peraturn penentu arah kebijakan yang tepat berada dalam sistem dan mekanisme yang mantap dilaksanakan oleh tanggungjawab sertya memperoleh dukungan positif dari semua pihak.

Dalam rangka untuk melaksanakan titik berat Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab maka salah satu dari indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip Otonomi Daerah tersebut adalah dengn terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena dari padanya diarahkan penyediaan dana dan APBD yang terus bertambah dari tahun ketahun.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah maka penggalian dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya merupakan salah satu unsure yang memegang peranan penting dan sangat menentukan sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem pengolahan keuanagan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemeritahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional.

Dengan terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas , maka upaya meningkatkan pengelolahan keuangan daerah perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh .
Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia pada dasarnya sebagai implementasi dari pada sistem politik kita dimana dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang pada intinya semua bersumber pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan yang diselenggarakan di negara kita tidak mungkin dilaksanakan secara keseluruhan melainkan bertahap, mengingat Indonesia adalah negara yang cukup besar dengan banyak memilki daerah –daerah .Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18 diatur ketentuan dasar mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berbunyi :
Pembagian daerah Indonesia besar dan kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang – Undang , dengn memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dengan sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal usul dalm daerah yang bersifat istimewa ( UUD 1945 dan penjelasannya).

Sebagai penjabarannya lebih lanjut dari pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 ini , dapat kita lihatpengaturannya melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini masih tahap diberlakukan .

Dal;am Undang – Undang ini mengatur pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemeriuntahan berdasarkan asas dekonsentrasi , desentralisasi, dan asas pembantuan.Dalam rangka pelaksanaannya , Wilayah Kesatuan Rebuplik Indonesia dibagi dalam daerah daerah otonom dan wilayah-wilayah administrative sebagimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1974. Sedangkan pada Undang – Undang Nomor 22tahun 1999, penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi , sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999.

Kemudian kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 19974 maka pemberian otonomi kepada daerah tidak lagi menganut prinsip otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi prinsip yang dipakai adalah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Sedangkan pada Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tersebut diatas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas , nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan , serta pertimbanagan keuanagan pusat dan daerah.

Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5tahun 1974 menyatakan bahwa titik berat otonomi daerah diletakan pada daerah tingkat II . Alasan untuk melaksanakan titik berat otonomi pada daerah tingkat II adalah bahwa daerah tingkat II yang berlangsung berhubungan dengan masyarakat , sungguh lebih memahami dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut.
Dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 19974 juga disebutkan tingkatan daerah otonomi yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II .Masing-masing tingkat daerah tersebut merupakan masyarakat hukum tersendiri ( rechts gementschaap ) yang pembentukannya didasarkan pada Undang – Undang . Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 , dalam penjelasannya bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota.

Mengingat tidak semua urusan pemerintahan dpat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya , maka beberapa urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, dari sinilah muncul konsep tentang otonomi daerah .Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan inisiatif bebas ( Irawan Soedjito, 1990 :104 )
Oleh karena itu faktor keuangan sangatlah memegang peranan penting, karena kegiatan dan program yang telah direncanakan akan dapat terlaksana dengan baik apabila tersedia dana yang memadai.

Di sinilah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat , dan daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya .Oleh Karena itu daerah harus mempunyai inisiatif sendiri untuk meningkan pendapatannya yang tentu saja tidak bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku . Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan makaseorang ahli berpendapat :

Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan perlayanan pembangunan……. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri ( J.R.Kaho ,1991 : 124 ).

Dengan dasar pengertian diatas maka daerah diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas , dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah , sehingga pada akhirnya diharapkan kekayaan daerah dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab .

Konsekwensi logis dari peletakan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten / Kota .Sejalan dengan hal tersebut , masing-masing daerah tersebut yang ada di Indonesia tidak akan sama jumlah dan jenis urusan rumah tangganya. Ada Daerah Kabupaten / Kota yang mendapat penyerahan atau penambahan urusan yang lebih banyak dan sebaliknya ada yang sedikit .Dari berbagai jenis penerimaa asli daerah , pajak merupakan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah.
Oleh sebb itu penulis ingin meneliti seberapa besar sumbangan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Hotek dan restoran dalam mendukung Otonomi Daerah.Mengingat kota Malang adalah kota pariwisata, jadi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran cukup tinggi .

Disamping itu pajak hotel dan rstoran merupakan sumber pendapatan daerqah yang potensial , melihat begitu pesatnya perkembangan maka pajak hotel dan restosan merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah.
Dengan melihat gambaran dan kondisi di atas maka penyebab adanya keingiunan penulis untuk mengadakan tentang “ Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran dalam mendukung otonomi daerh di Kabupaten Malang “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas , maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Seberapa besar potensi Pajak Hotel dan Restoran dalam mendukung Otonomi Daerah Kabupaten Malang ?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran dalam mendukung Otonomi Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Ingin mngetahui potensi pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui kontyribusi pajak hotel dan restoran terhadap pandaptan asli daerah
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan pendapatan asli daerah , khususnya dari hotel dan restoran

selengkapnya.....

Peranan Pajak Reklame dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. ... 151

Kata – kata Kunci: Peranan Pajak Reklame dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.


Salah satu sumber penerimaan Negara adalah berasal dari pungutan pajak daerah .Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak reklame adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan pajak reklame dalam rangka peningkatan PAD di Kabupaten Malang dan seberapa besar pertumbuhan pajak reklame terhadap penerimaan PAD Kabupaten Malang. Dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memperbaiki berbagai kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut upaya peningkatan PAD dari sector pajak reklame .

Pajak reklame yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sagala benda , alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk sususnan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.
Penelitian yang diambil lokasi di Dinas Pendapatan Kabupaten Malang ini dilakukan pada tanggal 27 Juli2002 s.d 15 Oktober 2002. Jenis penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Kualitatif dengan mengambil tiga intrumen pengumpul data yaitu observasi, interview , dan dokumentasi; dengan dua jenis data, yaitu data primer dan skunder . Analisis data yang digunakan ialah penggambaran, penjelasan dan penguraiaN data secara mendalam dan sistematis serta melakukan argumentasi logis interpretasi dan penilaian secara presentatif.

Hasil penelitian ini menunjukan terdapatnya pencapaian penerimaan pajak reklame yang melampaui target pada lima tahun terakhir (1998/1999 s.d Agustus 2002) , hal mana menunjukan peranan pajak reklame terhadap peningkatan PAD Kabupaten Malang cukup signifikan. Dan terjadinya peningkatan prosentase kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Malang pada lima tahun terakhir (1998/1999 s.d Agustus 2002) menunjukan pertumbuhan pajak reklame cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Malang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong Nasional suatu peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional .

Pembanguinan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat.dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional , maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupoakan bagian yang sangat penting dari Pembangunan Nasional . Guna memperlancar Pembangunan Nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari peneriamaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah .

Pemungutan Pajak Daerah .merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya ber-kewajiban melakukan pembinaan , pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketntuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang – undangan perpajakan.Salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pungutan pajak adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan aset penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Sumber Pendapatyan Daerah menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1998 juncto -Undang nomor 34 Tahun 2000 yang digolongkan sebagai berikut :

1. PAJAK PROPINSI TERDIRI DARI :
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Penggalian dan Pemanfaatan Air Bawash tanah dan Air Permukaan
2. PAJAK KABUPATEN / KOTA TERDIRI DARI :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Restoran
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
g. Pajak Parkir
Dengan berkembangnya teknologi , semakin banyak pula perusahaan yang memproduksi suatu produk atau barang. Hal ini perlu disebarluaskan agar masyarakat lebih mengenal dan memakai barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan tersebut .Oleh karena itu perlu adanya suatu saran untuk memproduksikan produk tersebut diantarannya adalah pemasangan papan reklame didaerah-daerah khususnya di Kabupaten Malang baik berupa reklame permanent maupun reklame incidental.
Mengingat pajak reklame merupakan salah satu penerimaan daeraqh yang potensial , maska Pemerintah Daerah berusaha untukmengoptimalkan pendapatan kembali reklame-reklame yang ada didaerah-daerah.
Dari uraiaqn diatas maka penyusun bermaksud mengambil judul : PERANAN PAJAK REKLAME DALAM ANGKAPENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupeten Malang ).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya pembiayaan pembangunan daerah selalu meningkat . Oleh karena itu pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan andalan dalam menunjang keuangan daerah.
Kabupaten Malang mempunyai sumber-sumber keungan yang dapat digunakan sebagai sumber anggaran pembangunan . Pengelolaan sumber keuangan tersebut akan dapat meningkatkan dana pembangunan.

Atas dasar tersebut diatas penyususn mengajukan permasalahan – permasalahn sebagi berikut :
1. Sejauhmana peran Pajak Reklame dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang ?
2. Seberapa besar pertumbuhan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan asli Daerh Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2002 ?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dapatdirumuskan sejalan dengan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sejauhmana peran pajk reklame dealam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahuiseberapa besar pertumbuhan pajak reklame terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

selengkapnya.....

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Cabang Solo...150

Syariah Bank compotation is more increasing. Meanwhile, the changing that is happened in society is extraordinary in which technology development and information are quickly. It is concerned with pushing the request of society toward higher servicing which is caused the customers have more options and very difficult to satisfy them. Watching the request society is higher than the others. Syariah Bank demands to increase servicing of customer. Because of quality servicing is the most important factor within creating customer satisfaction.
There is one way to measure the customer satisfaction. The way is by analyzing dimensions quality servicing. The dimensions quality servicing are tangibles (direct evidence), reliability (good ability), responsiveness (smart), assurance (guarantee), and empathy (care). The dimensions quality servicing is very effective for every company to watch the level of customer satisfaction. Therefore, the aim of this research is to measure customer satisfaction which is can be seen into five dimensions of customer toward customer satisfaction of Muamalat Bank branch Solo. To analyze the dimensions quality servicing that is the most influence significantly toward customer satisfaction of Muamalat Bank branch Solo. Besides that, it also inspects the concept how to service customer in Islamic perspective.
Based on the result of data analysis, the researcher found several steps to use double regression analysis method. It can be known that from the five dimensions above only have four dimensions to influence significantly toward customer satisfaction of Muamalat Bank branch Solo. The dimensions are tangibles (direct evidence) with level of significance t 0.049, reliability (good ability) with level of significance t 0.045, empathy (care) with level of significance t 0.009. While, for assurance (guarantee) is not influence significantly. It can be proven from the level of significance t 0.634. Variable has the most dominant to influence toward customer satisfaction is responsiveness variable. To watch the previous result analysis, the management of Muamalat Bank branch Solo should measure to struggle and satisfy the customer dimensions that is having significant influence toward customer satisfaction and maintain to serve the most dominant to influence customer satisfaction.
Key words: service quality, customer satisfaction, expected service, perceived service.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan seperti perbankan merupakan instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Saat ini perbankan syari'ah telah memasuki persaingan berskala global, merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan ditangani oleh bank syari'ah untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat. Banyaknya bank syari'ah yang berdiri, konsumen akan dihadapkan pada banyak pilihan akan produk bank syari'ah yang ditawarkan. Bagi nasabah pelayanan yang bermutu sangat penting. Menurut Royne dalam Tatik Suryani (2001:273), "kualitas pelayanan menjadi komponen utama karena produk-produk utama bank yaitu kredit merupakan suatu penawaran yang tidak berbeda dan pelayanan bank juga mudah ditiru". Oleh karena itu persaingan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank memberikan pelayanan terbaik yang bermutu dibandingkan pesaingnya.

Era sekarang ini yang ditandai oleh revolusi teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan terjadinya perubahan (change) yang luar biasa. Adanya kemudahan yang diperoleh dari komunikasi dan informasi muncul kompetisi yang sangat ketat yang berakibat pelanggan (customer) semakin banyak pilihan dan sangat sulit untuk dipuaskan karena telah terjadi pergeseran yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan, meningkat menjadi harapan (expectation) untuk memenuhi kepuasan. Sehingga bagi perusahaan, kunci kearah profitabilitas bukan lagi volume penjualan melainkan kepuasan jangka panjang bagi pelanggan.

Kualitas dan kepuasan pelanggan berkaitan erat. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka, dengan demikian perusahaan tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan.

Perusahaan yang gagal memuaskan pelayanannya akan menghadapi masalah yang kompleks. Umumnya pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Penilaian akan kualitas layanan dikembangkan oleh Leonard L. Barry, A. Parasuraman dan Zeithaml yang dikenal dengan service quality (SERVQUAL), yang berdasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati) (Kotler, 1997:53).

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian Konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service). Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan elemen penting dan menentukan dalam menumbuhkembangkan perusahaan agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan. Demikian pula dengan bisnis perbankan, merupakan bisnis yang berdasarkan pada azas kepercayaan, masalah kualitas layanan (service quality) menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan bisnis ini. Hal itu juga terjadi di Bank Muamalat cabang Solo sebagai tempat penelitian ini, kualitas pelayanan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Sesuai dengan slogannya "Pertama Murni Syari'ah", tentunya segala pelayanan Bank Muamalat cabang Solo harus selalu disesuaikan dengan syari'ah Islam, apalagi di tengah-tengah persaingan Bank syari'ah yang semakin pesat, Bank Muamalat cabang Solo dituntut untuk tetap menjaga kemurnian syari'ah dalam setiap produk dan proses pelayanannya. Masyarakat Islam saat ini semakin kritis, sehingga ketika bank syari'ah yang selama ini dirindukan kehadirannya ternyata pelayanannya tidak sesuai syari'ah Islam maka akan berakibat merugikan bank itu sendiri dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah. Bank Muamalat cabang Solo sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas untuk memberikan kepuasan bagi nasabah.

Peningkatan kualitas pelayanan Bank Muamalat cabang Solo dilakukan melalui perluasan jaringan maupun dalam bentuk kerja sama dengan lembaga lain. Bank Muamalat cabang Solo memperluas jaringan dengan membuka kantor kas yang akan dibuka pada bulan Agustus 2006, sedangkan bentuk kerjasama diantaranya dengan BCA berupa pelayanan ATM dan ATM bersama, Asuransi Takaful, Kantor Pos berupa kartu Shar-e dan juga dengan beberapa yayasan dan pondok pesantren yang ada disekitar wilayah Solo. Hal ini dilakukan Bank Muamalat cabang Solo sebagai langkah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh Bank Muamalat cabang Solo bersifat inovatif dan berorientasi pada kepuasan nasabah. Namun masih muncul pertanyaan, apakah hal tersebut telah benar—benar dapat memberikan kepuasan bagi nasabah Bank Muamalat cabang Solo bila dilihat dari lima dimensi pelayanan yaitu tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati). Bank Muamalat cabang Solo perlu mengidentifikasi apakah pelayanan yang selama ini diberikan telah sesuai dengan harapan nasabah. Hal ini sebagai bukti perhatian Bank Muamalat cabang Solo terhadap kepuasan nasabahnya.

Apabila harapan nasabah lebih besar dari tingkat layanan yang diterima, maka nasabah tidak puas. Sebaliknya apabila harapan nasabah sama/lebih kecil dari tingkat layanan yang diterima, maka nasabah akan puas. Lima dimensi pelayanan tersebut, manakah yang paling dominan mempengaruhi kepuasan nasabah Bank Muamalat cabang Solo. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang kepuasan nasabah setelah menerima pelayanan dari Bank Muamalat cabang Solo, dengan ini bisa diketahui dimensi pelayanan manakah yang paling dominan memberikan kepuasan bagi nasabah.

Penelitian ini diharapkan Bank Muamalat cabang Solo lebih meningkatkan lagi pelayanan yang belum dominan mempengaruhi kepuasan nasabah dan mempertahankan pelayanan yang dominan mempengaruhi kepuasan nasabah tentunya dengan tetap berlandaskan pada syaria'ah Islam, sehingga Bank Muamalat cabang Solo dapat meningkatkan market share dan tetap eksis dikancah persaingan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG SOLO".

selengkapnya.....

Studi Tentang Kegiatan Promosi Kesehatan Di Badan Rumah Sakit Umum... (149)

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Program Pembangunan Bidang Kesehatan Indonesia Sehat 2010 mengupayakan perubahan paradigma sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit merupakan suatu proses yang komplek, untuk memberikan pelayanan prima diperlukan berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang mutakhir, melibatkan berbagai profesi yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenisyang cukup, tersedianya peraturan yang harus didukung dengan kebijakan politik. Kualitas pelayanan rumah sakit merupakan issue yang sangat penting karena kualitas merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan juga merupakan bagian dari standart kualitas pelayanan publik.

Implementasi strategik bertujuan untuk mewujutkan kepuasan pelanggan, mengembangkan pola pikir, komitmen pemimpin, pemberdayaan karyawan, mengembangkan budaya organisasi termasuk budaya kerja, budaya tertib dan budaya antri. Pemberdayaan sumber daya manusia bertujuan untuk memperoleh tenaga profesi yang berkualitas tinggi, produktif, efektif dan efisien. Dalam upaya menunjang meningkatkan kualitas jasa pelayanan diperlukan penunjang yang bersifat kompetitif, maka harus dikelola secara profesional dengan jiwa wirausaha, mampu menciptakan efisiensi, keunggulan kualitas pelayanan, inovatif serta merespon kebutuhan pasien.

Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan harus mampu memahami keinginan dan kebutuhan pasien dengan upaya memberikan pelayanan yang berkualitas, sehingga pasien merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Informasi kualitas pelayanan sangat diperlukan sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana kegiatan pada masa mendatang dan meningkatkan kualitas manajemen. Perbaikan sistem perlu dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam memberikan kontribusi perkembangan/kemajuan rumah sakit.

Kualitas pelayanan Rumah Sakit selalu dinilai dan ditentukan oleh pasien, evaluasi terhadap kualitas pelayanan perlu dilakukan secara kontinyu dan konsisten, dengan upaya pendekatan customer/pelanggan. Teori Orientasi permintaan menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda pula, sehinga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakan.
Pasien Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan berasal dari berbagai kalangan masyarakat, pengalaman pelayanan yang diterima selama dirawat di rumah sakit akan diceritakan kepada lingkungannya. Situasi kondisi tersebut merupakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi rumah sakit, apabila rumah sakit mampu mengakomodir sebagai media promosi kualitas pelayanan yang diberikan untuk dapat memuaskan pasien. Mendasarkan dari hasil tukar informasi ini masyarakat akan membandingkan kualitas pelayanan yang diberikan Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan dengan rumah sakit yang lain, secara tidak langsung mempunyai daya saing yang kuat dalam bisnis pelayanan kesehatan.

Ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan rawat inap yang mereka rasakan akan menimbulkan dampak menurunnya jumlah pasien rawat inap ulang serta mengurangi pasien rawat inap baru, sehingga jumlah pasien rawat inap di Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman diprediksikan/diasumsikan menurun.

Menindak lanjuti laporan hasil pertemuan forum komunikasi Promosi Kesehatan rumah sakit, perlu di tingkatkan sebagai median untuk memberikan penjelasan kualitas pelayanan yang dapat dilakukan rumah sakit kepada pasien/masyarakat, memberi motifasi, memberi inofasi dalam rangka mendukung pelayanann baik secara internal maupun eksternal. Hasil seminar tentang promosi kesehjatan yang dilaksanakan di Bapelkes Bendul Merisi Murnajati Lawang Malang pada 1-2 Juli 2002 dapat digunakan sebagai petunjuk perencanaan promosi kesehatan. (Promkes) merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan sistem pelayanan masyarakat yang dilakukan Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan . Untuk itu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk organisasi yang membidang promkes mulai dari tingkat pimpinan hingga unsur pelaksana.

Sebagai pedoman pelaksanaan perlu di terbitkan SK Kepala Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan serta dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas serta terinci di tiap – tiap unsur dan bagian. Dengan demikian kegiatan dapat dikontrol serta dievaluasi.

Mendasarkan akan arti pentingnya kegitan promkes rumah sakit, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan. Adapun penelitian ini diberi judul : “ STUDI TENTANG KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM dr.SAYIDIMAN MAGETAN “

1. 2. Identifikasi Masalah

Masalah yang mampu mempengaruhi kualitas Kegiatan Promosi Kesehatan pasien rawat inap di Rumah Sakit dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1.2.1. Bagaimana pelaksanaan kegitan promosi kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan ?
1.2.2. Sejauh mana kualitas kegiatan promosi kesehatan di Rumah Sakit
yang diberikan Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan
1.2.3. Sejauh mana sarana dan prasarana kegiatan promosi kesehatan yang dapat disediakan Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan ?
1.2.4. Bagai mana tanggung jawab dan sikap petugas kegiatan promosi kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan

selengkapnya.....

Multifraktalitas Dan Studi Komparatif Prediksi Indeks Dengan Metode Arima Dan Neural Network (Studi Komparatif Pada Indeks Lq 45 ...(148)

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang masalah

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan / emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar sumber-sumber yang umum dikenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri.

Sementara itu, bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan berminat untuk melakukan investasi, hadirnya lembaga pasar modal di Indonesia menambah deretan alternatif untuk menanamkan dananya. Banyak jenis surat berharga (securities) dijual dipasar tersebut, salah satu yang diperdagangkan adalah saham. Saham perusahaan go public sebagai komoditi investasi tergolong berisiko tinggi, karena sifatnya yang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik oleh pengaruh yang bersumber dari luar ataupun dari dalam negeri seperti perubahan dibidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri dan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) itu sendiri.

Untuk mengantisipasi perubahan harga saham tersebut maka diperlukan analisis saham. Terdapat dua pendekatan yang sering dilakukan untuk menganalisis harga saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal (Sharpe dkk, 1995). Analisis Fundamental pada dasarnya adalah melakukan analisis historis atas kekuatan keuangan, dimana proses ini sering juga disebut sebagai analisis perusahaan (company analysis), sementara itu analisis teknikal merupakan studi yang dilakukan untuk mempelajari berbagai kekuatan yang berpengaruh dipasar saham dan implikasi pada harga saham (Robert Ang, 1997)

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi pasar) diwaktu yang lampau. Meskipun demikian. analisis teknikal tidak terbatas dapat dilakukan pada saham saja, analisis teknikal dapat pula dilakukan untuk memprediksi harga suatu komoditi maupun mata uang asing (Fernandez-Rodriguez dkk, 2000).

Analisis teknikal menitikberatkan pada upaya-upaya untuk memperkirakan suatu harga saham. Teori yang mendasarinya adalah bahwa analisis ini berdasarkan pada kenyataan bahwa informasi masuk secara perlahan-lahan kedalam harga saham, sehingga memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari biasanya (excessive return) dengan mengamati tren pergerakan harga saham (Parisi dan Vasquez, 2000).

Analisis teknikal dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode peramalan seperti Moving Average (MA), exponential moving average (EMA) dan trendline (Parisi dan Vasquez, 2000). Ketiga teknik tersebut dapat digabungkan menjadi satu teknik peramalan yaitu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Selain ARIMA dapat digunakan pula metode lainnya seperti GARCH, jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network), Algoritma Genetika (Genetic Algorithm) dan Fuzzy Logic untuk melakukan peramalan saham.

ARIMA adalah teknik mencari pola yang paling cocok dari sekelompok data (curve fitting) (Sugiarto dan Harijono, 2000), curve fitting dilakukan dengan membandingan sebuah kurva (yang merupakan representasi dari data deret waktu) dengan kelompok data lain atau batasan-batasan tertentu. ARIMA memanfaatkan sepenuhnya data masa lalu dan sekarang untuk melakukan peramalan jangka pendek yang akurat. Contoh pemakaian model ARIMA adalah peramalan harga saham di pasar modal yang dilakukan para pialang yang didasarkan pada pola perubahan harga saham dimasa lampau. (Sugiarto dan Harijono, 2000).

Telah banyak diyakini bahwa data return akan memiliki sifat multifraktal (Turiel, 2002). Sifat multifraktal ini penting untuk memperlihatkan pola self-similarity dalam data deret waktu. Hal ini semakin menegaskan bahwa perubahan nilai data dengan volatilitas tinggi tidaklah sepenuhnya acak.

Beberapa perangkat statistik telah dikembangkan untuk mengukur tingkat pengaruh diantara data, salah satu perangkat yang telah berkembang cukup lama adalah model otokorelasi. Dalam perkembangan lebih lanjut model dasar ini dikembangkan dengan memperhatikan selang waktu. Data tidak lagi dianggap sebagai satu kelompok yang utuh, tetapi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Keuntungan dalam model ini adalah terhindar prasangka awal, bahwa seperangkat data dalam satu selang waktu memiliki karakteristik yang sama, misalnya nilai rata-rata. Dengan dipecahnya data menjadi beberapa kelompok data, memungkinkan untuk memperlakukan data secara lebih baik (Hariadi dan Surya, 2003)

Analisis R/S (Rescaled Range Analysis) mampu membedakan data runtun waktu acak dengan runtun waktu tidak acak, tanpa memperhatikan distribusi data runtun waktu tersebut.( Yao dkk, 1999). Analisis R/S digunakan untuk mendeteksi efek memori jangka panjang (long memory effects) pada data runtun waktu yang digunakan selama periode penelitian.

Jaringan Syaraf Tiruan (Jaringan Syaraf Tiruan) atau dikenal dengan Artificial Neural Network(ANN) atau disebut juga Simulated Neural Network (SNN) adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan syaraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat merubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST merupakan salah satu alat permodelan data statistik non-linier, JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara masukan(input) dan keluaran(output) untuk menemukan pola-pola data.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dipasar modal Indonesia, sebagian besar hanya melakukan kajian yang berkaitan dengan analisis fundamental saja (misalnya penelitian Mas'ud Machfoed (1994), Mamduh Hanafi (1997), Parawiyati dan Zaki Baridwan (1998), Wiwik Utami dan Suharmadi (1998), Triyono dan Jogiyanto Hartono (1999), Syahib Natarsyah (2000), dan Nur Fadjrih Asyik (2000), tetapi sangat sedikit sekali yang melakukan kajian terhadap analisis teknikal, salah satunya adalah penelitian Dedhy Sulistiawan (2001), tetapi penelitian ini hanya bersifat suatu tinjuan teori saja. Penelitian Taylor dan Aller (1992) dalan Fernandez-Rodriguez dkk(1999) menyatakan bahwa lebih dari 90% investor memberikan bobot yang lebih tinggi pada penggunaan analisis teknikal dibandingkan analisis fundamental dalam membeli dan menjual saham. Hal ini dapat terjadi karena investor cenderung berorientasi jangka pendek dalam membeli atau menjual saham.

Penelitian ini diawali dengan mencari sifat multifraktal pada return saham objek penelitian dengan analisis rescaled range (untuk mendapatkan eksponen hurst) untuk mengetahui apakah data return tersebut bersifat acak atau terdapat pengulangan trend sehingga dapat dilakukan analisis teknikal. Selanjutnya akan dilakukan prediksi terhadap return saham tersebut dengan metode ARIMA(Auto Regressive Integrated Moving Average) dan Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network) untuk kemudian akan dilakukan komparasi metode mana yang memiliki kesalahan lebih kecil dalam memprediksi indeks LQ 45.

Pemilihan indeks LQ45 dilakukan karena LQ 45 lebih mampu menjelaskan pergerakan harga saham daripada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) (Agus Sartono dan Sri Zulaihati, 1998), bahkan secara empiris telah dibuktikan oleh Bima Putra (2001) bahwa indeks LQ 45 lebih baik digunakan sebagai proxy pasar saham dibandingkan IHSG.
Volatilitas yang tinggi di pasar modal menyebabkan munculnya kebutuhan untuk memahami pola dan perilaku harga saham maupun indeks di pasar modal. Berbagai macam metode dapat digunakan untuk melakukan analisis teknikal pada pasar modal. Oleh karena itu, perlu diketahui performa prediksi tiap metode agar prediksi dapat dilakukan dengan lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Multifraktalitas dan studi komparatif prediksi Indeks dengan metode ARIMA dan Jaringan Syaraf Tiruan”.

1.2 Perumusan Masalah

Analisis Teknikal merupakan suatu teknik analisis harga saham yang paling banyak digunakan oleh para investor, hal ini dibuktikan oleh penelitian Taylor dan Aller (1992) dalam Fernandez-Rodriguez, dkk (1999) yang menemukan bahwa ternyata sebagian besar investor (lebih dari 90%) memberikan bobot yang lebih tinggi pada penggunaan analisis teknikal dibandingkan dengan analisis fundamental. Namun, meskipun analisis teknikal paling banyak digunakan oleh investor, berbagai penelitian di pasar modal indonesia cenderung melakukan kajian fundamental pada pasar modal. Sementara penelitian yang menggunakan analisis teknikal hanya melakukan analisis teoritis. Berbagai penelitian yang ada menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian mengenai apa metode terbaik yang dapat digunakan dalam analisis teknikal.



Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat sifat multifraktal pada data deret waktu Indeks LQ 45?
2. Metode mana yang memiliki performa lebih baik dalam memprediksi Indeks LQ 45?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Melihat sifat multifraktal pada saham-saham di Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan harga Indeks LQ 45 selama tahun 1997 – 2007 yang merefleksikan harga saham di Bursa Efek Jakarta.
2. Membandingkan dan mencari metode yang memiliki performa lebih baik dalam melakukan prediksi indeks LQ45.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah dinamika keilmuan dalam teknik analisis surat berharga selain analisis fundamental yang telah banyak dilakukan dipasar modal Indonesia.
2. Bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian lebih dalam mengenai analisis teknikal, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi pada investor saham, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan analisis investasi di pasar modal, terutama dari sisi analisis teknikal serita indikator-indikator yang perlu digunakan

selengkapnya.....

Implementasi Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2001(100)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri telah memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.

Demikian pula, hal ini juga berlaku untuk tingkat Pemerintahan Desa, dimana masyarakat Desa diharapkan juga berpartisipasi dan berperan serta dalam membangun Desanya yaitu Pembangunan yang berupa pisik dan Pembangunan non pisik misalnya dalam bidang Pemerintahan, Politik, Supremasi Hukum, Perekonomian dan lain sebagainya. Hal ini tentunya merupakan suatu wujudan dari Otonomi Desa dan merupakan perkembangan pelaksanaan demokrasi pada gilirannya akan terwujud pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Untuk mewujudkan hal yang demikian itu, maka diperlukan suatu Pemerintahan yang kuat, artinya Pemerintahan yang didukung oleh mayoritas masyarakat ( Legitimate ) mulai dari Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Desa. Kemudian untuk tingkat Desa selain Pemerintah Desa, maka dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa, sebagai mitra kerja yang berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa atau bisa disebut Badan Legislatifnya Desa. Kemudian selain Badan Perwakilan Desa, maka dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bersifat local dan secara organisasi berdiri sendiri serta merupakan modal partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Lembaga ini juga sebagai mitra Pemerintah Desa dibidang pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya mengatur masalah yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan Desa telah membuat dan menetapkan Peraturan-Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Desa.
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Belanja Desa.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Perangkat Desa.
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa.
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penghapusan dan Penggabungan Desa.
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
Sebagaimana telah kami uraikan dimuka bahwa dalam rangka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk Kabupaten Magetan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya dituangkan dalam surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2001. Kemudian hingga saat ini belum ada pengamatan yang mendalam serta dapat memberikan informasi yang valid dan akurat tentang Implementasi dari surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2001 tersebut, apakah ada hambatan, penyimpangan atau kekurangan sehingga menimbulkan suatu permasalahan di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dalam penulisan thesis ini lingkup permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Implementasi kebijakan dari Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2001 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kebupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2000 di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan dan Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.
Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 50 Tahun 2001 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 ?
2. Faktor-faktor apa saya yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah :
a. Mengetahui Implementasi Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2001 yang merupakan petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentiang Perangkat Desa.
b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa (Penulis) dapat memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi S-2 Megister Manajemen sekaligus memperoleh tambahan pemahaman yang lebih obyektif, rasional tentang pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan dan di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.
b. Bagi Lembaga Kerja
Sebagai masukan untuk membuat suatu kebijakan baru atau perbaikan dalam rangka pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga tercapai Perangkat Desa yang Legitimate, mengurangi resiko konflik di dalam masyarakat yang pada akhirnya stabilitas Pemerintahan dan masyarakat tercapai.

selengkapnya.....

Analisis Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Serta Dampaknya Terhadap Manajemen Instruksional ...(147)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Keberadaan pemimpin memegang peranan penting di dalam jalannya roda organisasi, sesuai dengan perannya sebagai penunjuk arah dan tujuan di masa depan (direct setter), agen perubahan (change agent), negosiator (spokesperson), dan sebagai pembina (coach).

Diantara gaya kepemimpinan yang ada saat ini adalah kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Dalam diskusi tentang gaya kepemimpinan, kepemimpinan transaksional selalu dikaitkan dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional yang digambarkan sebagai kepemimpinan yang memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi tanggung jawab atau tugas bawahan dan imbalan yang dapat mereka harapkan jika mencapai standar tertentu. Gaya kepemimpinan ini akan terbuka dalam membagikan informasi dan tanggung jawab kepada bawahan. Hal ini memang merupakan komponen penting dalam menjalankan suatu organisasi, namun kepemimpinan ini tidak cukup untuk menerangkan usaha tambahan dan kinerja bawahan yang sebetulnya dapat digali seorang pemimpin dari karyawannya, oleh karena itu diperlukan konsep lain yang mampu menerangkan usaha bawahan yang lebih dari sekedar kesepakatan tugas dan imbalan antara pimpinan dan bawahan.

Salah satu bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi paradigma-paradigma baru dalam arus globalisasi dirumuskan sebagai kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yang digambarkan sebagai kepemimpinan yang membangkitkan atau memotivasi karyawan untuk dapat berkembang dan mencapai kinerja atau tingkat yang lebih tinggi lagi sehingga mampu mencapai lebih dari yang mereka perkirakan sebelumnya (beyond expectation).
Dalam bidang pendidikan, seiring dengan upaya pembaharuan yang dilakukan, bentuk kepemimpinan juga penting untuk diformulasikan. Kepemimpinan transformasional berdasarkan kekayaan konseptual melalui karisma, konsideran individual dan stimulasi intelektual, diyakini akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang mengandung jangkauan ke depan, azas kedemokrasian dan ketransparanan, yang oleh karenanya perlu diadopsi ke dalam kepemimpinan kepala sekolah, khususnya dalam rangka menunjang manajemen berbasis sekolah atau bentuk-bentuk pembaharuan pendidikan lainnya. Di Indonesia tipe kepemimpinan transformasional mulai mengemuka seiring dengan perubahan arah kebijakan dari sentralisasi ke otonomi daerah, dimana sekolah memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan kebijakannya sendiri. Pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah model manajemen berbasis sekolah adalah agar kepala sekolah dapat mengimplementesikan upaya-upaya pembaharuan dalam kependidikan. Tanpa dibarengi kepemimpinan kepala sekolah yang aspiratif terhadap perubahan, upaya pembaharuan pendidikan seideal apa pun yang dirancang nampaknya tidak akan membawa hasil optimal. Kepemimpinan transformasional dianggap dapat menjawab tantangan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah melalui tiga unsur yaitu karisma, konsideran individual, dan stimulasi intelektual pada diri kepala sekolah.

Era globalisasi di satu pihak dan era otonomi daerah di lain pihak penuh dengan persaingan dan tantangan, sehingga membutuhkan SDM yang berkualitas. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan merupakan salah satu upaya utama untuk mengimplikasikan keinginan tersebut, namun juga memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan, yang salah satunya adalah peningkatan manajemen instruksional. Manajemen instruksional dapat dipraktekkan dalam tiga dimensi pembelajaran, yaitu perumusan misi sekolah, pengelolaan program instruksional dan penciptaan iklim sekolah. Dari ketiga dimensi tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam fungsi kerja manajemen instruksional. Secara singkat, fungsi kerja manajemen instruksional tersebut adalah supervisi dan evaluasi pengajaran, monitoring kemajuan siswa, proteksi jam belajar, standarisasi akademik, koordinasi kurikulum, penyediaan insentif, promosi pengembangan profesional, kehadiran, menjabarkan sasaran yang ingin dicapai sekolah, serta mengkomunikasikan standarisasi akademis.

Kepemimpinan transformasional melalui tiga unsur yaitu karisma, konsideran individual, dan stimulasi intelektual pada diri kepala sekolah dianggap mampu menjawab tantangan pelaksanaan manajemen instruksional sekolah. Karisma merupakan komponen paling penting dalam konsep kepemimpinan transformasional secara luas. Dengan karisma yang kuat, akan semakin mudah bagi seorang pemimpin untuk menanamkan pengaruh terhadap anak buah. Sebaliknya semakin lemah karisma seseorang, akan semakin sulit dalam upaya memberikan pengaruh kepada anak buah. Padahal, dalam konteks kepemimpinan, menjadi penting sekali bagi seseorang untuk menanamkan pengaruhnya terhadap orang lain. Sementara para kepala sekolah menunjukkan kuatnya kemauan untuk mendorong pemahaman terhadap pandangan orang lain, memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, menyiapkan anak buah untuk siap mengorbankan diri sendiri demi kepentingan kelompok dan sebagai pemberi inspirasi, mendatangkan antusiasme, loyalitas, dan menciptakan anak buah siap mengorbankan kepentingan pribadi untuk keperluan umum yang memerlukannya. Konsideran individual, dimana di bawah kepemimpinan transformasional kepekaan terhadap perseorangan sangatlah diutamakan. Secara umum kepemimpinan transformasional kepala sekolah pada elemen ini, senang memotivasi staf untuk berani mengemukakan gagasan dan pendapat serta sikap optimistik, menampakkan apresiasi terhadap hasil kerja yang bagus, mengenali kerja staf secara perseorangan, dan mencari sumber-sumber ide baru untuk staf, kepala sekolah mengetahui bawahan secara perseorangan dan meniadakan bentuk sanksi atas kesalahan mereka dalam rangka meningkatkan profesionalisasi serta menghargai pentingnya kunjungan kepala sekolah ke sekolah lain untuk mencari ide baru. Stimulasi intelektual, dimana dalam kepemimpinan transformasional seorang pemimpin akan melakukan stimulasi-stimulasi intelektual. Elemen kepemimpinan ini dapat dilihat antara lain dalam kemampuan kepala sekolah mendorong staf untuk selalu mengevaluasi kerja mereka dan selalu memikirkan isu lama dengan cara baru, mengembangkan wacana fleksibilitas dalam pekerjaan yang memberikan kebebasan kepada bawahan dan mendorong adanya kebiasaan mencoba sesuatu yang baru sebagai aktivitas pengembangan kreativitas diri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MANAJEMEN INSTRUKSIONAL”. Penelitian ini difokuskan pada elemen kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang mempengaruhi manajemen instruksional di sekolah. Penelitian semacam ini dianggap penting dilakukan pada saat ini dalam rangka mencari alternatif bentuk kepemimpinan di sekolah, dimana kepemimpinan di tingkat sekolah, yang dapat dinilai dari kinerja kepala sekolah, merupakan posisi yang strategis dalam keorganisasian sekolah, khususnya dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasiskan sekolah.

Dua model yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional dan manajemen instruksional. Karakteristik dari pengelolaan sekolah yang diformulasikan sebagai manajemen instruksional digunakan sebagai titik tolak pengenalan terhadap kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam pengelolaan sumberdaya dan proses belajar mengajar di sekolah.

1.2. Perumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:
1.2.1. Apakah elemen kepemimpinan transformasional kepala sekolah, yaitu karisma, konsideran individual, dan stimulasi intelektual mempengaruhi manajemen instruksional?
1.2.2. Elemen kepemimpinan transformasional kepala sekolah manakah yang lebih dominan pengaruhnya terhadap manajemen instruksional?

selengkapnya.....

Pengaruh Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Terhadap Hasil Ujian Akhir Nasional Produktif Di Smk Negeri 2 Kediri...(146)

Kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan dengan Sistem Ganda sebagai pola utama penyelenggaraan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, yang diberlakukan mulai tahun 1994/1995 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tamanan agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan nasional pada umumnya, dan kebutuhan ketenagakerjaan pada khususnya, sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijaksanaan Link and Match yang berlaku pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia.
Pada dasarnya Pendidikan Sistem Ganda adalah suatu sistem pendidikan yang dikelola berdasarkan kemitraan antara Dunia Usaha/Dunia Industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan dan merupakan program bersama yang diorganisasikan melalui Majelis Sekolah. Sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di Dunia Usaha/ Dunia Industri tersusun dan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu, sehingga akan menghasilkan lulusan terampil sebagai tenaga kerja produktif profesional.
Implementasi Pendidikan Sistem Ganda adalah di Sekolah – peserta didik mendapatkan materi pelajaran teori dan praktik kemampuan dasar kejuruan (Kompetensi dasar) edangkan di Dunia Usaha/ Dunia Industri mendapatkan
pelatihan kerja profesional. Selanjutnya sebagai akhir pendidikan siswa menempuh Uji Kompetensi yang sejak tahun pelajaran 2003/2004 dilaksanakan dalam bentuk Ujian Akhir Nasional Produktif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pelaksanaan Praktik Kerja Industri terhadap Hasil Ujian Akhir Nasional produktif tahun pelajaran 2003/2004 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kediri. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa dengan pelaksanaan PSG siswa tidak hanya mendapat ilmu pengetahuan saja tetapi juga mendapat keahlian yang profesional sesuai dengan program keahliannya sehingga akan meningkatkan perolehan Nilai Ujian Akhir Nasional Produktif secara signifikan.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin), sedangkan variabel terikat adalah Hasil Ujian Akhir Nasional Produktif Tahun Pelajaran 2003/2004. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa Tingkat III Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kediri yang terdiri dari 3 Program Keahlian berjumlah 266 siswa, dan peneliti mengambil 35 siswa untuk dijadikan sebagai sampel. Penelitian dilakukan melalui metode expost fakto dengan menggunakan pendekatan kuantitatip. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis korelasi product moment.
Hasil dari penelitian ini dalah terdapat hubungan yang kuat antara pelaksanaan Praktik Kerja Industri terhadap Hasil Ujian Akhir Nasional Produktif tahun pelajaran 2003/2004, hal ini dilihat bahwa rh = 0,509 lebih besar dari rt = 0,430 pada taraf signifikan 1%, maupun rt = 0,334 pada taraf signifikan 5%.
Dengan hasil temuan ini diharapkan bahwa pihak sekolah lebih meningkatkan mutu pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dengan mengembangkan dan memantapkan sinkronisasi pendidikan dan pelatihan dengan institusi pasangan, dengan tujuan akhir menghasilkan tamatan yang profesional dan berkualitas.


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses terus menerus untuk mencapai kesempurnaan , Pembangunan di Indonesia mencakup berbagai sektor salah satu diantaranya adalah sektor pendidikan.

Peranan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya tersebut diatas tidak dapat diabaikan. Program pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Demikian pula produk yang dihasilkan oleh dunia usaha merupakan konsumsi masyarakat luas. Dengan demikian proses pelatihan akan memberi arti pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dengan kebijaksanaan Dinas Pendidikan nasional tentang pendekatan Pendidikan dengan Sistem Ganda sebagai pola utama penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tamatan agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Pembangunan Nasional pada umumnya, dan kebutuhan ketenagakerjaan pada khusunya, sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijaksanaan Link and Macth yang berlakuk bagi semua jenis jenjang pendidikan di Indonesia. Munculnya gagasan Link and Macth (keterkaitan dan kesepadanan) ternyata telah membuka peluang bagi pihak pelaksana pendidikan khususnya Pendidikan Menengah Kejuruan untuk memungkinkan bekerja sama dengan Dunia Usaha dalam membina dan mengembangkan potensi di lapangan.

Link and Macth juga memberi kesempatan bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengembangkan kreatifitas belajar pada wahana pendidikan yang lebih realistis. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan harus dapat memanfaatkan Dunia Usaha ini sebagai wahana pelatihan yang paling efektif bagi pembentukan ketrampilan dan sikap profesional para lulusan.

Dengan adanya kesepakatan kerjasama antara pihak sekolah dengan Dunia Usaha maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) para peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai persiapan memasuki bursa kerja. Kegiatan Belajar Mengajar seperti ini disebut Pendidikan Sistem Ganda.

Pada prinsipnya Pendidikan Sistem Ganda adalah kerja sama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri yaitu saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi untuk meraih keuntungan bersama. Selagi Pendidikan Sistem Ganda tidak menjadi beban Dunia Usaha/ Dunia Industri, kerja sama tersebut dapat ditumbuh kembangkan sekaligus sebagai wujud atau peran serta Dunia Usaha/ Dunia Industri dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda khusunya.

Dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan formal sebab secara dinamis tuntutan mutu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dipengaruhi oleh kualitas gurunya. Perkembangan teknologi di Dunia Usaha dan Dunia Industri sangat pesat maka dirasakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan masih perlu secara dinamis ditingkatkan kemampuannya agar memenuhi kesempatan kerja.

Disadari bahwa penyiapan Sumber Daya Manusia yang tangguh sebagai modal pembangunan yang produktif adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga. Maka dukungan semua pihak untuk menyelenggarakan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan misinya yang diperlukan. Kreatifitas guru dalam mempersiapkan bahan ajar sangat menentukan kebutuhan pengetahuan sebagai kesiapan diri pada peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja dan kehidupan masyarakat dikemudian hari.

Selanjutnya pelaksanaan pendidikan di Dunia Usaha/ Dunia Industri disebut Praktik Kerja Industri yang disingkat PRAKERIN, sedangkan pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah Proses Belajar Mengajar yang disingkat dengan PBM dengan jam-jam pelajaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tandaskan untuk mengambil judul Pengaruh Pelaksanaan Praktik Kerja Industri terhadap Hasil Ujian Akhir Nasional Produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kediri.

selengkapnya.....

Pengaruh Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah ...(145)

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah motivasi. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru adalah dengan meningkatkan faktor motivasi yaitu kebutuhan fisologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor motivasi guru SMK Negeri 1 Kota Ternate, menggambarkan kinerja guru SMK Negeri1 Kota Ternate, mengetahui apakah faktor motivasi berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja guru SMK Negeri 1 Kota Ternate dan faktor motivasi yang berpengaruh paling kuat terhadap kinerja guru SMK Negeri 1 Kota Ternate.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor motivasi guru merupakan variabel bebas (X) dan Kinerja Guru merupakan variabel terikat (Y). Faktor motivasi yang diteliti adalah kebutuhan fisologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kinerja guru yang diteliti adalah menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, melaksanakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Jumlah populasi sebanyak 65 orang guru dan semuanya dijadikan subyek penelitian. Analisis data menggunakan analisis diskriptif rentang skala untuk menggambarkan faktor motivasi dan kinerja guru, analisis induktif Regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dan uji hipotesis dengan uji F dan uji t masing-masing untuk uji simultan dan uji parsial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi guru dan kinerja guru memiliki rentang skala cukup baik. Variabel faktror motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja guru dan bersifat positif dengan nilai pengaruh sebesar 64,10% sedang sisanya sebesar 35,90% dipengaruhi oleh faktor diluar faktor motivasi. Sedangkan secara parsial variabel faktor motivasi guru berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja guru dengan nilai t variabel kebutuhan fisiologi sebesar 3.316, kebutuhan rasa aman sebesar 2.229, kebutuhan sosial sebesar 2.360, kebutuhan penghargaan sebesar 2.334, dan kebutuhan aktualisasi diri sebesar 2.571 sedangkan ttabel pada taraf signifikan 0,05 menunjukan nilai sebesar 2.001. Berdasarkan besarnya pengaruh variabel bebes faktor motivasi terhadap variabel kinerja guru, tenyata variabel faktor motivasi kebutuhan fisologis berpengaruh paling kuat dengan nilai koefisien beta sebesar 0,301 dibanding dengan variabel faktor mativasi lainnya.


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru sebagai tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu dalam menunjang kegiatan guru diperlukan iklim sekolah yang kondusif dan hubungan yang baik antar unsur-unsur yang ada di sekolah antara lain kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan siswa. Serta hubungan baik antar unsur-unsur yang ada di sekolah dengan orang tua murid/masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kinerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global semakin ketat. Kinerja guru (performance) merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja itu biasanya dilakukan dengan cara memberikan motivasi disamping cara-cara yang lain.

Winardi (2001: 207) menyatakan Motivasi merupakan suatu
kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang manusia, yang dapat
dikembangkannya sendiri, atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar
yang pada intinya sekitar imbalan moneter, dan imbalan non moneter, yang
dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif, hal mana
tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan
Motivasi juga bukan merupakan hal yang mudah dilakukan,
karena seorang pimpinan sulit untuk mengetahui kebutuhan (needs) dan
keinginan (wants) yang diperlukan oleh seorang bawahan dalam
menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi bukan timbul dari dalam diri
manusia saja melainkan juga dari kekuatan-kekuatan lingkungan yang
mempengaruhi individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dicapai. Dorongan
tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi individu kalau
tidak diarahkan, baik oleh diri sendiri maupun orang lain yang juga
mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh individu tertentu.
Dorongan kearah positif akan meningkatkan hasil yang optimal bagi diri
sendiri maupun orang lain yang merupakan rekan kerja maupun yang
berada di luar lingkungan kerja tersebut. Sebaliknya, kalau yang terjadi
adalah dorongan kearah negatif, maka yang terjadi adalah kerugian dari
kegiatan-kegiatan yang dijalankan baik untuk diri sendiri maupun untuk
orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga dampak seperti ini harus diarahkan kembali kearah positif demi kepentingan yang sebenarnya untuk kemajuan.

Ada berbagai macam motivasi dalam diri manusia yang tergantung kepada kebutuhan mana yang akan diutamakan. Apabila kebutuhan utama tersebut telah terpenuhi maka akan timbul kebutuhan lain yang sebelumnya dimiliki, sehingga akan berlanjut terus sampai kepada kebutuhan yang belum pernah dimiliki oleh orang lain. Artinya, manusia dapat saja menggunakan orang lain sebagai patokan terhadap suatu kebutuhan untuk memotivasi mencapai hal yang sama tetapi dapat juga untuk mencapai hal-hal lain karena berbeda terhadap sesuatu yang diinginkan. Manusia umumnya cenderung mendapatkan sesuatu yang sama atau berbeda dengan orang lain bila kondisi internal maupun kondisi eksternal mendukung kearah tersebut. Hal ini yang secara tidak langsung menunjukkan kuatnya motivasi berupa kemampuan diri guna meraih apa yang pernah maupun yang belum pernah diraih oleh orang lain atau dengan kata lain bahwa individu tersebut juga mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi yang diharapkan dari guru adalah bahwa fungsi dari motivasi tersebut dapat mempengaruhi kinerja guru. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya gairah kerja guru, agar guru mau bekerja keras dengan menyumbangkan segenap kemampuan, pikiran, keterampilan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Para guru mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi tersebut akan dilepaskan atau digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia.
Dalam Hasibuan (2003:162-163), Mc. Clelland mengemukkan teorinya yaitu Mc. Clelland's Achievement Motivation Theory atau Teori Motivasi Prestasi Mc. Clelland. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena dorongan oleh : (1) kekuatan motif dan kekuatan dasar yang terlibat, (2) harapan keberhasilannya, dan (3) nilai insentif yang terletak pada tujuan. Menurut pendapat dari Maslow yang dikenal dengan "Teori Kebutuhan Manusia" adalah bahwa seseorang mempunyai lima (5) tipe kebutuhan dan kebutuhan ini akan digunakan untuk menyusun hirarki. Artinya, kebutuhan dibangun atas dasar dari bawah keatas atau dengan kata lain bahwa kebutuhan harus dipenuhi sebelum dipicu oleh kebutuhan selanjutnya. Adapun kebutuhan tersebut adalah kebutuhan :

1. Fisiologis
2. Kebutuhan Kemanan
3. Kebutuhan Sosial
4. Kebutuhan Penghargaan
5. Kebutuhan Aktualisasi diri

Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka seseorang akan termotivasi dalam melakukan serta menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya termasuk profesi sebagai guru. Teori ini menyatakan bahwa seseorang berperilaku karena didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh pemenuhan dalam bermacam-macam kebutuhan.
Berbagai kebutuhan yang dinginkan oleh seseorang berjenjang, artinya apabila kebutuhan pada jenjang pertama telah dapat dipenuhi, maka kebutuhan jenjang kedua akan mengutamakan apabila kebutuhan pada jenjang kedua telah dapat dipenuhi, maka kebutuhan jenjang ketiga akan menonjol, demikian seterusnya sampai dengan kebutuhan jenjang kelima. Jika kebutuhan guru tersebut terpenuhi berarti guru memperoleh dorongan dan daya gerak untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini berarti kinerja guru dapat tercapai dengan baik. Kinerja yang tercapai dengan baik itu terlihat dari guru yang rajin hadir di sekolah dan rajin dalam mengajar, guru mengajar dengan sungguh-sungguh menggunakan rencana pelajaran, guru mengajar dengan semangat dan senang hati, menggunakan media dan metode mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran, melakukan evaluasi pengajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Apa yang dilakukan oleh guru ini akan berdampak kepada keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan pengamatan penulis yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi faktual di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Ternate, yang terlihat masih ada guru yang bekerja sampingan diluar sekolah, masih ada guru yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan guru, masih ada guru yang datang terlambat, tidak masuk mengajar tanpa ijin, guru yang mengajar tidak mempunyai persiapan mengajar atau ada persiapan mengajar namun tidak lengkap. Fenomena yang terjadi diatas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, namun penulis hanya melihat dari faktor motivasi yang didasarkan pada teori Malsow yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan kemanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Dari uraian diatas penulis mengambil judul : “Pengaruh Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 1 Kota Ternate”. Alasan SMK Negeri 1 dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah karena sekolah tersebut merupakan satu-satunya sekolah kejuruan Negeri dengan program keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Ternate, letaknya mudah dijangkau berada pada pusat Kota dan sekolah tersebut direncanakan akan dijadikan sekolah berstandar Nasional khusus untuk program keahlian Bisnis dan Manajemen di Propinsi Maluku Utara

selengkapnya.....

Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi Pada Siswa Sekolah Lanjutan Tin gkat Pertama (SLTP) di kota Mataram. … (144)

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Standar Kompetensi Minimal (SKM) yang terdiri dari Kompetensi Standar dan Kompetensi Dasar yang memungkinkan pebelajar dapat mengapresiasi dan menghormati pluralisme budaya (cultural diversity). Bentuk akhir dari hasil penelitian ini adalah sebuah kisi-kisi silabus tentang pendidikan multikultural yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan sosio-kultural siswa.

Penelitian ini merupakan suatu analisis kebutuhan dengan desain analisis faktor multi variabel dan dilaksanakan di Kota Mataram, SLTP Negeri 2 Mataram, SLTP Negeri 3 Mataram, SLTP Negeri 14 Mataram, dengan melibatkan 8 orang ahli/ pakar, 338 orang siswa, dan 108 orang guru sebagai sampel penelitian. Berdasarkan angka loading factor antar variabel, rumusan kompetensi standar dan kompetensi dasar pendidikan multikultural disepakati para ahli, rumusan tersebut sudah relevan dengan kebutuhan akademik sosial siswa SLTP dan rumusan materi pendidikan multikultural dapat mendukung ketercapaian kompetensi standar dan kompetensi dasar. Lebih lanjut penelitian ini menemukan, materi pendidikan multikultural dapat dintegrasikan pada mata pelajaran yang lain dan juga dapat dintegrasikan melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan yang terprogram dengan jelas.

Akhirnya disimpulkan, temuan penelitian ini mengindikasikan pendidikan multikultural perlu diberikan pada siswa SLTP karena relevan dengan kebutuhan akademik sosial siswa yang berinteraksi dalam masyarakat multikultur.


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekisruhan etnik yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari krisis multi dimensi yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kekisruhan etnik tersebut telah menggugah kesadaran baru diantara komponen bangs a Indonesia bahwa kebanggaan akan kehidupan berbangsa satu di atas kebhinekaan adalah sebuah bayang-bayang semu (cf.Anderson, 2001; Widja, 2001; Azra, 2002; Marsianto dan Kuntjara, 2002).

Konflik etnik tersebut memberi bukti bahwa kekokohan bangunan supra-struktur negara kebangsaan sangat rapuh. Ada dua faktor penyebab kerapuhan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, doktrin ideologis ‘Bhineka Tunggal Ika’ telah diselewengkan oleh sebuah kekuatan yang berorientasi pada pemerintahan pusat. Akibatnya daerah-daerah kurang diberi kepercayaan untuk mengurus dirinya sendiri (cf.UndangUndang Nomor 22/1999 dan Nomor 25/2000; Asep, 2002; Suparlan, 2002).

Kedua, Pembangunan yang dilakukan di atas sebuah komunitas plural lebih memaksakan pola yang berkarakteristik penyeragaman berbagai aspekdikesampingkan (cf.Abdullah, 2001; Baptiste Jr,1986; Suzuki, 1979). Ada tiga hal yang biasa melatar belakangi munculnya disinteraksi antara kelompok mayoritas dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas (Purwasito, 2003: 147), yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan superioritas in-group feeling yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (out-group).

Terjadinya konflik yang benuansa SARA pada beberapa daerah di Indonesia, dari banyak studi yang dilakukan salah satu penyebabnya adalah, akibat dari lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearipan budaya. Konflik akan muncul apabila tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat. Terdapat perbedaan ras pada masyarakat menjadi penanda awal yang secara budaya sudah dilabelkan hambatanhambatannya, yakni prasangka rasial. Prasangka rasial ini sangat sensitif karena melibatkan sikap seseorang ataupun kelompok ras tertentu terhadap ras lain. Prasangka ini juga bisa muncul oleh situasi sosial, sejarah masa lalu, stereotipe dan etnosentrisme yang menjadi bagian dalam kebudayaan kelompok tertentu. Dengan kata lain dinamika dan perkembangan masyarakat Indonesia kedepan sangat dipengaruhi oleh hubunganhubungan antar etnis.

Konsep kearipan budaya lokal, dalam kontek kehidupan dan relasi sosial ditengah komunitas yang majemuk memiliki kekuatan (power) dalam menciptakan suasana sosial yang kondusif. Maka dengan memahami dan mengangkat kearipan budaya lokal dalam kontek kehidupan ditengah masyarakat yang pluralis, secara sejatinya dapat memberikan peran bagi tertatanya hubungan sosial yang harmoni dengan semangat saling menghargai dan menghormati.

Di masa lalu, sistem pendidikan nasional kita lebih bercirikan ‘keseragaman’ yang berlandaskan pada budaya nasional yang berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan daerah. Akibatnya, pendidikan diselenggarakan ‘within the context of majority rule amidst competing minorities’ dan dikelola ‘ as demands for substantial expansion or contraction of the net scope of authoritative allocation’ (cf.Sizemore, 1978; Greenfield, 1982; Crossley, 1985). Pendidikan yang dilaksanakan dengan dua prinsip tadi di sebut pendidikan monokultural. Pendidikan monokultural sangat rentan terhadap konflik SARA (Dove, 1983; Bray, 1986; Lillis, 1986).

Otonomi daerah berjalan seiring dengan proses desentralisasi pendidikan yang dalam melibatkan peran serta masyarakat mengisyaratkan pengakuan terhadap manusia Indonesia dan masyarakat setempat. Iniperspektif filosofis harus beranjak dari suatu paradigma baru pendidikan menuju ada pengakuan terhadap aspirasi masyarakat setempat dan dengan sendirinya pengakuan pada individu. Maka paradigma baru dalam Undangundang Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu pada pendidikan multikultural yaitu adanya kebudayaan beragam dalam suatu masyarakat yang tetap merupakan kesatuan. Demikian juga kebutuhan pembelajaran individu berbeda dalam perbedaan realitas sosio-historis, sosio-ekonomis, suku-bangsa, sosio-psokologis. Artinya akan dihadirkan populasi sasaran beragam dalam konteks sistem persekolahan (Semiawan, 2002).

Pada masyarakat multikultural memiliki tipe/pola tingkah-laku yang khas. Sesuatu yang dianggap sangat tidak normal oleh budaya tertentu tetapi dianggap normal atau biasa-biasa saja oleh budaya lain. Perbedaan semacam inilah yang sering menyebabkan kontradiksi atau konflik, ketidak-sepahaman dan disinteraksi dalam masyarakat multikultur. Seperti yang dikatakan O’Sullivan (1994.67), bahwa setiap kebudayaan memiliki bentuk yang khas, tingkah laku yang unik, yang memiliki latar budaya yang berbeda.

Subkultur dan mikrokultur yang beragam di Indonesia mau tidak mau ditentukan sebagai bagian dari suatu entitas sosial dari budayamempunyai keunikan dan kekhasan dengan berbagai kebiasaan, adat istiadat dan pengalaman lokal, nilai-nilai sosial dan harapan-harapan hidup yang selalu tidak sama dengan budaya dominan. Hal ini berarti bahwa fungsi dan tugas lembaga pendidikan harus mengedepankan pola variatif dan mengakui pluralisme sehingga perbedaan tidak menjadi hambatan tetapi menjadi sumber kekuatan untuk hidup berdampingan. Bagaimana suatu lembaga pendidikan mampu mensosialisasikan nilai-nilai multikulturalisme akan lebih terarah bila terintegrasi dalam mata pelajaran atau dengan menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Penelitian ini merupakan sebuah investigasi terkendali yang dirancang dengan melakukan suatu analisis kebutuhan untuk mengembangkan model pendidikan multikultural (multicultural education) sebagai salah satu alat untuk menekan dan meminimalisir potensi konflik antar etnik. Salah satu batasan tentang pendidikan multikultural adalah apa yang disebutkan oleh Sizemore sebagai berikut:
“Multicultural education, then, is the process of acquiring knowledge and information about the efforts of many different groups against adverse agencies and conditions for control of their destinies through the study of the artifacts and substances which emanated the reform”(1978:2).

Pembatasan konsep pendidikan multikultural seperti di ataskelompok yang terancam ‘punah’. Secara teoritik pendidikan multikultural akan dapat mengembangkan pemahaman dan apresiasi antar etnik yang dimulai dari latar belakang etniknya sendiri dan baru kemudian diperluas kepada etnik lainnya (Suzuki, 1979).
Melalui pendekatan proses diharapkan dapat membuat kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial dan budaya akan berusaha mengembangkan pemahaman dan rasa hormat terhadap keragaman budaya, memperkecil etnosentrisme, memperkecil prasangka buruk kepada etnik lain dan meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan sosial, ekonomi, etnik dan psikologi serta memperkecil kemungkinan terjadinya konflik antar etnik (Suzuki, 1979; Sizemore, 1979; Pachero, 1977; Gay, 1977).

Dalam literatur penelitian internasional telah banyak disimpulkan tentang kekuatan pendidikan multikultural dapat menekan konflik etnik pada sebuah masyarakat yang berbudaya plural (cultural pluralism). Hawkins (1972) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap persamaan derajat (equality), sikap demokratis, toleransi dan rasionalitas antar budaya. Hawkins (1972) juga menyimpulkan dengan rancangan kurikulum pendidikan multikultural yang baik, maka kekuatan purbasangka dan diskriminasi etnik dapat ditekan secara maksimal.
Pendidikan multikultural dilaporkan juga sangat efektif sebagai alat pengakomodasi ‘dominasi kekuasaan’ salah satu etnik atau budaya (Greenstone dan Patterson, 1973; Banks, 1973; Harding, 1974). Mereka lebih menyukai proses akulturasi ganda (multiple acculturation) ketimbang pluralisme budaya (cultural pluralism), karena dengan proses akulturasi demikian maka konflik antar etnik dapat diperkecil.

Paradigma pendidikan multikultural ini berkembang seiring dengan hak dan keunikan siswa individual yang belajar bersama dengan yang lain dalam suasana saling menghormati, toleransi, berpengertian, sesuai dengan taraf perkembangannya (Developmentally Appropriate Practice, DAP) dan kebutuhan yang terkait. (Semiawan, 2002:165). Azra (2003), mendukung gagasan pendidikan multikultural itu. Gagasan pendidikan multikultural muncul didorong oleh kurang berhasilnya pendidikan interkultural dalam mengatasi konflik antar golongan dan masyarakat. Pendidikan interkultural dianggap hanya memunculkan sikap tidak peduli pada nilai-nilai budaya minoritas, bahkan melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural. Pendidikan multikultural, sebagai gantinya, diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok minoritas.

Karena itu peran Departemen Pendidikan Nasional RI dalam mengadopsi pendidikan multikulturalisme, untuk dipikirkan bagaimana diberlakukan dalam pendidikan sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Apakah multikulturalisme sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kulikuler atau menjadi bagian kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri (separated) atau sebaliknya terpadu atau terintegrasi (integrated) (Suparlan 2002, Azra 2002).

Pada dasarnya semua institusi sosial baik itu orang tua, sekolah, organisasi keagamaan dan sebagainya, bertanggungj awab menj adikan anak-anak memahami multikultural, akan tetapi sekolah memegang peran kunci. Oleh karena itu hanya melalui program pendidikan multikultural yang dikonsepsi dengan baik dan dilaksanakan secara kontinu dapat tercipta sebuah masyarakat yang paham terhadap keberagaman budaya, yang begitu dibutuhkan bagi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia dan dunia. Sekolah memiliki potensi untuk melakukannya, sekalipun sekolah tidak bisa menjamin teratasinya ketegangan dan konflik. Mengatasi ketegangan dan konflik bukanlah urusan sekolah. Pendidikan mengurus harapan, cita-cita, masa depan sebuah masyarakat dan individu yang terlibat didalamnya.

Dari signifikansi pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian tentang analisis kebutuhan pendidikan multikultural berbasis kompetensi di sekolah. Penelitian ini dibatasi pada sebuah studi atau kajian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis kebutuhan dan merumuskan kisi-kisi silabus pendidikan multikultural secara akademis dan sosio-kultural pebelajar.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil setting pada populasi yang mempunyai kejamakan atau keragaman secara sosio-kultural. Dalam hal ini setting penelitian adalah kota Mataram sebagai kota tingkat kabupaten, juga merupakan ibukota propinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Lombok Barat. Kota Mataram terdiri dari 3 Kecamatan yakni Ampenan, Mataram dan Cakranegara dengan 23 kelurahan memiliki luas wilayah 61,30 km2. Penduduk etnis sasak Islam di Mataram ± 225.000 jiwa
dan ± 25.000 jiwa penduduk suku lain yang beragama Islam.

Kepadatan jumlah penduduk kota Mataram dihuni oleh suku bangs a sasak yang hampir 100 % beragama Islam. Selebihnya penduduk kota Mataram terdiri dari etnik Bali, Tionghoa, Arab, Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, Sumbawa, Bima, Timor, Ambon dan etnik-etnik lain dalam jumlah kecil. Etnik Bali hampir 100 % beragama Hindu Dharma sekitar 60.000Hindu di NTB umumnya disebut pula agama Bali, Hindu Bali atau agama Hindu Dharma. Sedangkan etnik arab, melayu, Bima, Bugis, Sumbawa hampir 100% beragama Islam.

Etnik Tionghoa terdiri dari pemeluk agama Kong Hu Cu, Budha dan Nashrani, hanya sedikit yang memeluk agama Islam. Etnik Jawa yang jumlahnya cukup besar, sebagian besar pemeluk agama Islam dan selebihnya pemeluk agama Kristen. Penduduk pemeluk agama Kristen yang berasal dari Ambon dan Timor di sebut Kristen Om dan etnik Batak juga turut memberikan warna heterogenitas kota Mataram yang semakin hari semakin bertambah. Diperkirakan pemeluk agama Kristen di kota Mataram berjumlah ± 9.000 jiwa.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kota Mataram memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi dari sisi agama, suku, budaya, pendidikan, ekonomi, sudah tentu variasi tersebut akan menjadi potensi yang akan memunculkan fragmentasi-fragmentasi dan timbulnya sekatansekatan yang menghalangi berbagai sikap koopratif antar manusia. Kalaupun tidak, malah akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang mengancam kerukunan dan perdamaian .

selengkapnya.....

Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan ... (143)

The purpose of this study was to describe a competence-based education model applied by Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, as the object of study.
This was an analytic descriptive study. Sample size was 200 individuals from santri (students) and teachers. Samples were recruited using accidental sample. Data were analyzed descriptively and presented in tables or figures. Data were assessed using frequency and percentage.

Results showed that developing improveable models in Pondok Pesantren Sunan Drajat are intregration of classical and modern education, cosisting learning method, media, materials, teachers. As improvable learning methods the methods of sorogan, bandongan, classical, discussion, assignment, training, apprenticeship, organizational involvement, business involvement, and teaching by showing ideal model. Media expected to develop for educational system in pondok are the availability and completeness of module and supportive books in the library, the availability anf use the computer and internet facilities, microlaboratory for business, and the availability of vocational practice facilities. Materials expected to develop in pondok are vocational education, integrated curriculum , improvement of iman and taqwa, information technology, and those related to entrepreneurship. Teachers model that is expected to develop are those who have capability in delivering materials, those who have particular expertise and skill, moral integrity and ideal type, and those who pursue higher level of education on related subjects.
Keywords: competence, method, media, materials, teachers

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Era globalisasi dewasa ini dan di masa datang sedang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat muslim Indonesia umumnya, atau pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren khususnya. Bahwa masyarakat muslim tidak bisa menghindarkan diri dari proses globalisasi tersebut, apalagi jika ingin survive dan berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan masa depan.

Dilihat dari tuntutan internal dan tantangan ekternal global, maka keunggulan-keunggulan yang mutlak dimiliki bangsa dan Negara Indonesia adalah penguasaan atas sains dan teknologi dan keunggulan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Penguasaan sains dan teknologi, sebagaimana terlihat dalam pengalaman banyak Negara seperti Amirika Serikat, Jepang, Jerman dan sebagainya, menunjukkan bahwa sains-teknologi merupakan salah satu faktor terpenting yang menghantarkan Negara-negara tersebut kepada kemajuan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia yang sejahtera lahir batin, maka penguasaan atas sains dan teknologi memerlukan perspektif etis dan panduan moral. Sebab, seperti juga terlihat dalam pengalaman Negara-negara maju, kemajuan dan penguasaan atas sains-teknologi yang berlangsung tanpa perspektif etis dan bimbingan moral akan menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak negatif, yang membuat manusia semakin jauh dari axis, dari pusat eksistensial-spritualnya. Ini pada gilirannya menciptakan masalah-masalah kemanusiaan yang cukup berat, diantaranya krisis nilai-nilai etis, dislokasi, alienasi, kekosongan nilai-nilai rohaniah, dan sebagainya.

Mempertimbangkan kenyataan ini, pengembangan dan penguasaan sainsteknologi di Indonesia seyogyanya berlandaskan pada wawasan moral dan etis, Indonesia mempunyai sejumlah modal dasar yang memadai untuk mewujudkan cita-cita ini. Diantara modal dasar terpenting adalah kenyataan bahwa rakyak dan bangsa Indonesia adalah umat yang agamis, yang sangat menghormati ajaranajaran agama.

Peningkatan antusiasme keberagamaan itu pada gilirannya juga menimbulkan perkembangan-perkembangan baru pula terhadap pondok pesantren, selama ini pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang telah turut membina dan mengembangkan SDM untuk mencapai keunggulan (excellence), meski selama ini dapat dikatakan relative “terbatas” pada bidang sosial keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan Islam pondok pesantren sepanjang sejarahnya telah berperan besar dalam upaya-upaya meningkatkan kecerdasan dan martabat manusia. (Azra, 2000:47)
Sejak zaman penjajah, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, eksistensinya telah mendapat pengakuan masyarakat. Ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moril, namun telah pula ikut serta memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin)telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat, muballigh, guru agama yang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga kini pondok pesantren tetap konsisten melaksanakan fungsinya dengan baik, bahkan sebagian telah mengembangkan fungsinya dan perannya sebagai pusat pengembangan masyarakat. (Depag RI, 2003a:1)

Tugas pokok yang dipikul pondok pesanten selama ini pada esensinya adalah mewujudkan manusia dan masyarakat muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, dalam kaitan ini secara lebih khusus lagi, pondok pesantren bahkan diharapkan berfungsi lebih dari pada itu; ia diharapkan agar memikul tugas yang tak kalah pentingnya, yakni melakukan reproduksi ulama’. Dengan kualitas keislaman, keimanan, keilmuan dan akhlaknya, para santri diharapkan mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Di sini, para santri diharapkan dapat memainkan fungsi ulama; dan pengakuan terhadap keulamaan mereka biasanya pelan-pelan tapi pasti datang dari masyarakat. Selain itu juga pondok pesantren juga bertujuan untuk menciptakan manusia Muslim mandiri-- dan ini kultur pondok pesantren yang cukup menonjol yang mempunyai swakarya dan swadaya.

Dalam menghadapi era globalisasi dan informasi pondok pesantren perlu meningkatkan peranannya karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw sebagai agama yang berlaku seantero dunia sepanjang masa. Ini berarti ajaran Islam adalah global dan melakukan globalisasi untuk semua. (surat al-Hujurat:13) kunci dari ayat diatas yakni setiap persaingan yang keluar sebagai pemenang adalah yang berkualitas, yaitu memiliki iman-takwa, kemampuan, ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan (Rahim, 2001:160). Disinilah peran pondok pesantren perlu ditingkatkan, tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. Maka salah satu langkah bijak, kalau tidak mau dalam persaingan, adalah mempersiapkan pondok pesantren agar “tidak ketinggalan kereta”.

Azyumardi Azra (2000:48) mengatakan dengan demikian, keunggulan SDM yang ingin dicapai pondok pesantren adalah terwujudnya generasi muda yang berkualitas tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Tetapi, memandang tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dan upaya dalam penguasaan sains-teknologi untuk turut memelihara momentum pembangunan, muncul pemikiran dan gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren sekaligus sebagai wahana untuk menanamkan apresiasi, dan bahkan bibit-bibit keahlian dalam bidang sains-teknologi. Selain itu, pengembangan pesantren kearah ini tidak hanya akan menciptakan interaksi dan integrasi keilmuan yang lebih intens dan lebih padu antara “ilmu-ilmu agama” dengan “ilmu-ilmu umum”, termasuk yang berkaitan dengan sains-teknologi. Dalam kerangka ini, SDM yang dihasilkan pondok pesantren diharapkan tidak hanya mempunyai perspektif keilmuan yang lebih integrative dan komprehensif antara bidang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan tetapi juga memiliki kemampuan teoritis dan praktis tertentu yang diperlukan dalam masa industri dan pasca industri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mulyasa (2002:vi) mengatakan bahwa peserta didik (santri) harus dibekali dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman dan reformasi yang sedang bergulir, guna menjawab tantangan globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

Tantangan globalisasi pada satu pihak, dan kebutuhan menciptakan SDM unggul khususnya dalam sains dan teknologi sehingga mampu mendapatkan tempatnya dalam perkembangan dewasa ini dan masa mendatang di pihak lain, sesungguhnya menempatkan pondok pesantren ke dalam dilema yang sulit.

Permasalahan seputar pengembangan model pendidikan pondok pesantren dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (human resources) merupakan isu aktual dalam arus perbincangan kepesantrenan kontemporer. Maraknya perbincangan mengenai isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas empirik keberadaan pesantren dewasa ini kurang mampu mengoptimalisasi potensi yang dimilikinya. Setidaknya terdapat dua potensi besar yang dimiliki pesantren yaitu potensi pendidikan dan pengembangan masyarakat .

Khusus dalam bidang pendidikan, misalnya, pesantren dapat dikatakan kalah bersaing dalam menawarkan suatu model pendidikan kompetitif yang mampu melahirkan out put (santri) yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu sekaligus skill sehingga dapat menjadi bekal terjun kedalam kehidupan sosial yang terus mengalami percepatan perubahan akibat modernisasi yang ditopang kecangihan sains dan teknologi. Kegagalan pendidikan pesantren dalam melahirkan sumberdaya santri yang memiliki kecakapan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan penguasaan teknologi secara sinergis berimplikasi terhadap kemacetan potensi pesantren kapasitasnya sebagai salah satu agents of social change dalam berpartisipasi mendukung proses transformasi sosial bangsa. (Masyhud, 2003: 17).

Di kalangan pondok pesantren sendiri, setidaknya sejak dasawarsa terakhir telah muncul kesadaran untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna meningkatkan kualitas SDM yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan transformasi sosial (pembangunan). Dari sinilah timbul berbagai model pengembangan SDM, baik dalam bentuk perubahan “kurikulum” pondok pesantren yang lebih berorientasi kepada “kekinian”, atau dalam bentuk kelembagaan baru semacam “pesantren agribisnis”, atau sekolah-sekolah umum di lingkungan pondok pesantren, dan Bahkan di beberapa pondok pesantren telah mengadopsi dengan teknologi maju, sudah mengajarkan berbagai macam teknologi yang berbasis keahlian dan pendidikan ketrampilan yang mengarah pada pendidikan profesi.

Penekanan pada bidang ketrampilan ini pondok pesantren semakin dituntut untuk self supporting dan self financing. Karena itu banyak pondok pesantren di antaranya seperti di pondok pesantren Sunan Drajat Lamongan mengarahkan para santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan vocational dalam usaha-usaha agribisnis yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan pengembangan industri dan sebagainya. Bahkan pondok pesantren Sunan Drajat memiliki beberapa unit usaha sebagai wahana pembelajaran ketrampilan Melalui kegiatan ketrampilan ini minat kewirausahaan para santri dibangkitkan, untuk kemudian diarahkan menuju pengembangan pengelolaan usaha-usaha ekonomi bila sang santri kembali ke masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka santri pondok pesantren Sunan Drajat dituntut harus memiliki kompetensi Skill, Knowledge dan Ability (SKA) atau competency SKA-based resources development yaitu kemampuan santri yang mampu memenuhi kebutuhan di era industri.

Berangkat dari uraian diatas maka tertarik untuk meneliti: “Pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi di pondok pesantren Sunan Drajat Lamongan”.

selengkapnya.....

Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Smu Negeri I Magetan Kabupaten Magetan … (142)

Penelitian ini dilakukan di SMU Negeri I Magrtan kabupaten Magetan yang dimulai bulan 01 Februari sampai dengan 28 Apriril 2003. Tujuan penelitian ini untuk : (1) mengetahui faktor-faktor perilaku mengarahkan, perilaku membimbing, perilaku mendukung, perilaku pendelegasian terhadap profesionalisme, (2) menganalisis factor yang paling dominan terhadap profesionalisme.

Pendekatan dalam peneltian ini menggunakan explanatory research dengan metode survey. Variabel independen gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah terdiri dari perilaku mengarahkan, membimbing, mendukung, dan mendelegasikan wewenang. Sedangkan variabel terikat adalah profesionalisme guru dengan memperhatikan kondisi tenaga guru di SMU Negeri I Magetan Kabupaten Magetan, maka yang menjadi responden penelitian ini seluruh guru di lembaga yaitu 68 orang guru, berarti penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Dengan data terkumpul melalui teknik angket, wawancara survey dan dokumenter. Selanjutnya analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menyatakan bahwa gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah dilihat dari perilaku mengarahkan, membimbing, mendukung, dan perilaku pendelegasian memiliki hubungan yang positif dalam memotivasi bawahannya untuk dapat meningkatkan profesionalisme guru di SMU Negeri I Magetan Kabupaten Magetan, bahwa perilaku mengarahkan (X1), membimbing (X2), mendukung (X3) dan pendelegasian (X4) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang posititif terhadap profesionalisme guru. Sedangkan factor yang paling dominan adalah perilaku mendukung terhadap profesionalisme guru.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Pendidikan menengah umum diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan paserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan alam sekitar, sosial dan budaya serta dapat mengembangkan kemampuan lebih dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Mengingat beban yang diemban Sekolah Menengah Umum begitu berat, maka sekolah harus dikelola secara profesional. Agar dihasilkan tamatan yang sesuai dengan harapan pemerintah. Thoha (1995) mangatakan bahwa organisasi (termasuk sekolah) akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh pemimpin dan kepemimpinannya.

Sehubungan dengan hal tersebut pemimpin atau Kepala Sekolah Menengah Umum baik negeri maupun swasta di lingkungan pendidikan nasional secara periodik diberikan penetaran atau diklat dengan harapan agar sumber daya menusia (SDM) mereka meningkat dan mampu memimpin organisasi di sekolahnya masing-masing.

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, jabatan melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan, 1990).

Kepala Sekolah adalah seorang pemimpin yang merupakan organ yang seharusnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya. Dalam hal ini targetnya adalah para guru yang diharapkan dapat meningkatkan kerjanya setelah mendapat pengaruh dari atasannya.
Agar proses mempengaruhi bisa berjalan lancar, maka pemimpin harus memperlakukan individu secara manusiawi. Manusia dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang berbeda-beda, misalnya sifat, sikap nilai-nilai, keinginan dan minat, untuk itu akan berpengaruh pada gaya kepemimpinannya juga pada kerjanya. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin melalui orang lain yaitu melalui perilaku yang diperlihatkan pemimpin pada saat mempengaruhi orang lain, seperti dipersepsikan orang lain. Gaya bukanlah soal bagaimana pendapat pimpinan tentang perilaku mereka sendiri dalam memimpin tetapi bagaimana persepsi orang lain terutama bawannya tentang perilaku pimpinannya (Hersey dan Blanchard, 1992).

Melaluai gaya kepemimpinan itulah seorang pemimpin akan mampu mentransfer beberapa nilai seperti penekanan pada kelompok, dukungan guru-guru maupun karyawan, toleransi terhadap resiko, kriteria pengubahan dan sebagainya pada lain sisi pegawai akan membentuk suatu persepsi subyektif mengenai dasar-dasar nilai yang ada dalam organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan pimpinan melalui gaya kepemimpinannya.

Untuk menyesuaikan antara nilai-nilai, dibutuhkan suatu proses yang disebut sosialisasi, proses ini akan berhasil dengan baik jika pegawai baru akan merasa senang dengan lingkungan kerja yang ditempatinya. Tidak berbeda dengan guru maupun peserta didik pada suatu sekolah tentunya akan merasa senang dan proses belajar mengajar (PBM) akan berjalan baik. Kepala Sekolah mampu bertugas dan menjalankan fungsinya dengan baik pula. Dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawannya diperlukan seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan situasional, yaitu seorang pemimpin yang selain mempunyai kemampuan pribadi juga mampu membaca keadaan bawahannya serta lingkungan kerjanya.

Dalam hal ini kematangan bawahan berkaitan langsung dengan kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan agar pemimpin memperoleh ketaatan atau pengaruh yang memadai. Untuk itu pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang didukung para bawahannya untuk selalu bertugas secara professional. Bukan menyalah gunakan untuk kepentingan pribadi, namun untuk mencapai tujuan individu dalam organisasi agar prestasi kerja bawahan dapat ditingkatkan dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan prestasi kerja seseorang adalah dengan jalan menciptakan kondisi yang menyokong (Favourable) untuk terciptanya kebutuhan pokok individu (Basic Personal Needs) seseorang. Sebaliknya tidak ada kondisi yang favourable ini akan menghalangi kemungkinan terpenuhinya berbagai prestasi kerja seseorang (Sarwoto, 1986). Kondisi yang manghalangi terpenuhinya basic personal needs tersebut antara lain adanya berbagai kelemahan organiasai dan managemen, sebagai cobtoh tidak tercapainya saling pengertian (Misscomunication) baik itu yang datang dari teman sejawat atau dari pihak atasan sendiri, kurang diperhatikannya faktor-faktor manusia (Penyalahgunaan kekuasaan). Terkait dengan permasalahan ini maka Wexley Yukl (1992) menyarankan pemimpin seharusnya mengawali, berusaha mengajak bekerja membicarakan tentang apa-apa yang menjadi keluhannya.

Pemimpin disuatu sekolah yang akhirnya disebut Kepala Sekolah, dalam konteks tugasnya kepala sekolah sangat berat karena harus mampu berperan ganda. Selain sebagai pemimpin tentunya mampu menjadi mitra kerja guru-guru dalam mengajar dan mendidik para peserta didiknya. Dan tentu setiap pemimpin mempunyai cara dan metode sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengelolaan sekolah akan berhasil dan peserta didik mampu berprestasi tidak akan lepas dari pada peran para pendidiknya yang profesional. Untuk dapat menjadikan guru bertugas sesuai dengan harapan dan dapat bertindak profesional tidak akan lepas dari peran Kepala Sekolah dalam memimpin, membimbing, dan mengarahkan para guru di lingkungan kerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini diberi judul Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionelisme Guru, dan penelitian ini dilakukan pada SMU Negeri 1 Magetan.

selengkapnya.....

Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Sikap Guru Terhadap Pekerjaan dengan Kompetensi Profesional Guru (141)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan antara (1) kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi profesional guru, (2) sikap guru terhadap pekerjaan dengan kompetensi profesional guru, dan (3) kepemimpinan kepala sekolah dan sikap guru terhadap pekerjaan dengan kompetensi profesional guru.
Hipotesis yang diuji adalah: (1) terdapat hubungan positif antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi profesional guru, (2) terdapat hubungan positif antara sikap guru terhadap pekerjaan dengan kompetensi profesional guru, dan (3) terdapat hubungan positif antara kepemimpinan kepala sekolah dan sikap guru terhadap pekerjaan dengan kompetensi profesional guru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Populasi target dalam penelitian adalah seluruh guru SMP Negeri se-Kabupaten Pandeglang, sedangkan populasi terjangkau adalah para guru matematika yang berjumlah 165 orang. Jumlah sampel penelitian sebanyak 45 orang dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling.

Teknik pengambilan data untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan sikap guru terhadap pekerjaan (X2) menggunakan kuesioner model skala Likert. Sedangkan untuk variabel kompetensi profesional guru (Y) menggunakan tes. Analisis reliabilitas untuk variabel X1 dan X2 dihitung dengan rumus Alpha Cronbach, dimana nilai reliabilitas untuk variabel X1 sebesar rii = 0,9064 dan untuk variabel X2 sebesar rii = 0,9032.

Data dianalisis dengan statistik deskriptif. Pengujian persyaratan statistik meliputi pengujian normalitas menggunakan uji Lilliefors dan pengujian homogenitas menggunakan uji Bartleth. Hasil pengujian persyaratan statistik menunjukkan bahwa data dari ketiga variabel berdistribusi normal dan bersifat homogen. Pengujian hipotesis meliputi pengujian hipotesis pertama dan kedua menggunakan analisis korelasi dan regresi linear sederhana, sedangkan pada hipotesis ketiga menggunakan analisis korelasi dan regresi linear ganda. Uji keberartian menggunakan uji t dan uji F pada taraf signifikansi a = 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi profesional guru, dengan persamaan regresi linear • = -17,42 + 0,33 X1 dan koefisien korelasi ry1 = 0,51 pada taraf a = 0,05. Kedua, terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap guru terhadap pekerjaan dengan kompetensi profesional guru, dengan persamaan regresi linear • = -24,27 + 0,46 X2 dan koefisien korelasi ry2 = 0,62 pada taraf a = 0,05. Ketiga, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan sikap guru terhadap pekerjaan dengan kompetensi profesional guru, dengan persamaan regresi • = -34,20 + 0,15 X1 + 0,36 X2 dan koefisien korelasi Ry.12 = 0,65 pada taraf a = 0,05.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam upaya perbaikan kompetensi profesional guru, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepemimpinan kepala sekolah dan sikap guru terhadap pekerjaaan secara signifikan mampu meningkatkan kompetensi profesional guru.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan.1 Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing danmembina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Djamarah berpendapat bahwa baik mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional2. Oleh sebab itu, tugas yang berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk itu mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut Aqib guru adalah faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar 3. Lebih lanjut dinyatakan bahwa guru merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah 4. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi profesional dari seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan.

Kompetensi profesional guru dalam hal ini guru matematika SMP Negeri di wilayah Kabupaten Pandeglang masih relatif rendah. Berdasarkan hasil Tes Kompetensi Guru yang dilakukan Depertemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutran Pertama yang bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan pada Tahun 2003, menunjukkan bahwa rata-rata nilai kompetensi guru matematika di KabupatenPandeglang hanya mencapai 42,25 %. Angka ini masih relatif jauh di bawah standar nilai kompetensi minimal yang diharapkan yaitu 75 %.
Pada dasarnya tingkat kompetensi profesional guru dipengaruhi oleh faktor dari dalam guru itu sendiri yaitu bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan yang diemban. Sedangkan faktor luar yang diprediksi berpengaruh terhadap kompetensi profesional seorang guru yaitu kepemimpinan kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan pemimpin guru di sekolah.

Sikap guru terhadap pekerjaan merupakan keyakinan seorang guru mengenai pekerjaan yang diembannya, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada guru tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara tertentu sesuai pilihannya. Sikap guru terhadap pekerjaan mempengaruhi tindakan guru tersebut dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Bilamana seorang guru memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, maka sudah barang tentu guru akan menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga pengajar dan pendidik di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian pula sebaliknya seorang guru yang memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya, pastilah dia hanya menjalankan fungsi dan kedudukannya sebatas rutinitas belaka. Untuk itu amatlah perlu kiranya ditanamkan sikap positif guru terhadap pekerjaan, mengingat peran guru dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah amatlah sentral.

Sikap guru terhadap pekerjaan dapat dilihat dalam bentuk persepsi dan kepuasaannya terhadap pekerjaan maupun dalam bentuk motivasi kerja yang ditampilkan. Guru yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan, sudah barang tentuakan menampilkan persepsi dan kepuasan yang baik terhadap pekerjaanya maupun motivasi kerja yang tinggi, yang pada akhirnya akan mencerminkan seorang guru yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi profesional yang tinggi.

Sikap positif maupun negatif seorang guru terhadap pekerjaan tergantung dari guru bersangkutan maupun kondisi lingkungan. Menurut Walgito, sikap yang ada pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis, serta faktor eksternal, yaitu berupa situasi yang dihadapi individu, normanorma, dan berbagai hambatan maupun dorongan yang ada dalam masyarakat5.

Sekolah sebagai organisasi, di dalamnya terhimpun unsur-unsur yang masingmasing baik secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan keja sama untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur yang dimaksud, tidak lain adalah sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, staf, peserta didik atau siswa, dan orang tua siswa. Tanpa mengenyampingkan peran dari unsur-unsur lain dari organisasi sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan personil intern yang sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah.

Keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas penampilan seorang kepala sekolah6. Sedangkan Sekolah sebagai lembaga pendidikan bertugas menyelenggarakan proses pendidikan dan proses belajar mengajar dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah diharapkan menjadi pemimpin dan inovator di sekolah. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan kepala sekolah adalah signifikan bagi keberhasilan sekolah.
Wahjosumidjo mengemukakan bahwa:

Penampilan kepemimpinan kepala sekolah adalah prestasi atau sumbangan yang diberikan oleh kepemimpinan seorang kepala sekolah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan sekolah. Penampilan kepemimpinan kepala sekolah ditentukan oleh faktor kewibawaan, sifat dan keterampilan, perilaku maupun fleksibilitas pemimpin. Menurut Wahjosumidjo, agar fungsi kepemimpinan kepala sekolah berhasil memberdayakan segala sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sesuai dengan situasi, diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki kemampuan profesional yaitu: kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, pelatihan dan pengetahuan profesional, serta kompetensi administrasi dan pengawasan.7.

Kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yaitu bertanggung jawab dalam menciptakan suatu situasi belajar mengajar yang kondusif, sehingga guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan peserta didik dapat belajar dengan tenang. Disamping itu kepala sekolah dituntut untuk dapat bekerja sama dengan bawahannya, dalam hal ini guru.

Kepemimpinan kepala sekolah yang terlalu berorientasi pada tugas pengadaan sarana dan prasarana dan kurang memperhatikan guru dalam melakukan tindakan, dapat menyebabkan guru sering melalaikan tugas sebagai pengajar dan pembentuk nilai moral. Hal ini dapat menumbuhkan sikap yang negatif dari seorang guruterhadap pekerjaannya di sekolah, sehingga pada akhirnya berimlikasi terhadap keberhasilan prestasi siswa di sekolah.

Kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan, dan kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Dengan peningkatan kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya itu, maka dipastikan guru-guru yang juga merupakan mitra kerja kepala sekolah dalam berbagai bidang kegiatan pendidikan dapat berupaya menampilkan sikap positif terhadap pekerjaannya dan meningkatkan kompetensi profesionalnya

Berdasarkan uraian diatas menunjukkkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan sikap guru terhadap pekerjaan merupakan faktor yang cukup menentukan tingkat kompetensi profesional guru. Sehinga dapat diduga bahwa masih rendahnya kompetensi profesional guru dalam hal ini guru matematika SMP Negeri di Kabupaten Pandeglang, disebabkan oleh kompetensi profesional guru itu sendiri yang rendah, kepemimpinan kepala sekolah yang kurang efektif dan sikap guru yang negatif terhadap pekerjaannya. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Sikap Guru terhadap Pekerjaan dengan Kompetensi Profesional Guru Matematika SMP Negeri di Kabupaten Pandeglang”

selengkapnya.....

Evaluasi Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Melalui Pengembangan Profesionalisme Guru (140)

Pendidikan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila terdapat elemen sekolah yang melengkapi seperti sarana prasarana, pengajar, dan tenaga administratif lainnya dengan kualitas yang baik. Sarana tersebut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Sekolah Menengah Atas ( Induk ) Jawa Timur dikenal dengan sebutan Musyawarah Guru Mata pelajaran / Pembimbing ( MGMP / MGB ). Musywarah tersebut merupakan wadah para guru untuk meningkatkan dinamisasi ilmu dan profesionalisme kerja para guru.

Untuk itu dengan melihat kondisi yang ada dari perkembangan pendidikan dilakukan suatu perbaikan yang berupaya untuk meningkatkan mutu sekolah melalui profesionalisme guru.

Penelitian dilakukan di SMA Negeri I Kertosono selama 6 ( enam ) bulan yakni dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2005. Penelitian bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisa kualifkasi peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Negeri I Kertosono secara bersama-sama mempengaruhi terhadap prestasi siswa SMA Negeri I Kertosono. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengembangan professional Guru dalam bentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap Prestasi Siswa SMA Negeri I Kertosono.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survey dengan teknik pengambilan sampel total sampling dengan memanfaatkan populasi sebanyak 58 populasi yang berada di SMA Negeri I Kertosono berstatus sebagai guru pengajar mata pelajaran. Analisis data yang digunakan dengan memakai statistik regresi linier berganda. Hipotesis yang diajukan adalah : (1). Diduga Variabel bebas diantaranya kualifikasi guru (X1) dan profesionalisme guru (X2) di dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara bersama – sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi siswa (Y). (2). Diduga variabel Kualifikasi guru (X1) secara parsial memiliki pengaruh dominan terhadap prestasi siswa (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Variabel kualifikasi guru dan profesionalisme guru memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap prestasi siswa di SMA Negeri I Kertosono, di buktikan dengan nilai koefisien diterminasi ( R2 ) sebesar 0,904 artinya 90,4 % kualifikasi guru dan profesionalisme guru dapat mempengaruhi secara nyata dan bermakna terhadap prestasi siswa sedangkan sisanya sebesar 9,6 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian . (2). Variabel kualifikasi guru memiliki pengaruh yang paling dominan dibandingkan dengan variabel lainnya dan dibuktikan dengan hasil uji t yaitru sebesar 17,245 lebih besar dibandingkan dengan hasil uji t untuk variabel profesionalisme guru sebesar 16,869, sehingga hipotesis yang diajukan baik hipotesis pertama dan hipoetesis kedua dapat diterima kebenarannya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pendidikan Nasional akan selalu mewujudkan pada arah penciptaan mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mengacu pada Ketetapan MPR RI hasil sidang umum MPR RI Tahun 1999, mengingat bahwa masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila terdapat di sekolah beserta elemen yang melengkapi seperti sarana prasarana, pengajar dan tenaga administrative lainnya dengan kualitas yang mumpuni.

Pada umumnya orang menilai suatu pendidikan hanya dilihat dari prestasi belajar siswa. Suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu tinggi apabila prestasi belajar yang dicapai oleh siswanya rata – rata berhasil dengan baik.

Tanpa mengabaikan peranan faktor penting lainnya, mutu guru telah ditemukan oleh berbagai studi penelitian sebagai faktor yang paling konsisten dan kuat dalam mempengaruhi mutu pendidikan, guru yang bermutu adalah guru yang mampu membelajarkan murid secara efektif sesuai dengan kendala sumber daya dan lingkungannya. Di sisi lain upaya menghasilkan guru yang berkualitas juga merupakan tugas yang tidak mudah.

Mutu seorang guru juga sebagai tenaga pengajar yang mampu melahirkan lulusan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan dan dilain pihak kualitas guru sangat berkaitan dengan pengakuan masyarakat dan status guru sebagai jabatan professional (Wardiman Joyonegoro, 1995).
Keseluruhan perangkat penggerak disektor pendidikan khususnya tenaga pelaksana umum dan guru pada khususnya merupakan salah satu mata rantai yang cukup lemah, kalangan guru sendiri menyadari akan hal ini, oleh karena itu munculah usaha untuk menghasilkan guru yang lebih baik dan berkualitas. Luapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak serta kemajuan bangsa dan umat manusia di lain pihak membawa konsekuensi serta imlikasi yang semakin berat dan kompleks bagi pelaksanaan sektor pendidikan pada umumnya dan guru pada khususnya.

Dengan demikian guru sebagai salah satu komponen dalam pendidikan harus ditingkatkan terus kemampuan dan ketrampilannya dalam proses belajar mengajar, sehingga memiliki wawasan dan sikap profesionalisme guru. Peningkatan dimaksud akan tercapai apabila guru memiliki sarana yang bisa digunakan untuk saling menukar informasi dan pengalaman serta saling membantu memecahkan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing guru di sekolah.

Sarana tersebut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Sekolah Menengah Umum (Induk) Jawa Timur dikenal dengan sebutan Musyawarah Guru Mata Pelajaran / Pembimbing (MGMP / MBG). Musyawarah tersebut merupakan wadah para guru untuk meningkatkan dinamisasi ilmu dan profesionalisme kerja para guru. Kiranya masih cukup relevan apabila peningkatan profesionalisme guru Sekolah Menengah Atas melalui pengembangan dalam bentuk musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk dilakukan penelitian secara seksama.

selengkapnya.....

Pengaruh Pola Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (139)

Peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sumber daya manusia seutuhnya. Peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan secara terarah, terancang dan saling mendukung diantara komponen yang ada. Pengembangan sumber daya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak didik agar memiliki daya saing yang handal. Peningkatan mutu pendidikan dan anak didik akan dapat dicapai apabila sekolah dengan berbagai keragaman mendapat keleluasaan didalam mengatur manajemen sekolah sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal serta kebutuhan yang diinginkan anak didik.

Untuk itu dengan melihat kondisi yang sesungguhnya dari perkembangan lembaga pendidikan yang ada dilakukan suatu kebijakan oleh pemerintah yang berupaya memberikan otonomi seluas-luasnya bagi sekolah agar secara aktif dan dinamis mengupayakan peningkatan mutu sekolah melalui konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri I Berbek Nganjuk selama 4 bulan yakni dari Bulan Februari 2005 sampai dengan Bulan Mei 2005. Penelitian bertujuan (1) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pada kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), (2) untuk mengetahui pola kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dalam kerangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan teknik pengambilan sample total sampling dan memanfaatkan sebanyak 39 responden yang berstatus sebagai staf pengajar pada SMA Negeri I Berbek Nganjuk. Analisis data yang digunakan dengan memakai statistik Regresi sederhana dan Hipotesis yang diajukan adalah : (1) Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pola kepemimpinan terhadap kinerja guru SMA Negeri I Berbek Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Variabel pola kepemimpinan mempunyai pengaruh yang sangat bermakna (signifikan) terhadap kinerja guru dalam kerangka manajemen. Peningkatan mutu berbasis sekolah yakni dengan melihat uji ANOVA, dimana Fhitung = 115,933  FTabel = 3,27 pada taraf nyata  = 0,05 ( 5 % ) dan probabilitas = 0,000 sehingga hipotesis utama (HI) yang diajukan dapat diterima.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin cepatnya arus informasi dewasa ini selalu memberikan implikasi beragam pada kondisi pendidikan dewasa ini terlebih semakin banyak permasalahan seperti halnya kondisi sekolah dan berbagai perubahan kebutuhan siswa di dalam proses pembelajaran kiranya perlu dicari alternatif pengelolaan manajemen sekolah yang lebih tepat guna menghadapi perubahan yang selalu bergulir.

Kemampuan manajemen, teknologi, informasi dan kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dasar yang sangat diperlukan seorang pendidik agar mampu bersaing dalam persaingan global.

Sumber daya sekolah yang terdiri atas, dana, perlengkapan dan informasi maupun sumber daya manusia yang masing-masing mempunyai fungsi dan perana yang sangat besar untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Sumber daya manusia disekolah seperti kepala sekolah, tenaga edukatif, tenaga administrative dan siswa merupakan komponen yang sangat esensial dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Pada kenyataannya sumber daya sekolah tersebut tidak dapat berjalan secara baik apabila tidak diikuti dengan suatu pengelolaan pendidikan yang lebih baik pula.
Pendekatan pengelolaan pendidikan dalam hal ini lebih ditekankan pada pendekatan manajemen sekolah lebih tepatnya “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah” (MPMBS) yang dapat memberikan sikap kemandirian seorang guru untuk mengatur dirinya dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.

Seorang kepala sekolah sebagai top manajer mempunyai peran sentral didalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia disekolah serta lingkungan sekitarnya, sehingga dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) peran kepala sekolah sebagai manajer sangat menentukan dalam rangka memberdayakan secara manusiawi sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

Kemampuan seorang pemimpin dalam merancang dan menjabarkan program kerja dengan disertai langkah-langkah yang relevan sangat menentukan berhasilnya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan cara-cara yang strategis pemimpin mampu meningkatkan kinerja guru, karyawan lebih baik. Menciptakan situasi kerja yang kondusif perlu dilakukan, agar suasana kerja yang menyenangkan benar-benar dapat terwujud. Mengubah pola pemikiran yang menyatakan bahwa pekerjaan bukan merupakan beban, akan tetapi merupakan kebutuhan adalah hal yang penting dan perlu dipertimbangkan.

Dengan pola pemikiran di atas diharapkan kinerja dapat ditingkatkan oleh setiap guru maupun karyawan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya manajemen yang pada saat ini kurang mampu meningkatkan kinerja perlu diredisian, yaitu Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Guna meningkatkan mutu pendidikan, faktor profesionalisme tenaga tenaga yang berlangsung berada dalam kelas guru menduduki posisi yang sangat strategis. Peningkatan kemampuan profesional guru dapat ditempuh dengan melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan. Bagi seorang pembina dalam hal ini Kepala Sekolah diperlukan pola-pola kepemimpinan maupun ketrampilan-ketrampilan teknis, ketrampilan hubungan kemanusiaan, ketrampilan konseptual sangat diperlukan. Dengan demikian Kepala Sekolah sebagai manajer mampu menciptakan suasana yang kondusif.
Bagaimana para guru, karyawan dan staff lainnya memiliki kinerja seperti yang diharapkan oleh sekolah. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dipecahkan bila pimpinan sekolah menghendaki lembaga yang dipimpinnya berhasil dengan baik.

selengkapnya.....

Pengaruh Pendidikan, Pelatihan Dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru ...(138)

Penelitian bertujuan (1) Untuk mengetahui tentang pengaruh yang signifikan secara simultan tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman mengajar terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Gugus II Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. (2). Untuk mengetahui tentang variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan diantara variabel tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman mengajar terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Gugus II Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Metode penelitian dengan menggunakan metode survey mengambil sampel dengan teknik random sampling yakni dengan memanfaatkan 40 guru Sekolah Dasar Negeri Gugus II Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Analisa data yang digunakan dengan memakai data statistik regresi berganda. Hipotesis yang diajukan adalah (1) Di duga ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman mengajar terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Di Gugus II Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. (2). Di duga tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang dominan dibanding dengan pelatihan, pengalaman mengajar terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Di Gugus II Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Variabel independent yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mengajar mempunyai pengaruh yang signifikan dengan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Di Gugus II Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Hal ini ditunjukkan dari besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 0,825 artinya besarnya kontribusi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mengajar terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Di Gugus II Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebesar 82,5 % dan sisanya 17,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Dan diperkuat dengan hasil uji ANOVA diperoleh f hitung = 56,378 > f tabel sebesar 2,01 maka Hipotesis pertama terima. (2). Secara parsial variabel pendidikan memiliki pengaruh yang paling dominan dengan hasil uji t hitung 3,869 dan koefisien regresi parsial sebesar 0,566 (56,6 %), untuk variabel pengalaman mengajar t hitung = 2,708 dan koefisien regresi parsial sebesar 0,189 (18,9 %) dan untuk variabel pelatihan t hitung = 2,115 dan koefisien regresi parsial sebesar 0,175 (17,5 %), sehingga hipotesis kedua terbukti kebenarannya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan / atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan dapat diperoleh baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Peningkatan dan pemerataan pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang mendapat prioritas utama dari Pemerintah Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang berlaku diatur melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional.

Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 Bab II pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan Bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan madiri serta tanggung jawab Kemasyarakatan dan Kebangsaan.

Dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, lanjut pada Bab II Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa :
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Pengembangan sektor Pendidikan sejak semula memang diarahkan untuk menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan Pemerintah. Ki Hajar Dewantara bahkan pernah menegaskan tanggung jawab tersebut dengan istilah “Tri Pusat Pendidikan”, orang tua, masyarakat dan Pemerintah dituntut untuk saling bekerja sama mengantarkan anak didik mencapai kedewasaannya. Pendekatan ini dapat dilaksanakan dengan People Centered Development yang dapat mengubah peran masyarakat dari penerima pasif pelayan Pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan serta aktif kedalam pembangunan.

Keberhasilan proses Pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, akan ditentukan oleh banyak faktor antara lain, peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, manajemen pendidikan dan fasilitas pendidikan. Disamping itu lingkungan juga akan sangat berpengaruh untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan, terutama keluarga, masyarakat, Pemerintah dan swasta (dunia usaha dan dunia industri).

Kajian terhadap pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai upaya merespon secara efektif atas persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi, bahkan prediksi terhadap dimensi persoalan yang akan dihadapi organisasi pada perspektif jangka panjang.

Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya terdiri dari 2 aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan ketrampilan-ketrampilan lain. Oleh karenanya usaha meningkatkan kelaits sumber daya manusia ini sebatisnya diorientasikan pada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas bisa diarahkan pada melalui program-program peningkatan gizi dan kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik tersebut maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling dibutuhkan. Langkah inilah yang dimaksudkan sebagai wujud dari pengembangan sumber daya manusia.
Oleh Siagian (1997:198) dikemukakan bahwa ada empat alasan utama dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu karena :

1. Pengetahuan karyawan yang perlu pemutakhiran, artinya kekadaluarsaan pengetahuan tersebut tidak sesuai lagi dengan “tuntutan zaman”.
2. Tidak disangkal bahwa dimasyarakat selalu terjadi perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga karena pergeseran nilai-nilai Sosial Budaya.
3. Persamaan hak memperoleh pekerjaan, artinya masih ada masyarakat dimana terdapat perbedaan hak dalam perolehan pekerjaan.
4. Kemungkinan perpindahan karyawan, artinya mobilitas karyawan selalu terjadi baik tingkat managerial, profesional bahkan juga pada tingkat teknis operasional.

Lembaga Pendidikan formal atau sekolah sebagai suatu organisasi kerja diselenggarakan secara sengaja, sistematik dan terarah. Sebagai organisasi kerja, setiap personal sarana dan programnya harus dikendalikan guna menciptakan proses atau serangkaian kegiatan yang terarah pada tujuan tertentu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis misalnya : penyempurnaan kurikukulum, mengadakan analisis yang lebih seksama terhadap tujuan-tujuan pendidikan, pengembangan dibidang sarana seperti perbaikan gedung, pengadaan peralatan praktek, pengadaan buku, penyediaan biaya operasional, peningkatan kemampuan profesional guru melalui berbagai penataran.

Pada sektor pendidikan, pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk meningkatkan kemampuan guru terhadap peningkatan pengembangan pengetahuannya dalam proses belajar mengajar. Fungsi pengembangan ini memusatkan perhatian pada peningkatan kemampuan dan motivasi dari para guru untuk melaksanakan pekerjaannya.


Berdasarkan pada undang-undang nomor 2 tahun 1989 itu pula guru berkewajiban untuk meningkatkan profesionalnya. Namun syaratnya beban guru yang diakibatkan oleh makin banyaknya siswa yang dihadapi dan makin beratnya beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta cepatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyebabkan kewajiban tersebut belum dapat terpenuhi secara baik dan tuntas. Hal ini justru sering mengakibatkan pengetahuan guru ketinggalan.

Oleh karena itu dalam rangka mempercepat proses peningkatan mutu, pemerataan dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman khususnya untuk menyongsong abad XXI yang merupakan abad yang dipenuhi dengan ledakan arus reformasi, pengetahuan baru dan perubahan yang cukup drastis pada setiap aspek kehidupan manusia, maka diperlukan guru yang benar-benar profesional (Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pengembangan Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro akif menjawab zaman yang selalu berubah.
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No : 20 tahun 2003).

Sehubungan dengan hal tersebut pengembangan sumber daya manusia merupakan sesutu yang penting mendapat perhatian karena untuk mencapai terwujudnya masyarakat maju, adil, makmur dan mandiri berdasarkan Pancasila, perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu aparatur Pemerintah sebagai subyek atau pelaksana pembangunan khususnya guru-guru sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidang tugasnya, seperti yang dikemukakan Said Zainal Abidin (dalam Ginanjar et, al, 1995, 97) bahwa “Pembangunan tanpa pengembangan kemampuan sumber daya manusia tidak dianggap sebagai pembangunan, sebab itu keberhasilan suatu pembangunan pada dirinya pertama-tama diukur pada keberhasilan meningkatkan kemampuan manusia”.

Berbicara masalah pendidikan bukanlah hal yang mudah dan sederhana, karena selain sifatnya yang komplek, dinamis dan kontekstual, pendidikan merupakan wahana untuk pembentukan diri seseorang secara keseluruhan. Melalui pendidikan akan didapatkan kemajuan-kemajuan dan tingkat yang diinginkan oleh setiap manusia.
Peran pendidikan dalam pembentukan diri manusia begitu dominan karena di dalam pendidikan itu terdapat aspek kognitif berupa ketrampilan akademik dan ketrampilan berpikir, aspek psikomotorik dan tercakup pula aspek pengembangan pribadi melalui penanaman nilai-nilai dan sikap.

Dalam kondisi konteks pendidikan di Indonesia, diharapkan melahirkan sosok manusia sebagai sebagai dirumuskan dalam UUSPN No 2 Tahun 1989 pasal 4 yaitu, manusia Indonesia seutuhnya, yang cerdas, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pentingnya arti sumber daya manusia yang bekualitas didasari besar oleh institusi-institusi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia Indonesia diwajibkan minimal berpendidikan dasar. Pendidikan dasar tersebut bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Demikian juga salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan adalah Sumber Daya Pendidik. Pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi pendidikan, pengasah berpikir peserta didik, pemberi bekal pelatihan-pelatihan ketrampilan siswa dan sebagai orang yang berandil besar dalam pembentukan kepribadian siswa dituntut selalu mengembangkan diri agar bisa selalu beradaptasi dengan perkembangan jaman.

Jabatan guru merupakan salah satu jabatan profesionalisme, menurut Supriyadi Dedi bahwa :
“Profesional menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan profesi. Suatu profesi secara teori tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu.”
(Supriyadi Dedi, 1998:85)

Dari rumusan diatas, profesi dapat dipersiapkan dalam arti luas dan dapat dipandang melalui proses latihan. Namun pekerjaan profesional, lebih pula pekerjaan profesional penuh seperti profesi dokter. Kata-kata disiapkan untuk itu mengacu pada proses pendidikan yang harus dipenuhinya, makin tinggi pula derajat profesi yang disandangya.

Dengan kata lain tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat tergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Hampir disemua negara, masyarakat masih mengakui bahwa Dokter merupakan suatu profesi yang paling tinggi. Sebaliknya, Guru masih dipandang sebagai profesi yang paling rendah. Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi Guru disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asal ia berpengetahuan. Kekurangan guru didaerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat guru yang tidak mempunyai kewenangan profesional.

Faktor kedua disebabkan guru itu sendiri. Banyak guru yang tidak menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesi tersebut. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, menyalah gunakan profesi untuk kepuasan dan kepentingan diri, ketidak mampuan guru melaksanakan tugas profesinya. Komersialisasi mengajar dan lain-lain sering menyebabkan pudarnya wibawa guru, sehingga pengakuan profesi guru semakin merosot. Itu sebabnya pengakuan dan usaha menegakkan profesi guru harus dimulai dari guru itu sendiri. Usaha yang dapat dilakukan harus dimulai dengan mengakui secara sadar makna profesi itu, mengakui dan mencintai tugas profesi serta berusaha mengembangkan profesi yang disandang.

Pendidik tidak boleh merasa apakah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Tantangan-tantangan selalu menghadang didepan mata. Pada beberapa tahun yang silam, pendidik di SD hanya cukup dengan berijazah SPG dan yang sederajat. Namun kenyataannya, sudah tidak dapat terelakkan sebagai konsekuensi dari arus inovasi dan modernisasi global yang juga melanda dunia pendidikan kita. Guru-guru SD agar dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi dewasa ini, minimal harus setara dengan D-II. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam satu atau dua tahun mendatang harus berkualifikasi S-1.

Disamping tuntutan persyaratan tingkat pendidikan diatas, supaya tugas-tugas guru semakin mantap dan informasi-informasi baru, metode-metode mengajar baru cepat dapat diterima oleh guru, setiap guru harus mengikuti pengembangan atau pelatihan / penataran. Melalui pelatihan-pelatihan, guru diharapkan memperoleh penyegaran-penyegaran peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja.

Di dalam menekuni bidangnya guru selalu bertambah pengalamannya. Semakin bertambah masa kerjanya diharapkan guru semakin banyak pengalaman-pengalamannya. Pengalaman-pengalaman ini erat kaitannya dengan peningkatan profesionalisme pekerjaan. Guru yang sudah lama mengabdi di dunia pendidika harus lebih profesional dibandingkan guru yang beberapa tahun mengabdi.

pendek kata apabila tingkat pendidikan, frekuensi pelatihan dan pengalaman mengajar semakin meningkat, seyogyanya ada peningkatan pula dalam profesionlisme guru.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru berkewajiban untuk meningkatkan profesionalismenya, namun beban guru yang semakin berat disebabkan oleh semakin banyaknya siswa yang brutal dan melanggar aturan sekolah serta pengaruh tayangan Televisi yang tidak baik bagi perkembangan mental siswa, merupakan suatu faktor kendala pada profesionalisme guru disamping beberapa faktor lainnya.

Apapun alasannya, guru harus meningkatkan profesionalnya, karena dipundak beliau-beliaulah masa depan siswa dan masa depan Bangsa ini disandarkan.

selengkapnya.....

Analisa Perilaku Siswa Dalam Membeli Produk di Koperasi Sekolah SMK Negei 1 Gondang Nganjuk ... (137)

Masih banyak pendidikan formal yang memandang koperasi sekolah hanya merupakan bagian pelengkap dari keberadaan sebuah lembaga pendidikan. Pengelolaannyapun kadang masih belum profesional dan terlihat seadanya. Di sisi lain, para siswa sendiri juga merasa enggan untuk membeli barang di koperasi sekolah. Mereka lebih suka membeli di toko ataupun warung yang lain, yang dapat memberikan pelayanan dan penyediaan produk lebih banyak dan lengkap.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui seberapa besar faktor internal, faktor eksternal dan variabel perantara (produk, harga dan distribusi) secara bersama-sama mempengaruhi perilaku siswa dalam membeli produk di Koperasi Sekolah; (2) mengetahui faktor manakah diantara faktor internal, faktor eksternal dan variabel perantara (produk, harga dan distribusi) yang paling dominan mempengaruhi perilaku siswa dalam membeli produk di Koperasi Sekolah.

Penelitian ini mengambil lokasi di Koperasi Sekolah SMK Negeri 1 Gondang Nganjuk, dengan jumlah populasi sebesar 525 dan diambil sampel sebesar 15% yaitu sebanyak 78 siswa (konsumen). Metode analisa data yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS Versi 11.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara umum dari lima variabel bebas yang terdiri dari Faktor Internal (X1), Faktor Eksternal (X2), Produk (X3) Harga (X4) dan Distribusi (X5) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Siswa (Y) dalam mengambil keputusan pembelian di Koperasi Sekolah SMK Negeri 1 Gondang Nganjuk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R2 (koefisien determinan) = 0,622 yang berarti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap variabel Y adalah sebesar 62,2%, sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Serta dengan uji hipotesis ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 23,718 lebih besar apabila dibandingkan dengan Ftabel dengan taraf signifikan 5% derajat bebas 5 dan 72 adalah sebesar 2,29. Atau dengan cara lain probabilitas (Sig) yang dihasilkan oleh analisa variansi yaitu sebesar 0,000. (2) Variabel Harga (X4) memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Perilaku Siswa (Y), yaitu ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya sebesar 0,126, atau mempunyai pengaruh sebesar 12,6%.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang bertujuan tidak hanya mengajarkan mata pelajaran yang telah ditetapkan sesuai kurikulum, akan tetapi diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada siswa tentang budaya dan tata cara berorganisasi di masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan organisasi adalah adanya koperasi di sekolah. Koperasi di sekolah merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan formal, khususnya dengan mata pelajaran ekonomi. Melalui penyelenggaraan koperasi sekolah diharapkan para siswa dapat memahami kegiatan yang sebenarnya dilakukan dalam sebuah koperasi.

Dalam kenyataannya, masih banyak pendidikan formal yang memandang koperasi sekolah hanya merupakan bagian pelengkap dari keberadaan sebuah lembaga pendidikan. Pengelolaannyapun kadang masih belum profesional dan terlihat seadanya. Di sisi lain, para siswa sendiri juga merasa enggan untuk membeli barang di koperasi sekolah. Mereka lebih suka membeli di toko ataupun warung yang lain, yang dapat memberikan pelayanan dan penyediaan produk lebih banyak dan lengkap.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Koperasi Nomor 25/1992 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12/1967, maka muncullah paradigma baru terhadap perkoperasian Indonesia. Pada Undang-undang yang lama arah kegiatan koperasi harus lebih pada pelayanan anggota (Service Oriented), dalam Undang-undang yang baru koperasi tidak hanya memberikan pelayanan pada anggota (service oriented) semata tetapi juga mengarah pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin (profit oriented).

Berpijak pada undang-undang di atas, maka perlu diadakan kajian yang lebih mendalam tentang keberadaan Koperasi Sekolah SMK Negeri 1 Gondang Nganjuk dalam usahanya untuk menarik para siswa agar tahu dan mau membeli produk-produk yang disediakan oleh Koperasi Sekolah.

Kajian tersebut akan diawali dengan menggali dan mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku siswa dalam membeli produk di Koperasi Sekolah, diantaranya faktor internal, faktor eksternal dan faktor dari pemasaran yaitu produk, harga dan distribusi. Setelah diketahui peran dari faktor-faktor tersebut, maka pihak pengurus dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan keberadaan Koperasi Sekolah.

selengkapnya.....

Optimalisasi Anggaran Pendapatan Dan Biaya Sekolah … (136)

Diera persaingan dunia pendidikan yang semakin ketat, performance pengelola unit pendidikan swasta khususnya dalam hal mutu proses pengelolahan pendapatan dan pembiayaan harus bisa direalisasikan sesuai rencana untuk mendukung pencapaian sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu Perguruan pendidikan Nahdlatul Ulama’ Trate Gresik selaku pengelola enam unit pendidikan swasta dirasa perlu untuk mengukur tingkat optimalnya Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (APBS) yang selama ini sebagai berfungsi perencanaa, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Kelebihan anggaran (Over Budget) itulah isu yang sangat kuat. Oleh karena itu perlu mencoba melihat. Dengan data dan fakta yang ada ditemukan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (APBS) tidak berfungsi secara optimal. Dicoba meneliti dengan metode diagram tulang ikan untuk mendapatkan penyebab-penyebab tidak optimalnya kinerja, juga melakukan kaji ulang terhadap kebijakan pengelolahan Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (APBS) yang sudah ada untuk mencari perbaikan-perbaikan yang dapat mengoptimalkan kinerja. Dengan meminimalkan penyebab-penyebab yang ada dan dengan menggunakan prinsip Kaizen dimana perbaikan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan didapatkan hasil adanya peningkatan kinerja Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (APBS) yang dibuktikan penggunaan biaya lebih kecil dari rencana pada periode uji empirik.

Dengan optimalnya kinerja Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (APBS) sangat mendukung pengelolah dalam hal ini Perguruan Pendidikan Nahdlatul Ulama’ Trate Gresik dalam memutuskan kebijakan dan pencapaian sasaran yang diinginkan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan yang dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya pengelolah pendidikan swasta saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat persaiangan bisnis didunia pendidikan bagi pengelolah dirasakan semakin ketat. Hal ini dapat ditunjukkan adanya beberapa unit pendidikan swasta mendapatkan siswa lebih dari target yang ditetapkan dan ada pula yang mendapatkan siswa jauh dari yang diharapkan.

Sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut diatas, kegiatan yang dikelola oleh pengelola pendidikan semakin banyak juga, baik dari jenis kegiatan, volume kegiatan maupun biaya kegiatan. Pendekatan mutu yang berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus merupakan suatu keharusan bagi pengelolah pendidikan agar tetap eksis ditengah persaingan yang semakin ketat.
Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah merupakan salah satu system, nampaknya cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengawasan dari seluruh aktifitas organisasi atau pengelolah pendidikan. Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah, pengelolah akan dapat menyusun perencanaan dengan lebih baik dan seksama sehingga koordinasi dan pengawasan yang dilakukan dapat memadai pula.

Perguruan Pendidikan Nahdlatul Ulama Trate Gresik adalah salah satu organisasi pengelolah pendidikan yang cukup besar di Kota Gresik. Organisasi didirikan pada tahun 1939. Saat ini organisasi memiliki enam unit pendidikan yang harus dikelola dengan baik. Salah satu fungsi dari pengelolah pendidikan adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasa terhadap seluruh kegiatan unit-unit pendidikan yang dikelola dengan baik

Realita yang ada, Perguruan Pendidikan Nahdlatul Ulama Trate Gresik telah melakukan pengelolahan yang cukup baik terhadap unit-unit pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan adanya beberapa unit pendidikan yang difavoritkan masyarakat dan adanya beberapa unit pendidikan yang dipercaya sebagai madrasah unggulan di kota Gresik oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelola dihadapkan pada tantangan yang cukup berat terutama dibidang pengelolahan dan pengendalian anggaran. Untuk mempertahankan predikat unit pendidikan favorit dan unggulan, pengelolah dituntut untuk memenuhi beberapa kebutuhan baik biaya operasional pendidikan maupun pemenuhan infra struktur yang dibutuhkan sehingga tiga tahun ajaran pendidikan terakhir pengelolah dihadapkan suatu permasalaha yaitu pengeluaran biaya melebihi Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah yang telah ditetapkan (Over Budget)

selengkapnya.....

Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolah Dan Hubungannya Dengan Kinerja Guru Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Diponegoro Tulungagung ... 135)

Permasalahan: 1) Apakah ada hubungan yang berarti antara ketrampilan konseptual kepala sekolah dengan kinerja guru?, 2) Apakah ada hubungan yang berarti antara ketrampilan hubungan manusia kepala sekolah dengan kinerja guru?, 3) Apakah ada hubungan yang berarti antara ketrampilan teknikal kepala sekolah dengan kinerja guru?, 4) Apakah ada hubungan yang berarti antara ketrampilan manajerial kepala sekolah dengan kinerja guru?

Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif eksplanatory, populasi seluruh guru dengan menggunakan teknik total sampling. Sedangkan sampel berjumlah 42 orang. Variabel penelitian ganda, Tehnik pengumpulan data: interview, kuesioner dan dokumentasi; analisis data: data kualitatif dianalisis dengan metode deskripstif induktif sedang data kuantitatif dianalisis dengan korelasi parsial dan regresi linear

Hasil penelitian: 1) Bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketrampilan konseptulan kepala sekolah dengan kinerja guru di SMA Diponegoro Tulungagung; 2) Bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketrampilan hubungan manusia kepala sekolah dengan kinerja guru di SMA Diponegoro Tulungagung; 3) Bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketrampilan teknikal kepala sekolah dengan kinerja guru di SMA Diponegoro Tulungagung; 4) Berangkat dari ketiga hal tersebut di atas, maka dapat dijelaskan Bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketrampilan manajerial kepala sekolah yang meliputi ketrampilan konseptual, ketrampilan hubungan manusia dan ketrampilan teknikal kepala sekolah dengan kinerja guru di SMA Diponegoro Tulungagung.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam semua bidang kehidupan. Dengan manajemen, kinerja sebuah organisasi dapat berjalan secara maksimal. Demikian juga dengan lembaga pendidikan. Dengan manajemen yang baik, maka sebuah institusi pendidikan akan dapat berkembang secara optimal sebagaimana diharapkan.
Menurut Gaffar (1987), manajemen pendidikan di Indonesia merupakan titik sentral dalam mewujudkan tujuan pembangunan Sumber Daya Manusia. Dalam pengamatannya, manajemen pendidikan di Indonesia masih belum menampakkan kemampuan profesional sebagaimana yang diinginkan.

Pakar pendidikan HAR Tilaar (1994) juga memiliki pendapat yang sama. Menurut beliau, masalah manajemen pendidikan merupakan salah satu masalah pokok yang menimbulkan krisis dalam dunia pendidikan Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena tidak adanya tenaga-tenaga administrator pendidikan yang profesional.

Oleh karena itu, hal penting yang harus dipertimbangkan bagi sebuah institusi pendidikan adalah adanya tenaga administrator pendidikan yang profesional. Sebagaimana dinyatakan oleh Sonhadji (1996), bahwa dalam pengelolaan administrasi pendidikan, diperlukan kualitas personil yang memadai, dalam arti penempatan orang yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dan efisien. Studi manajemen di Indonesia yang dilakukan oleh Moegiadi (1974), Nuhi Nasution (1980), Ace Suryadi (1982) menunjukan bahwa faktor manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa.
Temuan penelitian lainya juga menunjukan bahwa kemerosotan mutu hasl belajar murid tidak hanya disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar, kurangnya perhatian orang tua, atau kelemahan-kelemahan pada pihak guru, tetapi faktor yang cukup kuat mempengaruhi adalah perilaku kepemimpinan yang tidak tepat pakai dan tidak tepat guna (Nurtain, 1989).

Dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan, manajemen merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, supaya pendidikan dapat maju, maka harus dikelola oleh administrator pendidikan yang profesional. Disamping pentingnya administrator pendidikan yang profesional, usaha yang penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah kerjasama yang baik antara semua unsur yang ada, termasuk mendayagunakan seluruh sarana dan prasarana pendidikan. Dalam konteks inilah, administrator pendidikan memegang peranan yang cukup penting.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Kepala sekolah sebagai salah satu pengelola satuan pendidikan juga disebut sebagai administrator, dan disebut juga sebagai manajer pendidikan. Maju mundurnya kinerja sebuah organisasi ditentukan oleh sang manajer. Kepala sekolah sebagai manajer merupakan pemegang kunci maju mundurnya sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Richardson dan Barbe (1986: 99) yang menyatakan, “principals is perhaps the most significant single factor in establishing an effective school” (Kepala Sekolah merupakan faktor yang paling penting didalam membentuk sebuah sekolah yang efektif).

Dalam posisinya sebagai administrator dan manajer pendidikan, kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan profesional dan ketrampilan yang memadai. Ketrampilan–ketrampilan yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan sekolah, oleh Robert Katz diidentifikasi dalam 3 (tiga) ketrampilan pokok yaitu ketrampilan konseptual, ketrampilan hubungan dan ketrampilan tehnikal (Sergiovanni & Carver, 1980). Ketrampilan konseptual meliputi; kemampuan melihat sekolah dan semua program pendidikan sebagai suatu keseluruhan. Ketrampilan hubungan manusia meliputi; kemampuan menjalin hubungan kerjasama secara efektif dan efisien dengan personel sekolah, baik secara perorangan maupun kelompok.. Ketrampilan tehnikal merupakan kecakapan dan keahlihan yang harus dimiliki kepala sekolah meliputi metode-metode, proses-proses, prosedur dan tehnik pengelolahan kelas.

Dengan kemampuan profesional manajemen pendidikan, kepala sekolah diharapkan dapat menyusun program sekolah yang efektif, menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan membangun unjuk kerja personel sekolah serta dapat membimbing guru melaksanakan proses pembelajaran. Di sekolah, kepala sekolah senantiasa berinteraksi dengan guru bawahannya, memonitor dan menilai kegiatan mereka sehari-hari ( Nurtain,1989). Rendahnya kinerja guru akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Rendahnya kinerja guru harus diidentifikasi penyebabnya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja seorang guru. Pada kondisi semacam ini, kepala sekolah memegang peranan penting, karena dapat memberikan iklim yang memungkinkan bagi guru berkarya dengan penuh semangat. Dengan ketrampilan manajerial yang dimiliki, kepala sekolah membangun dan mempertahankan kinerja guru yang positif.

Berdasarkan kajian teoretis sebagaimana terdeskripsi diatas, ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Pertama, kemajuan dibidang pendidikan membutuhkan administrator pendidikan yang mampu mengelola satuan pendidikan dan mampu meningkatkan kinerja guru dalam mencapai tujuan pendidikan.
Kedua, persepsi masyarakat selama ini memposisikan guru sebagai kunci utama keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Padahal, seorang guru hanyalah salah satu komponen dalam satuan pendidikan di sekolah. Di samping guru, kepala sekolah adalah pihak yang memegang peranan tidak kalah penting.

Ketiga, kajian empiris dengan tema ini menarik untuk dilakukan mengingat perkembangan ilmu dan teori manajemen, khususnya manajemen pendidikan, yang berjalan dengan pesat.

selengkapnya.....

Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Smp Negeri I Wates Kebupaten Kediri … (134)

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan (faktor internal) serta peluang dan ancaman (faktor eksternal) yang muncul dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMP Negeri 1 Wates Kabupaten Kediri. 2) Mengetahui strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMP Negeri 1 Wates Kabupaten Kediri. Sedangkan Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2006 sampai September 2006, sedangkan obyek penelitiannya di SMP Negeri 1 Wates Kabupaten Kediri, jalan Kediri no 3 Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Pemilihan tempat ini didasarkan pada pemikiran bahwa peneliti adalah guru yang bekerja di SMP Negari 1 Wates Kediri sehingga akan memudahkan dalam pengambilan data.

Sampel pada penelitian ini adalah semua pegawai dan instansi SMP Negeri 1 Wates Kediri. Teknik pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua alat analisa yaitu : 1) Analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan masalah yang ada dengan kalimat-kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan masalah yang terjadi hingga diperoleh kesimpulah yang jelas, 2) Analisis kuantitatif yaitu dengan cara memberikan pembobotan atau dengan rumus-rumus sehingga diperoleh nilai angka yang pasti. Dengan dua metode tersebut dibuat gambaran secara jelas dengan mendiskripsikan obyek penelitian, berupa penanganan masalah dan kasus-kasus yang timbul dengan analisis SWOT.

Hasil penelitian yang dapat diambil berikut : 1) Faktor-faktor yang muncul dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi(KBK) di SMP Negeri 1 Wates ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi Strenght (kekuatan) dan Weakness (kelemahan), sedangkan faktor eksternal berupa Opportunities (peluang) dan Threaths (ancaman). Faktor kekuatan terdiri dari motifasi guru, metode mengajar, sarana prasarana, ditetapkannya Sekolah Standar Nasional, prestasi non akademik siswa dan ketenagaan. Adapun faktor kelemahan terdiri dari input siswa yang NUN nya rendah, jumlah peserta didik di kelas, motifasi siswa, tingkat kesiapan guru dan keterbatasan dana, 2) Strategi yang sesuai diterapkan dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMP Negeri 1 Wates Kabupaten Kediri adalah memberikan motivasi kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Wates Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerja sehingga guru lebih memahami terhadap tugasnya sebagai pendidik, peningkatan penggunaan sarana dan ruang multi media, peningkatan metode mengajar yang lebih bervariasi. Disamping itu para guru harus lebih banyak diikutkan pada pelatihan, workshop, sehingga pengetahuannya bisa bertambah. Perlu juga menambah sarana prasarana yang diperlukan seperti buku penunjang, peralatan laboratorium dan lain-lain.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang berat terutama berkaitan dengan kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan.
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai latihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan seperti kualitas outputnya belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataannya, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Faktor ketiga adalah peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih bersifat dukungan financial (keuangan) dan bukan pada proses pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas. Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada proses dan manajemen sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional. Penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standar pembaharuan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan adanya sistem pendidikan dan kurikulum yang bersifat fleksibel dan dinamis serta mampu mengakomodasi keanekaragaman kemampuan siswa, potensi daerah, kualitas sumber daya manusia, sarana pembelajaran dan kondisi sosial budaya.
Kurikulum tahun 1994, masih bersifat nasional, sarat materi, sebagian materi tumpang tindih pada tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga sebagian kegiatan pembelajaran kurang bermakna bagi siswa.

Berdasarkan permasalahan diatas, Ketetapan MPR No. IV/1999 bidang pendidikan menyatakan perlunya dilakukan pembaharuan sistem pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, perlu pembenahan kurikulum yang dapat mengakomodasi diversifikasi potensi sumber daya di masing-masing daerah. Untuk itu disusunlah kurikulum yang berbasis kompetensi yang lebih fleksibel dan dinamis.

Dalam kurikulum ini pemerintah pusat menentukan standar kompetensi umum secara nasional yang berlaku di seluruh daerah, sedangkan daerah diberi kekuasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik masing masing.

Melihat begitu kompleks dan rumitnya persoalan pendidikan yang ada dibalik rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka diperlukan upaya yang sungguh sungguh untuk mengurangi dan menyelesaikan persoalan pendidikan secara menyeluruh (komprehensif) dengan melihat seluruh komponen masyarakat (stakeholder). Untuk itu dibutuhkan visi dan misi yang jelas.sehingga mampu memberi arahan kebijakan secara menyeluruh tentang apa yang hendak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan IPTEK dan globalisasi, berdasarkan Ketetapan MPR No IV/1999 Bidang Pendidikan menyatakan perlunya dilakukan pembaharuan sistem pendidikan dan peraturan pemerintah No. 22 tahun 2000 tentang otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi pendidikan Depdiknas mengembangkan suatu pola Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai entry point menuju pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada mutu dengan mendasarkan kepada empat aspek yaitu demokrasi, transformasi, berkelanjutan dan akuntabilitas.

Disamping itu perlu pembenahan kurikulum yang dapat mengakomodasi potensi sumber daya di masing masing daerah, maka disusunlah kurikulum yang berbasis kompetensi yang lebih fleksibel dan dinamis. Dalam kurikulum ini pemerintah pusat menentukan standar kompetensi umum secara nasional yang berlaku di seluruh daerah, sedangkan daerah diberi kekuasaan untuk mengembangkan kerikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing masing.

Penilaian dikembangkan dengan sistem penilaian yang berbasis portofolio (portofolio based assessment) yaitu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, pengembangan wawasan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik yang bersumber dari catatan dan dokumentasi pengalaman belajarnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMP Negeri 1 Wates Kediri.

selengkapnya.....

Peranan Just In Time Method Sebagai Upaya Untuk Mengeliminasi Non Value Added Activity Pada Produksi Perusahaan ...(133)

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Persaingan pasar yang tajam pada saat sekarang banyak dihadapi oleh perusahaan –perusahaan.Dalam persaingan pasar yang tidak hanya dalam ruang lingkup nasional , semakin berkembangnya transportasi dan alat komunikasi telah mendorong persaingan global. Kemajuan teknologi berperan penting dalam semakin pendeknya perputaran barang dan semakin banyaknya jenis barang yang diproduksi . Hal ini merupakan tanda bahwa semkin pesat pertumbuhan usaha yang masing –masing perusahaan akan sellumemberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang dimilikinya .Keberadaan perusahaan –perusahaan asing yang menawarkan produk dengan karatr khusus yaitu berbiaya rendah namun berkualitas tinggi telah menimbulkan tekanan berat bagi perusahaan local untuk meningkatkan kualitas dan jenis produk serta dalam waktu yang bersamaan mengurangi biaya produksi total.Tekanan kompetitif ini membuat banyak perusahaan meninggalkan model EQQ dan beralih kependekatan Jus In Time (JIT) . Jus In Time mempunyai dua tujuan strategis yaitu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan posisi perusahaan dalam persaingan.

Kedua tujuan ini dapat dicapai dengan pengendalian biaya , meningkatkan kinerja pengiriman dan peningkatan kualitas. Just In Time menawarkan peningkatan efisiensi biaya dan fleksibilitas dalam menjawab permintaan keuntungan perusahaan menurun sebagai akibat dari tingginya biaya dan menyusutnya pangsa pasar.

Pemborosan juga akan berdampak pada kualitas dan penyerahan barang Operasi yang tidak bermanfaat mempunyai kecendrungan memperburuk kualitas , yaitu defect , scrap dan rework . Proses yang tidak bermanafaat dalam rangkaian bisnis juga akan memperbesar lead times, akibatnya penyerahan menjadi terlambat . Kualitas dan penyerahan buruk akan berakibat menurunnya tingkat kepuasan konsumen .

Pengurangan pemborosan adalah pendorong utama Just In Time , hal ini juga merupakan tujuan utama dari semua perusahaan, baikitu penggiuna Just In Time atau bukan . Just In Time lebih sekedar dari sistem manajemen persediaan . Barang persediaa yang meliputi sumber daya seperti dana , ruang dan tenaga kerja di pandang sebagai suatu pemborosan . Didalamnya tersembunyi inefisiensi dalam produksi dan meningkatnya kompleksitas dari sistem informasi dari suatu perusahaan. Meski Just In Time lebih sekedar memusatkn perhatian pada manajemen persediaan , namun pengendalian persediaan ini sangat penting faedahnya.

Riset pendahuluan yang penulis lakukan pada perusahaan garment “VOXI 73 “ Pandaan , menemukan bahwa perusahaan belum menerapkan Just In Time Method untuk perbaikan kualitas produksi secara berkesinambungan , sehingga efisiensi dan produktifitas yang diharapkan belum tercapaisebagaimana mestinya.

Dalam perusahaan masih terdapat pemborosan - pemborosan terselubung yang sulit terlihat dan sulit di hentikan .Perusahaann seharusnya mencurahkan usaha dan sumber daya mereka dalam menemukan dan mengindentifikasi pemborosan terselubung.
Berdasarkan kenyataan diatas itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengambil judul “ Peranan Just In Time Method Sebagai Upaya Untuk Mengeliminasi Non Value Added Activity Pada Produksi Perusahaan Garment “ VOXI 73 .”

selengkapnya.....

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Food & Beverage di Bursa Efek Surabaya.. (132).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam mendirikan perusahaan, seorang investor atau pemilik perusahaan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Menurut John D. Martin (1993) perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu, yaitu : memaksimalkan keuntungan atau kekayaan bagi karyawan, masyarakat sekliling perusahaan dan terutama pemegang saham. Maksimali perusahaan sering disebut sebagai tujuan perusahaan dalam arti mikro ekonomi, tetapi itu belum cukup disebut sebagai tujuan perusahaan apabila ditinjau dari sudut keuangan, hal ini sesuai dengan pernyataan Clive (1990) bahwa maksimalisasi laba mempunyai kelemahan sebagai berikut :

1. Ukuran laba ditentukan oleh metode akuntansi yang digunakan. Hal ini menyebabkan laba sebagai tujuan yang dapat diukur mempunyai keterbatasan.
2. Laba tidak mempertimbangkan ukuran atau skala investasi yang ditanamkan.
3. Laba tidak mempertimbangkan pola waktu dari pengembalian.
4. Penggunaan laba tidak mempertimbangkan tingkat resiko yang dihadapi dalam investasi yang dilakukan.

Atas dasar kelemahan-kelemahan maksimalisasi laba, maka seharusnya tujian yang dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan maksimalisasi laba, melainkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan. Tujan ini dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang atau persent value semua keuntungan pemegang saham akan meningkat bila harga saham yang dimiliki meningkat.
Syamsudin (1995) menyatakan bahwa tujuan dari memaksimumkan kekayaan pemegang saham harus diutamakan oleh perusahaan, karena tujuan ini mempertimbangkan penghasilan pemilik perusahaan, pandangan jangka panjang, waktu penerimaan keuntungan, resiko, dan distribusi keuntungan perusahaan.

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan biasanya tidak ikut terlibat langsung dalam manajemen perusahaan, tetapi mendelegasikan kepada tim manajemen yang dipilih untuk mengoperasikan perusahaan. Pemilik modal berharap keputusan yang diambil oleh tim manajemen adalah merupakan keputusan yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham yaitu meningkatkan kekayaan pemilik muda.

Oleh karena pemegang saham tidak terlibat langsumng dalam manajemen perusahaan, maka secara terbuka perusahaan harus diketahui kinerjanya oleh pemegang saham atau investor. Kurangnya informasi dalam melakukan penilaian terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan kesalahan penilaian terhadap investasi yang dilakukan.
Untuk mengukur kinerja perusahaan investor biasanya menggunakan ukuran kinerja keuangan yang berupa rasio keuangan dengan berbagai macam rasio. Seringkali terjadi satu rasio keuangan baik, belum tentu rasio keuangan lainnya juga baik. Berbagai keterbatasan analisis rasio keuangan ini diungkapkan oleh Weston dan Brigham (1994). Selain itu untuk melihat kinerja keuangan dengan ukuran rasio ini diperlukan adanya ukuran pembandingyang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain yang sering kali sulit untuk didapatkan. Ukuran rasio tersebut diperlukan juga sebuah analisis trend dari setiap rasio terhadap setiap rasio beberapa tahun sebelumnya. Untuk memberi alternatif lain dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan rasio maka munculah Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan.

EVA untuk mengukur kinerja internal perusahaan relative masih baru dan belum, banyakk diadopsi oleh negara-negara berkembang. .EVA dikembangkan oleh Stern Steward & Company merupakan suatu ukuran kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengurangi biaya modal (Cost of Capital ) yang timbul sebagai akibat investasi yang di lakukan
Capitalmerupakan jumalh dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai usahanya yang merupakan penjumlahan dari total hutang dan modal saham atau ecuitas..Total biaya modal (cost of capital ) meniunjukan besarnya kompensasi atau pengembalian yang ditutup investor atas modal yang telah di investasikan di perusahaan. Besarnya kompensasi tergantung pada tiungkat resiko perusahaan yang bersangkutan

Secara konseptual perhitungan EVA adalah laba dikurangi biaya modal . Sehingga dari perhitungan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila tingkat pengembalian yang dihasilkan (laba) lebih besar dari biaya modal yang dituntut investor atas inveatasinya maka akan menghasilkan EVA positif Keadaan ini menunjukan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal . Demikian juga sebaliknya , apabila tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan (laba) lebih kecil dari biaya modal yang dituntut investor atas investasinya , maka akan mengasilkan EVA yang negatif sehingga nilai perusajhaan berkurang.
Sedangkan MVA merupakan hasil kumulatif kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupoun yang diantisipasi yang akan dilakukan sehingga keberhasilan dari MVA ini adalah sebagi keberhasilan memaksimalkan kekayaan pemeganmg sdaham dengan alokasi sumber-sumber yang sesuai .Dengan demikian MVA merupakan ukuran kinerja eksternal perusahaan . Berkaitan dengan biaya modal , maka seperti pada perhitungan EVA diatas, apabila laba perusahaan lebih besar dari biaya modal , maka akan menghasilkan EVA positif sehingganilai perusahaan juga meningkat . Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya MVA karena EVA merupakan selisih antara nilaiperusahaan dengan nilai modal.Demikian juga sebaliknya.

Bagi investor , bila kita hubungkan dengan ukuran kinerja perusahaan maka investor disatu sisi perlu memahami kinerja internal keuangan perusahaan dan disisi lain perlu mengetahui kinerja eksternal perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah baginya . Oleh karena itu EVA dan MVA sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan yang belum banyak dipakai perlu pembahasan dan pembuktian labiih lanjut khususnya untuk menilai kinerja keuangan pada industri di negara kita. EVA dan MVA lebih menekankan pada penciptaan nilai tambah
EVA dan MVA diterapkan pada perusahaan dengan sistem management by open book . Oleh karena itu perusahaan Food & Beferage yang go pulic di Bursa Efek Surabaya yang akan diteliti karena Perusahaan Food & Beferage bersifat paling resisten terhadap kondisi pasar . pada umumnya perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besarlah yang melakukan go public . Mengingat perusahaan besar unruk aktivitas usahanya memerlukan dana dalam jumlah besar pula dalam hal ini akan terpenuhi bila menggali dana pada masyarakat lewat passer modal .

selengkapnya.....

Konsepsi Profit Loss Sharing Sebagai Penilaian Laba Akuntansi Dalam Konteks Perbankan Syariah ( Studi Pada Bank Syariah Mandiri ) ... (131)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah fenomena perekonomian dunia telah dari waktu ke waktu dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Terdpat pulanilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan yang salah , sehingga kadang membawa kebaikan namun ada kalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan terbukanya perdagangan bebas antar Negara ,membuka peluang untuk mengubah suasana kehidupan sosial menjadi individualis dengan persaingan yang amat ketat.

Telah lama diinginkan oleh umat isslam di Indonesia maupun dunia terhadap adanya tatanan perekonomian yang menjanjikan dan membawa kemaslahatan bagi umat. Sejarah perekonomuan nasional telah membuktikan bahwa tatanan perekonomian yang lama dianut telah membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat.

Ketidak seimbangan ekonomi global dan krisis ekonomi yang melanda Asia , khususnya Indonesia adalah salah satu bukti bahwa tatanan ekonomi yang ada memiliki kelemahan .Adanya kenyataan sejumlah besar bak ditutup, di take over, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliun rupiah. Kondisiini ternyata akan menuntut pemerintah untuk segera bertindak dan melakukan sesuatu untuk memperbaikinya .

SemenjakBank Muamalat Indonesia berdiri dan beroperasi sejak tahun 1992 dengan membawa prinsip perbankan yang berlandaskan pada prinsip ekonomi islam, telah terjadi wcanabaaru bagi para ekonom untuk menggalipemikiran tentang pembentukan tatanan ekonomi yang lebih baik. Prinsip muamalah syariah dengan filosofi kemitraan ‘ dan ‘kebersamaan’ (sharing ) dalam profit dan risk menjadi wacana dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adildan transparan .Sekaligus pula membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syariah , kita dap[at menghilangkan negative spread (keuntungan minus ) dari dunia perbankan.

Dalam pengalaman historis , telah memberikan harapan masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah , juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian .Sistem perbankan syariah telah menunjukan pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu sebesar 74 persen pertahun selama kurun waktu 1998 sampai2001 (nominaldari Rp 479 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp.2.718 miliar pada tahun 2001 ). Dana pihak ketiga telah meningkat dari Rp. 392 miliar menjadi Rp.1.806 miliar (Hermawan :2002). Selain itu, sistem perbankan syariah telah pula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan .

Dalam sistematika perangkat penyeimbang perekonomian dalam islam, menyebutkan sistem bagi hasil dalam berusaha ( profit and loss sharing) . Prinsip ini menggantikan pranata bunga (interest) dimana membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha . Keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilang dengan sistem bagi hasil, sehingga sistem inipun apabila dikaji lebih jauh akan mampu menyeimbangkan antara sector moneter dan sector riil. Sejalan pula dengan semakin berkembangnya perbankan syariah , baru-baru ini Bank Indonesia menerbitkan cetak biru pengembangan perbankan syariah.Pelaksanaan inisiatif-inisiatif dalam cetak biru ini dapat dibagi kedalam empat fokus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapan periode pencapaian. Empat fokus urtama diusahakan mencakup kepatuhan padaprinsipsyariah, prinsipkehati-hatian dalam beroperasi , efisien operasional dan daya saing serta kestabilan sistem perbankan. Adapun tujuan proses pentahapan adalah agar perkembangan sistem perbankan syariah dapat dilakukan dengan mantap berkesinambungan dan sesuaidengan permintaan.

Mengacu kepada pentahapan pengembangan perbakan syariah yang tersebutkan dalan cetak biru bank syariah , maka pentahapan tersebut tersaji sebagai berikut :
Tahap I (2002-2004), inisiatif strategis pada tahapan ini difokuskan pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasionalperbankan syariah yang sehat .Diantaranya menyempurnakan landasan ketentuan kehati-hatian dan good corporate governance serta membuat kerangka dasar pengaturan yang dapat mengadopsi keunikan karakteristik transaksi sertkaidah-kaidah kesyariahan merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah dalam jangka panjang .Untuk mencapai hal itu , diharapkan dapat terwujud beberpa keuangan syariah.

Penyelesaian peryataan standar akuntansi keuangan (PSAK), Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang disiapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainya merupkan salah satu prasyarat untuk dapat menyusun berbagai ketentuan perbankan syariah.

Tahap II (2004-2008), merupakan implementasiinisiatif padadasarnya merupakan kelanjutan dari program-program pengembangan yang rtelah dilakukan dalam tahap I .Adapun kegiatan pengembangan lebih difokuskan pada realisasi kegitan yang telah direncanakan dalam tahap pertma program pengembangan.
Pada tahap ini dikembangkan konsep pengaturan bagikebijakan exit and entry. Ini merupakan salah satu komponen penting untuk menjaga kesehatan sistem perbankan syariah adalah adanya kebijakan entry dan exit yang jelas . Dengan diberlakukannya kebijakan ini, diharapkan industri perbankan syariah akan didukung oleh pelaku-pelaku yang memiliki keahlian dan dedikasi tinggi dalam menjalankan operasi perbankan syariah.

Selain itu, kebijakan entry dan exit yang jelas akan sangat membatu penyusunan ketetuan lain yang bersifat lebih sistematik .Inisiatif lainnya dalam tahap II ini adalah menyusun konsep deposit takaful yang dapatmeminimumkan potensi biaya akibat gagalnya kegitn perbankan . Guna meningkatkan daya tahan sistem perbankan syariah dalam menghadapai kondisi ketidak pastian, Baink Indonesia akan memformulasikan konsep safety net ( dalam hal ini deposit takaful), yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bank run . Penyusunan deposit takaful merupakan sutu kebutuhan yang mendasar dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi .

Tahap III (2008-2011), implementasi inisiatif merupakan finalisasi sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.Bank Indonesia berharap, bila seluruh inisiatif ini terlaksana maka akan terwujud sistem perbankan syariah yang kompetitif , efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian . Serta mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiuayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi riildalam kerangka keadilan , tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dengan diterbitkannya cetak biru perbankan syariah yang telah disebutkan , maka setidaknya akan membawa keyakinan bagi keberlangsungan praktek syariah dengan implementasinya pada sektor perbankan di Indonesia. Pengenalan dan sosialisasi konsep syariah kepada masyarakat merupakan penekanan pertam untuk memantapkan pengembangan sektor perbankan ini .Terutama bagi masyarakat yang masih belum memahami konsep bagi hasil yang menjadi pertimbangan pertama sebelum mereka menginvestasikan dananya pada sektor perbankan syariah .

Lebih lanjut lagi denga keberadaan konsep laba yang secara umum menjadi bahan intrumen untuk menentukan kebijakan pembayaran deviden , keputusan investasi , besarnya pajk,dan prediksi kinerja perusahaan, keputusan –keputusan ekonomi tersebut jelas memerlukan informasi yang akurat tentang accounting numbers of income. Akuntansi syariah dalam kontruksinya menggunakan ‘metafora amanah’ dan ‘metafora zakat’ (Triyuwono: 2001) , telah menjelaskan bahwa konsaep akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada konsep dan nilai zakat .Konsep laba akuntansi yang berasal dari perhitungan operasional bagi hasil dan jasa perbankan syariah akan menjadi dasar penetuan bagipemakai informasi laba akuntansi.

Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Peryatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah , telah jelas menunjukan suatu pranata ekonomi yang telah disepakati .Ketentuan tentang operasional perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariah telah menjadi semakin jelas bagi perbankan itu sendiri . Sebgaisuatu entitas bagi penerapan konsep bagi hasil, lembaga perbankan sebagaimana Bank Syariah Mandiri dapt dimbil sebgiobyek dari penelitin berikut. Bank yang berangkat dengan menerpkan sistem syariah , setidaknya akan memberikan gambaran yang jelas tentang sosialisasi konsep ekonomi islam ,khususnya sistem bagi hasil , kepada masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan secara umum.

1.2.Rumusan Permasalahan
Berkaitan dengan adanya beberapa anggapan masyarakat terhadap pranata bunga (interest) dan perlakuan sistyem bagi hasil (profit andloss sharing) pada sektor perbankn syariah , menjadi kerangka bagi penjabaran sosialissi ekonomi Islam. Belum banyak hal dari konsepsi perbankan syariah yang sempat dicerna bagi masyarakat , terutama umat Islam , sehingga penjabaran dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bentuk sosialisasi tersebut.

Berangkat dengan bertumbuhkembangnya perbankan yang menerapkan konsep syariah , setidaknya akan membentuk opini masyarakat yang berbeda. Opini tersebut bisa dalam bentuk positif maupun negatif . Namun melalui pendekatan kajian secara ilmiah akan sedikitnya meluruskan opini yang berkembang kepada konsep syariah yang sesungguhnya . Sehingga permasalahan yang akan diambil dengan berdasarkan padauraian sebelumnya akan mencoba menjawab pertanyaan berikut:

“ Bagaimana penerapan profit and loss sharing concept (sistem bagi hasil) yang akan digunakan sebagai penilaian laba akuntansi dalam konteks perbankan syariah ? “ (Proyeksi penerapan PLS Concept diarahkan pada Bank SyariahMandiri)

selengkapnya.....

Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Tingkat Keberhasilan Kinerja Keuangan Manajemen Pada Pt. Surabaya Wire...(130)

Penyusun mengambil tema mengenai Analisis Terhadap Laporan Keuanagn sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Tingkat Keberhasilan Kinerja Keuangan Manajemen. Tujuan penulisan Skripsi ini adaalah untuk menilai kinerja keuangan ditinjau dari sudut pandang manajemen sehingga dapat diketahui kondisi dan prestasi yang telah dicapai pada PT.. Surabaya Wire Gresik.

Variabel yang digunakan adalah laporan Keuanagan yang terdiridari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 1999 sampaidengn tahun 2001 dari PT. Surabaya Wire Gresuk yang didapat padatahun 2003. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Operasional , Analisis Manajemen Sumber Daya dan Analisis Profitabilitas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil Analisis Operasional yang meliputi perhitungan Marjin Kotor. Harga Pokok Penjualan, Marjin Laba dan Rasio Beban setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan . Hal ini menunjukan bahwa PT. Surabaya Wire sudah dapat menjalankan kegiata operasionalnya dengan baik.

Sedanakan dari Analisis Manajemen Sumber Daya menunjukan efektivitas manajemen dalam mengelola aktiva sudah dinilai cukup efisien dan sudah dapat menciptakan penjualan serta menghasilkan laba . Namun dalam hal pengelolahan piutangnya manajemen masih dinilai kurang efektif.

Dari hasil Analisis Profitabilitas kinerja manajemen dalam menggunakan seluruh total aktiva dinilai sudah cukup mampu yang akhirnya bias menghasilkan laba yang optimal.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia, partisipasi dari semua sektor sangat diperlukan termasuk sektor swasta . Pemerintah mempunyai andil besar dalam membantu terwujudnya kondisi ekonomi yang mantap dan stabil . Sesuaidengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat setrta kemajuan teknologi dan industri pada umumnya . Jika perusahaan dituntut untuk mempertahankan kelangsungan usahanya . Jika perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, maka dapat dikatkan bahwa oerencanaan yang dibuat oleh menejer telah berhasil.

Seorang manajer atauanalisis yang melakukn bergagai analisis keuamngan biasanya mempunyai tujuan spesifik. Selama proses analisis , analiis menggunakan laporan keuanagan, analisis khusus , basis data, dan sumber infomasi lainnya untuk membuat pertimbangan yang masuk akal tentang kondisi masa lalu, sekarang dan prospe dari usaha serta efektivitas manajernyya.

Terdapat berbagai teknik analisis, termasuk berbagai rasio keuangan , yang dapat digunkan melakukan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Akan tetapi perlu disadari bahwa teknik yang berbeda akan sesuai untuktujuan yang berbeda. Dalam analisis keuamngan sering kali terdapat hambatan untuk menghitung semuaangka, padahal biasanya hanya terdapat beberapa hubungan yang akan menghasilkan informasi dan pandangan yang betul-betul dibutuhkan oleh analisis.

Penilaian kinerja melalui laporan keuanagan yang didapatkan padadata dan kondisi masalalu sulit untuk mengekstrapolasikan ekspektasi masa depan. Namun kita harus ingat bahwa hanya masa depan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil hari ini serbagai hasildari analisis keuamngan.

Tidak ada analisis untuk untukmenilai kenerja perusahaan yang dapat memberi jawaban mutlak . Setiap pendangan yang diperoleh bersifat relative, karena kondisi dan operasi [erusahaan sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan dari satu ndustri ke industri lain. Perbandinga dan standart berdasarkan kinerja masa lalu merupakan halyang sangat sulit dalam perusahaa yang sangat besar, multi usaha konglomerat, dimana informasi spesifik menurut setiap lini usaha biasanya terbatas.

Ukuran kinerja bekerja dengan baik bila diterapkan pada keseluruhan entitas usaha, dimana investasi , operasi dan pembiayaan secara kolektif dikendalikan serta dikelola oleh suatu tim manajemen.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Tingkat Keberhasilan Kinerja Keuangan Manajemen Pada PT.Surabaya Wire – Gresik “

selengkapnya.....

Responsibility accounting sebagai alat pengendalian biaya produksi pada perusahaan rokokpt. Banyu biru malang .. (129)

Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaba perbedaan antara anggaran dan realisasinya tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Oleh karenaitu apabila akunmtansi pertanggungjawaban pusat biaya dipakai sebagai pengendalian biaya produksi akan dapat meminimalisasi penyimpangan yang terjadi .
Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengetahui masalah yang dihadapi perusahaan mengenaipengendalian produksi terutamadalam aakuntansi pertanggungjawaban dan mengetahui ada tidaknya biaya produksi yang tidak efisien pada perusahaan rokok PT. Banyu Biru Malang.

Variabel yang digunakan adalah : 1) Struktur organisasi, 2) Anggaran biaya produksi, 3)Penggolongan biaya ,4) Sistem akuntansi biaya dank ode rekening, 5) Sistem biaya pelaporan biaya produksi, dan 6)Biaya produksi.

Hasilpenelitian menunjukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya didalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban . Hal ini karena persyaratan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan belum terlakssana secara keseluruhan dari analisa persyaratan akuntansi pertanggungjawaban dapat dilihat bahwa hasilpenelitian. 1) dalam struktur organisassi pada bagian produksi perlu ditambahkan bagian quality control, 2) Dalam penyusunan anggaran hendaknya perusahaan mengikutsertakan bawahan agar bawahan termotivasi dan anggaran tersebut juga dapat dimengerti bawahan ,bawahandapat diminta pertanggungjawaban atas anggaran tersebut. 3) Dalam melakukan pengendalian atas biaya-biaya perusahaan hendaknya menggunakan klasifikasi biaya da kode rekening. 4) Dalam penerapan laporan perusahaan hendaknya sesuai dengan struktur organisasi , supaya bila terjadi penyimpangan dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab . Dengan melihat laporan pertanggungjawaban tahun 2000, maka anggarn biaya produksi dengan realisasinya didapat hasil yang Unfavorabele , tetapi Imaterial.


BAB I
PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam dunia usaha terutama suatu perusahaan akan dihadapkan pada
Suatu masalah bagaimana perusahaan tersebut dapat terus hidup ( survive ) dan berhasil didalam pressing dunia usaha. Untukitu diperluka suatyu manajemen yang sehat dalam mengelola perusahaan .Artinya bahwa suatu perusahaan dapat memanfaatkan sumber-sumber dan kesempatan atau peluang yang ada untuk mempertahankan diridalampersingan usaha dan untuk mencapai tujuan perusahaan
Adapun tujuan dari perusahaan pada umumnya untuk mencari laba yang optimal dan untukmempertahankan kelangsungan hidupperusahaan tersebut. Untuk memperoleh laba , perusahaan dituntut untuk beroperasi se-efektif dan seefisien mungkin . Disinilah peranan manajemen yang baik dalam suatu perusahaan sangat diperlukan . Fungsi dari manajemen diantaranya : Planning, Organizing, Actuting dan Controling. . Semua ini harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen diperlukan beberapa informasi yang relevan dengn fungsi tersebut. Salah satu bentukinformasiyang diperlukan dalam menjalankan fungsi tersebut, dibutuhkan suatu informasi akuntansi yang relevan untukdigunakan. Informasi akuntansi yang digunakanoleh manajemen terutama untuk fungsi perencanaan dan pengendalian adalah Responsibility Accounting ( Akuntansi Pertanggungjawaban .). Akuntansi pertanggungjawaban ini timbul karena adanya suatu pendelegasian wewenang dari pimpinan puncak kepada bagian bawahannya.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan pimpinan puncak dalam menjalankan atau mengelolaperusahaan, dan dapat menetukan siapa yang bertanggung jawab dari bagian –bagian tersebut. Tiap bagian memeberikan laporan atas semua aktivitas yang dilakukan, yang terdiri dari ikhtisar hasil-hasil yang dicapai oleh semua manajer atau kepala bagian bidang pertanggungjawaban didalam melaksanakan tugas atau pekerjaan selama periode tertentu,.Laporan bagian pusat biaya harusdapat mengendalikan biaya dalam kepengurusannya , agar dapat meningkatkan pengendalian biaya dan pengawasan terhadap bagian –bagian yang bertanggungjawab , maka dilakukan pengkaitan diantara system pelaporan dan pertanggungjawaban biaya dan pengawasannya .

Mengingat betapa pentingnya akuntansipertanggungjawaban terhadappengendalian biaya, maka penulis tertarik untuk memilih objek penelitian dengan judul : “ RESPONSIBILITY ACCOUNTING SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PT. BANYU BIRU MALANG “

selengkapnya.....

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH...(96)

Penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten Trenggalek yang dilakukan mulai 05-Pebruari sampai dengan 30-Mei 2003 atau selama 4 (empat) bulan. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan dan menganalisa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. 2) Mendeskripsikan dan menganalisa proses pemberdayaan Sumber Daya Aparatur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei (Survey Method) dengan teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara sedangkan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kesiapan sumber daya aparaturnya, sebagai aparat birokrasi pemerintahan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. 2) Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerinatah Kabupaten Trenggalek adalah dengan melakukan 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi para aparatur, 2). Penataan kelembagaan 3). Melihat kemampuan Sumber Daya, Aparatur. 3) Melalui penataan kelembagaan akan tercipta suatu pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, sehingga akan memberikan dorongan dan kesempatan pada aparatur Untuk berinisiatif secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. 4) Kemampuan aparatur merupakan refleksi dari pemberdayaan. Peningkatan kemampuan aparatur pada gilirannya akan meningkatkan citra aparatur di masyarakat.

selengkapnya.....

Analisis Dimensi Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri Di Wilayah …… 128

Berdasarkan gambaran penilaian prestasi kerja yang telah diberlakukan di perusahaan Bank Syariah Mandiri, penelitian ini bertujuan untuk mencari beberapa faktor penilaian yang dianggap relevan dan representatif sesuai dengan dimensi perilaku karyawan dan tugas kerja di perusahaan. Ada sepuluh variabel atau faktor penilaian yang selama ini telah diberlakukan, yaitu (1) transaksi harian, (2) pelayanan nasabah, (3) budaya sifat, (4) kualitas kerja, (5) keandalan, (6) pemecahan masalah, (7) inisiatif, (8) kerja sama, (9) komunikasi, dan (10) kedisiplinan. Dari masing- masing variabel memiliki sejumlah antara 2 hingga 4 indikator untuk menguji tingkat validitasnya.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan Bank Syariah Mandiri mulai dari jabatan manajer ke bawah yang terbagi pada sejumlah lokasi, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, Malang, Pamekasan, dan tiga cabang pembantu di Surabaya, yaitu di Sidoarjo, Gresik, dan kawasan Ampel Surabaya. Jumlah total populasi yang digunakan dan sesuai dengan persyaratan dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Instrumen yang digunakan merupakan konstruksi dari peneliti dengan bentuk skoring antara angka 0 hingga 10, semakin sering melakukan maka prestasi kerjanya akan mendekati angka tertinggi dan semakin jarang melakukan akan mendekati angka terendah.
Data hasil survey dalam penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan SPSS versi 10.01. hasil uji keandalan alat ukur yang menggunakan metode alpha cronbach (a) masing-masing variabel memiliki angka > 0.60. Sedangkan hasil uji validitas analisis faktor, dari 10 komponen menjadi 7 komponen sesuai dengan syarat eigenvalue di atas angka 1, sehingga 7 komponen tersebut mengubah istilah dan nama dari variabel atau faktor penilaian sebelumnya menjadi: (1) transaksi harian, (2) keandalan dan komunikasi, (3) kualitas kerja, (4) inisiatif dan kerja sama, (5) budaya kerja, (6) potensi diri, dan (7) pemecahan masalah. Dari 7 komponen menunjukkan bahwa persentase variansi sebesar 80.385 %. Artinya ketujuh komponen ini dapat menjelaskan sebanyak 80.385 % dari seluruh makna yang terkandung di dalam data yang ada dalam penelitian ini.
Dari ketujuh faktor penilaian yang telah diketahui, maka faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan metode behavioral anchored rating scale (BARS) yang menjelaskan dimensi perilaku seseorang yang terkait dengan pekerjaannya, termasuk standarisasi dan pengukurannya.

selengkapnya.....

Studi Perbandingan Prestasi Belajar Biologi Antara Siswa Yang Di Beri Pelajaran Dengan Metode Laboratorium Dan Metode Ceramah Di ...(127)

Mata pelajaran biologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup ( Anwar 1984 ). Biologi merupakan suatu ilmu yang murni yang paling fleksibel, biologi merupakan suatu dasar bagi dunia pengetahuan yang lain dan juga sebagai ilmu terapan, misalnya : Ilmu Kedokteran, Ilmu Farmasi, Ilmu Peternakan, Ilmu Pertanian, dan Ilmu Kedokteran Hewan.
Mata pelajaran biologi telah diberikan mulai dari tingkat rendah ( SD ) sampai ke sekolah lanjutan dengan maksud agar siswa terlibat dalam proses belajar mengajar secara aktif dan kreatif.
Selain itu mata pelajaran biologi juga memenuhi kebutuhan dan minat siswa, baik melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengajaran biologi di MTs/SMP bertujuan agar siswa menguasai konsep-konsep IPA dan saling keterkaitannya sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan penciptaNya.
Menurut kurikulum Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Umum Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :
Pengajaran biologi juga mengembangkan sikap, nilai dan ketrampilan antara lain:
1. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan untuk dapat memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep IPA
2. Mengembangkan sikap dan nilai.
3. Menanamkan sikap ilmiah kepada siswa dan melatih siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya secara ilmiah.
4. Menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga kelestarian alam lingkungan dan daya sumber alam.
5. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan keindahannya sehingga siswa mencintai dan mengagungkan penciptaNya.
6. Memberikan pengetahuan dasar pada siswa untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas siswa.

1. Peran Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kerjasama antar guru dan murid, sebenarnya dalam proses belajar mengajar, merupakan interaksi kerjasama antar guru dan murid. Sering kita dengar, bahwa metode apapun yang dipakai oleh guru namun keberhasilanya lebih banyak ditentukan oleh guru dan murid. Guru yang pandai menggunakan metode tidak akan mencapai hasil pengajaran yang diinginkan kalau muridnya tidak mempunyai kemampuan belajar, tetapi sebaliknya guru akan memperoleh hasil pengajaran yang efektif jika guru dan muridnya sama mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sepintas lalu pendapat tersebut ada benarnya, sebab dalam proses belajar mengajar pasti didalamnya mengandung unsur metode sebagai alat pendekatnya dan metode tersebut cukup memberikan arti.
Maka dari itu guru dituntut untuk mempunyai kemampuan memilih metode yang tepat serta mampu menguasai bagaimana menggunakannya untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Menurut Amir Dain Indra Kusuma dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan mengatakan bahwa : Guru mempunyai dua fungsi yaitu mendidik dan mengajar. Kedua tugas tersebut secara praktis tidak bisa dipisahkan, tapi secara teoritis pengertian mengajar tidak sama dengan mendidik. Mengajar adalah menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun ketrampilan dan lain sebagainya kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu, sehingga pengetahuan ataupun ketrampilan dan sebagainya itu dapat menjadi milik orang tersebut, sedang mendidik adalah terletak pada tujuan pendidik itu, berusaha untuk membawa anak kepada nilai-nilai luhur, kepada norma-norma susila (Kusuma, 28).
Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwa mengajar dan mendidik merupakan dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.
Mendidik disamping sebagai ilmu juga sebagai suatu seni, yang dimaksud adalah keahlian di dalam menyampaikan materi pengajaran. Metode mengajar itu sendiri mempunyai kedudukan sebagai berikut :
1. Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan pengajaran.
2. Merupakan salah satu komponen dalam proses mngajar.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan :
1. Mata pelajaran biologi terkandung nilai-nilai luhur didalammya dan mempunyai peran yang sangat urgen dalam pendidikan nasional. Sehingga perlu dicari pendekatan yang efektif dalam memberikan pelajaran biologi agar siswa mengerti dan memahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi.
2. Pendidikan dan pengajaran banyak ditentukan oleh faktor guru, hal tersebut erat hubungannya dengan pemilihan dan penggunaan metode sebagai alat pendekatannya untuk mencapai tujuan pengajaran.
Dari bermacam-macam metode yang perlu diadakan penelitian, metode mana yang dipandang paling efektif untuk menyampaikan suatu materi pelajaran. Sedang yang sering dipakai adalah metode ceramah dan metode laboratorium yang dalam hal ini usaha penulis untuk diketahui mana yang lebih efektif dari kedua metode tersebut.

selengkapnya.....

Analisis Du Pont System Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Pertumbuhan Perusahaan Pada Pt. Jaya Bali Garment Tabanan-Bali … (126)

Penelitian ini merupakan penelitian diskiptif , mengenai analisis Du Pont System untuk menilai pertumbuhan perusahaan PT. Jaya Bali Garment Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Du Point System untuk menghitung ROI selama tahun 2001-2003.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi variabel bebas adalah Du Pont System sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan perusahaan. Dalam analisis data penelitian menggunakan analisis Du Pont System yang merupakan analisis mencakup ratio aktifitas yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva . Rasio keuntungan yaitu margin keuntungan atas penjualan dan ROI.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ROI menunjukan peningkatan begitu juga NPM dan TATO, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT. Jaya Bali Garment mengalami pertumbuhan dalam periode 2001-2003. Hal ini terlihat dari meningkatnya prosentase ROI yang terjadi.

selengkapnya.....

Kualitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan … (125)

Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu, public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah agar fungsi-fungsinya yaitu pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, dapat berlangsung dengan efektif dan efesien. Dampak dari kurang efektif pelayanan tersebut adalah timbulnya krisis multi dimensi yang dialami bangsa ini pada akhir tahun 1990an yang berlanjut hingga kini. Pemerintah dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik, ditandai dengan berbagai fenomena yang berkembang seperti, pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, patrimonial, empire building dan sebagainya.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah Daerah diwilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan program-program pemerintahan serta pembangunan di daerah.
Selain besaran wilayahnya Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu, dalam jarak politis dengan grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai, Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu diasumsikan dapat pula berfungsi : sebagai arena pengembangan demokrasi ditingkat lokal, pengembangan ekonomi yang mampu membiayai diri sendiri dan sekaligus mampu berkembang. Pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.,
Dengan kedudukan dan potensi yang mungkin dapat dikembangkan tersebut maka perlu diciptakan Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu yang mempunyai kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diselenggarakan mempunyai kualitas yang baik.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu dalam Wilayah Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, salah satunya tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah ”Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat dan Pelayanan Teknis / Administratif kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu”, maka kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting karena menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan itu semakin penting mengingat : Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu merupakan tempat memproduksi pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap anggota masyarakat seperti KTP yang keberadaannya menjadi prasarat bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan akses dengan berbagai bidang-bidang kehidupan, pemberian pelayanan di Kabupaten didasarkan pada pokok pelayanan yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sehingga proses yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan pada masyarakat.
Jenis pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan atara lain pelayanan KTP. Hal ini disebabkan jumlah dan Frekwensi pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan harus melayani lebih 25.000 penduduk dan rata-rata setiap hari melayani sekitar 50 pemohon dan merupakan pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan keberadaannya menjadi prasarat untuk mengakses berbagai pelayanan dan urusan yang lain.
Berdasar data awal tersebut, maka Peneliti tertarik meneliti aspek tersebut dengan mengambil judul : “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN

selengkapnya.....

Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Nilai Buku Terhadap Harga Saham Emiten Di Bursa Efek Jakarta … (124)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan relevansi nilai dari laba akuntansi dan nilai buku yang digunakan oleh investor dalam menentukan kebijakan dengan menggunakan model harga. (1) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan terhadap harga saham, (2) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuitansi, dan nilai buku secara individual terhadap harga saham.
Jumlah sample yang digunakan sebanyak 31 perusahaan basic industry dan chemicals dengan menggunakan metode purposive sampling . Perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan laporan keuangan antara 1 Januari sampai dengan 30 April 2004.
Hasil analisis regrresi menunjukan bahwa variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan mempengarui harga saham perusahaan basic industry dan chemicals, hal ini di tunjukan kuefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,373 atau 37,3 % .Ini artinya variabel-variabel independent secara simultsn mempengarui harga sebesar 37,3 % dan sisanya 62,7 % dipengarui oleh variabe-variabel yang lain yang tidak di teliti. Secasra individual laba akuntansi tidk signifikan dan nilai buku berpengaruh secara signifikan .
Berdasarkan model harga , penelitian menunjukan adanya revansi nilai dan informasi akuntansi ( laba akutansi dan nilaim buku ) yang secara simultan signifikan , sehingga variabel-variabel tersebut menggambarkan harapan investor di masa depan.

selengkapnya.....

Peranan rencana anggaran kas yang efektif dalam usaha menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas pada perusahaan ... (123)

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus yang mana hanya menyajikan data yng sebenarnya dari perusahaan yang disertai penganalisaan guna dapat memberikn penelitian terhadap data yang ada . Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan anggaran kas yang efektif dalam usaha menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas perusahaan kaleng PT. Arthawena Sakti Gemilang Malang.
Data yang digunakan data-data dari laporn keuangan , khususnya neraca dan laporan laba rugi tahun 2001-2003. Variabel yang diteliti disini meliputi laporn keuangan serta tingkat likuiditas dan rentabilitas. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif yang berupa cash turnover , working capital turnover , analisa likuiditas dan analisa rentabilitas .
Hasildari penelitian ini menunjukan bahwa dengan perhitungan kas secara efektif maka dapat dilihat peningkatan diberbagai komponen. Dengan analisa tersebut dapat dilihat current ratio menjadi 225,95 %, quick ratio menjadi 136,o5 %, dan cash ratio meningkat menjadi 51,12 % sehingga tingkat likuiditas perusahaan cukup baik, sedangkan rentabilitas modal sendiri juga mengalami kenaikn yang signifikan sebesar 57,05 %, pada tahun 2003 meningkat menjadi 61,12 % pada tahun 2004 dan kenaikn juga terjadi pada rentabilitas ekonomi sehingga dapat ditingkatkan dari 47,02 % pada tahun 2003 menjadi 75,96 % pada tahun 2004.
Dari hasilpenelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dengan menyusun budget kas yang efektif perusahaan dapat menganggarkan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas secara valid sehingga perusahaan dapt mempertahankan atau menjaga likuiditas serta meningkatkan rentabilitas demi kelangsungan perusahaan tersebut.

selengkapnya.....

Pengaruh Penerapan Sistem Scriptless Trading dan Bid-Ask Spread tehadap Volume Perdagangan Saham pada Bursa Efek Jakarta. ...(122)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan nilai volume perdagangan saham dan bid-ask spread antara sebelum sesudah penerapan sistem scriptless trading, juga menguji pengaruh penerapan sistem perdagangan saham (scriptless trading,) dan bid-ask spread terhadap volume perdagangan saham.
Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling . Kriteria pengambilan sampel adalah perusahaan yang melakukan konversi saham di bentuk kertas (warkat) ke scriptless pada tahap pertama yaitu pada bulan Juli smpai dengan Septem ber 2000 sebesar 47 perusahaan. Data penelitian dipilih kurang dari satu tahun sebelum dan sesudah penerapan sistem scriptless trading.
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai volume perdagangan saham dan bid-ask spread antara periode sebelum dan sesudah penerapan sistem perdagangan scriptless trading. adalah berbeda secara signifikan. Akan tetapi, volume perdagangan saham secara parsial hanya dipengarui oleh penerapan sistem perdagangan scriptless trading. Bid-ask spread tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi akuntansi, tidak mempengarui besarnya nilai volume perdagangan saham.

Kata kunci: scriptless trading, volume perdagangan saham, dan bid-ask spread

selengkapnya.....

Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dinas Di Lingkup …(121)

Masalah-masalah sumber daya manusia secara historis dapat ditinjau dari perkembangannya sejak dulu. Bahkan masalah sumber daya manusia yang kelihatannya hanya merupakan masalah intern dari suatu organisasi, sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan peri kehidupan manusia dan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai konsepsi tentang sumber daya manusia dan statusnya dalam masyarakat dimana organisasi itu berada.
Dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sumber daya manusia sehari-hari pada hakikatnya setiap atasan / pimpinan yang mempunyai wewenang tertentu seperti pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemanfaatan, pengembangan serta pemberhentian biasanya juga menentukan kebijaksanaan pelaksanaan sendiri. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang demikian ini pada umumnya tidak terpadu, sehingga sering dirasakan sebagai pencerminan selera pribadi yang tentunya sangat subyektif sifatnya.
Ada yang beranggapan bahwa banyak segi sumber daya manusia diatur atas dasar hak prerogatif pimpinan yang berwenang memutuskan. Keputusan tersebut sering dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sangat subyektif, pilih kasih, like and dislike, dan sebagainya. Penetapan suatu kebijakan berupa keputusan tentang orang sering menimbulkan perbedaan persepsi terhadap kebijaksanaan atau keadilan pimpinan kepada bawahan termasuk di dalamnya penilaian kinerja PNS yang dilakukan dengan menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), karena belum ada ukuran yang obyektif sebagai patokan yang dimengerti. Seringkali pula perbedaan itu membawa akibat yang merugikan bagi pihak yang dinilai berdasar ukuran yang berbeda tersebut. Padahal penilaian kinerja bagi pegawai / karyawan organisasi sangat penting dan bermanfaat untuk mengetahui prestasi kerjanya dan langkah-langkah positif ke depan dalam rangka meniti karir (penempatan, promosi dan suksesi).
Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di lingkungan pemerintahan sekarang ini, menetapkan 8 (delapan) aspek seperti tersebut di atas perlu ditinjau kembali. Hal itu disebabkan pada model penghitungan jumlah nilai dari aspek-aspek yang dinilai dalam DP3 seperti kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan terdapat 1 (satu) aspek berupa prestasi kerja yang merupakan kategori hasil kerja (output) dari seorang pegawai / karyawan yang dinilai (dalam bahasa statistik disebut Y), sedangkan aspekaspek yang lain merupakan aspek proses menuju hasil atau dalam bahasa statistik disebut variabel X.
Selama ini penjumlahan aspek-aspek yang dinilai tersebut dilakukan tanpa melihat apakah aspek tersebut merupakan aspek hasil ataupun aspek proses, sehingga hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah penjumlahan di dalam hukum aritmatika. Penyebab lain, karena 7 aspek (variabel X) yang ada terdapat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, padahal di dalam statistika hal tersebut tidak dibenarkan (harus berdiri sendiri / independen satu sama lain).
Disamping itu peninjauan kembali penggunaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) disebabkan oleh variasi dari variabel-variabelnya yang tidak mencerminkan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan/prestasi kerja seorang pegawai/karyawan, dan juga karena pembobotan yang tidak jelas antara variabel yang satu dengan yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berfungsi dengan baik (Nawawi,2003).
Format DP3 yang ada sekarang terkesan kurang fleksibel untuk mengekspresikan hal-hal yang menjadi karakter khusus yang membedakan suatu profesi satu dengan profesi lainnya. Unsur-unsur yang dinilai (seperti kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran dan prakarsa) tumpang tindih satu sama lainnya, standar yang digunakan tidak jelas dan interpretable serta cenderung pada penilaian terhadap ciri-ciri atau karakteristik kepribadian (Ruky, 2001:55-56). Padahal untuk dapat menilai karakteristik kepribadian, para penilai seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ilmu jiwa dan perilaku manusia (psikologi).
Dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk mempertimbangkan perbaikan, atau penyempurnaan DP3 dalam menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen penilaian yang valid.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas di lingkup Pertanian yang terdiri atas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Peternakan Kabupaten ... tidak terlepas dari kondisi-kondisi di atas yang selalu dan harus memperbaiki kinerja karyawannya di dalam pemberian pelayanan kepada publik dan pencapaian sasaran kinerja seperti yang telah disyaratkan sebelumnya dan tercantum dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Penilaian kinerja pada kelima lembaga tersebut dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada setiap akhir tahun, yaitu dengan menggunakan model DP3 yang ada saat ini.
Dengan jumlah pegawai yang ada : Bappeda 38 orang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 22 orang, Dinas Peternakan 24 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 25 orang serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan 31 orang, mengharuskan Badan dan dinas tersebut mengembangkan metode penghitungan penjumlahan DP3 sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan sumber daya manusia utamanya sistem karir, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kinerja karyawannya. Pengembangan tersebut seiring dengan semakin tingginya kompetisi pegawai negeri sipil di lingkungan 5 (lima) lembaga untuk memegang jabatan (eselonering), seperti : eselon IIb sebanyak 3,60 % (5 orang), eselon IIIa sebanyak 14,3 % (20 orang), eselon IVa sebanyak 40,7 % (57 orang), dan tenaga staf sebanyak 41,4 % (58 orang).
Untuk menghindari sistem karir, perencanaan SDM, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tidak didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dihitung berdasarkan metode penjumlahan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian tentang “ Analisis pengembangan model penilaian kinerja pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas di lingkup Pertanian Kabupaten ...”.

selengkapnya.....

Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan (Studi Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten …) …(120)

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki-laki.
Doktrin Agama seringkali dijadikan untuk membenarkan tindakan tidak adil dan bahkan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Doktrin Agama dianggap sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa ditafsirkan, sehingga posisi marginal perempuan dalam Agama dianggap takdir yang tidak dapat diubah. Selain Agama, budaya juga mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik yang timpang di masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bisa bertahan dalam budaya patriarkhi.
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan pendekatan survai dan bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan. Perspektif yang diambil untuk menganalisis kepemimpinan perempuan adalah perspektif sosial politik, Agama, dan budaya. Ketiga faktor tersebut, mempunyai pengaruh besar dalam penentuan kontruksi masyarakat yang meneguhkan idiologi jender yang bias.
Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji F menunjukkan ada pengaruh gaya kepemimpinan, faktor sosial, agama, budaya secara bersama – sama terhadap prestasi kerja Bupati di Kabupaten Tuban, namun hanya 29,1 % perubahan variabel Y disebabkan oleh perubahan variabel X1 sampai X4. Sedangkan sisanya yaitu 79,9 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.
Maka hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan (X1) terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Sedangkan untuk variabel faktor sosial (X2), budaya (X3) agama (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Dengan demikian faktor eksternal seperti sosial politik, budaya dan agama bukan merupakan faktor yang menghalangi prestasi dan kemampuan kerja dari Bupati ...

selengkapnya.....

Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan Di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta ... (119)

Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Murni, 2001) Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya sehingga berakibat pada dampak lingkungan baik secara positif maupun secara negatif (Harahap, 1999).
Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungannya sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan, terjadi pergeseran tujuan perusahaan (Yuniarti, 1998). Pertama, pandangan konvensional, yaitu menggunakan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang mampu memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan stickholder. Kedua, pandangan modern, yaitu tujuann perusahaantidak hanya mencapai laba maksimal tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Glueck dan Jauck (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan, dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat serta kelangsungan usaha dan tujuan lainnya.
Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. Perusahaan didalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi perusahaan menjadi amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Dampak yang muncul dalam setiap kegiatan operasional perusahaan ini dipastikan akan membawa akibat kepada lingkungan di sekitar perusahan itu menjalankan usahanya. Dampak negatif yang paling sering muncul ditemukan dalam setiap adanya penyelenggaraan operasional usaha perusahaan adalah polusi suara, limbah produksi, kesenjangan, dan lain sebagainya dan dampak semacam inilah yang dinamakan Eksternality (Harahap, 1999).
Besarnya dampak Eksternalities ini terhadap kehidupan masyarakat yang menginginkan manfaat perusahaan menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan secara tersistematis sehingga dampak negatif dari eksternalities ini tidak menjadi semakin besar. Dari hal semacam ini kemudian mengilhami sebuah pemikiran untuk mengembangkan ilmu akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol tanggung jawab perusahaan. Adanya tuntunan ini maka akuntansi bukan hanya merangkum informasi data keuangan antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga namun juga mengatasi hubungan dengan lingkungan. Ilmu akuntansi yang mengatur proses pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan eksternalities tersebut disebut dengan Akuntansi lingkungan
Didalam dunia bisnis dikenal akuntansi yang merupakan penyedia informasi dan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Didalam akuntansi konvensional, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan dari pertukarang barang dan jasa antara dua atau lebih entitas ekonomi (Belkoui, 1981). Pertukaran barang antara perusahaan dan lingkungan sosialnya menjadi cenderung diabaikan akibat dari perlakukan akuntansi tersebut yang menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang kurang lengkap terutama mengenai hal hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pada mulanya akuntansi diartikan hanya sekedar sebagai prosedur pemrosesan data keuangan. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Accounting Terminology Bulletin yang diterbitkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accounting). Dalam Accounting Terminology Bulettin no.1 dinyatakan sebagai berikut:
Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of money, transaction and event which are and part, at least of finantial character and interpreting the result there of.” (AICPA, 2000)
Pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebatas proses pertanggung jawaban keuangan namun juga mulai merambah ke wikayah pertanggung jawabab sosial lingkungan sebagai ilmu akuntansi yang relatif baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlimdungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan biaya lingkungan.
Dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk namun dalam akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku perusahaan yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Bidang ini amat penting sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak perusahaan baik badan usaha milik negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha ini menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya limbah produksi perusahaan yang tentu memerlukan alokasi biaya penanganan khusus untuk hal tersebut. .
Alokasi biaya lingkungan terhadap produk atau proses produksi dapat memberikan manfaat motivasi bagi manajer atau bawahannya untuk menekan polusi sebagai akibat dari proses produksi tersebut Didalam akuntansi konvensional, biaya ini dialokasikan pada biaya overhead dan pada akuntansi tradisional dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan dialokasikan keproduk tertentu atau dialokasikan pada kumpulan kumpulan biaya yang menjadi biaya tertentu sehingga tidak dialokasikan keproduk secara spesifik.
Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan adalah limbah produksi. Dalam UU no. 23 tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan sebagai proses masuknya makhluk hidup atau zat, dam energi maupun komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Limbah produksi yang dihasilkan oleh operasional perusahaan terdapat kemungkinan bahwa lembah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga lembah sebagai residu operasional perusahaan memerlukan pengelolaan dan penanganan khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Sebagai sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalahlimbah hasil operasional perusahaan adalah dengan dilakukannya pengelolaan limbah operasional perusahaan tersebut dengan cara tersistematis melalui proses yang memerlukan biaya yang khusus sehingga perusahaan melakukan pengalokasian nilai biaya tersebut dalam pencatatan keuangan perusahannya.
Akuntansi lingkungan ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasikan, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan.
Perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis secara benar. Perlakuan terhadap masalah penanganan limbah hasil operasional perusahaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Proses pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian informasi perhitungan biaya pengelolaan limbah tersebut merupakan masalah akuntansi yang menarik untuk dilakukan penelitian sebab selama ini belum dirumuskan secara pasti bagaimana metode pengukuran, penilaian, pengukapan, dan penyajian akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan.
Atas dasar itulah kemudian peneliti mencoba mengangkat masalah akuntansi lingkungan tersebut dalam penelitian yang akan mengungkap penerapan akuntansi lingkungan pada sebuah perusahaan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah produksi, yaitu limbah medis di perusahaan layanan kesehatan masyarakat. Penelitian yang mencoba untuk mengungkapkan sistem pencatatan pengelelolaan limbah medis yang dihasilkan oleh perusahaan layanan kesehatan ini akan dilakukan dalam penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta

selengkapnya.....

Pengaruh Motivasi Kerja Aparat Terhadap Kualitas Layanan Civil (Studi Mengenai Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di … (118)

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengungkapkan pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas layanan civil, studi mengenai pelayanan Kartu Tanda Penduduk di …. Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa dimensi dan indikator. Variabel motivasi kerja aparat dielaborasi kedalam tiga dimensi, yaitu: motif, pengharapan, dan insentif. Variabel kualitas layanan civil dielaborasi kedalam empat dimensi, yaitu: kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.
Desain penelitian adalah survei dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebagai instrumen utama dan didukung oleh studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis jalur (path analysis).
Secara kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa, motivasi kerja aparat di dua kecamatan tersebut cukup mempengaruhi kualitas layanan civil. Pengaruhnya bersifat positif dan signifikan yang secara statistik mengindikasikan hubungan kausalitas yang terbentuk adalah benar-benar berhubungan. Berdasarkan analisis koefisien jalur menunjukan bahwa meningkatnya kualitas layanan civil sebagian besar dipengaruhi oleh motivasi kerja aparat, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi kerja aparat, maka kualitas layanan civil akan semakin baik.

selengkapnya.....

Pengembangan Model Pelatihan Bimbingan Ibadah Haji Di Kabupaten ... … (117)

Manasik haji setiap tahun hanya disampaikan selama 3 kali tatap muka oleh Departemen Agama menjelang keberangkatan dan dalam bentuk ceramah umum. Sudah barang tentu cara yang demikian tidak efektif karena materi hanya disampaikan satu arah tanpa ada dialog. Sehingga dengan demikian maka materi yang disampaikan tidak dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, ini sangat perlu adanya perubahan dalam metode manasik yang sudah sekian lama diterapkan pada calon jama’ah haji.
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pelatihan bimbingan ibadah haji yang sesuai di Kabupaten ..., dengan tujuan khusus menganalisis permasalahan dan harapan calon jamaah haji dan jama’ah haji serta menggali keinginan calon jama’ah haji dan jama’ah haji tentang pelatihan bimbingan ibadah haji yang terkait dengan peserta, materi, metode, pelatih dan lama latihan yang sesuai.
Populasi penelitian adalah seluruh calon jamaah haji tahun 2003/2004 yang terdaftar di Departemen Agama Kabupaten ... dan jama’ah yang sudah melaksanakan ibadah haji yang sudah mendapatkan pelatihan bimbingan ibadah haji. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 100 orang terdiri dari calon jama’ah 50 terbagi atas 25 orang KBIH dan 25 orang Non KBIH sedang 50 orang sisanya jama’ah yang sudah menunaikan ibadah haji terdiri atas atas 25 orang KBIH dan 25 orang Non KBIH yang sudah pernah mendapatkan pelatihan bimbingan ibadah haji.
Variabel penelitian adalah man (X1) yaitu pelatih dan peserta pelatihan, material (X2) yaitu materi pelatihan, method yaitu metode dan lama latihan (X3). Informan dipilih dengan memakai teknik purposive sampling dan snow-ball sampling. Instrumen penelitian Kuesioner. Lokasi dan Waktu Penelitian di Kantor Departemen Agama Kabupaten ..., yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39, .... Prosedur pengambilan data menggunakan kuisioner dan observasi dan wawancara terhadap pihak KBIH dan NON KBIH. Data yang ada diuji dengan menggunakan uji Friedman test, apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji multipel comparation. Tingkat kemaknaan yang digunakan pada pengujian ini adalah 0.05 ( p < 0,05). Serta untuk menguji model dilakukan uji t test 2 sampel berpasangan pada 30 orang sampel.
Tanggapan responden terhadap item peserta menyatakan tidak setuju untuk dilakukan tes tulis terlebih dahulu sebelum diadakan pelatihan sebanyak 44 orang (44 %) dan satu orang yang menyatakan sangat tidak setuju, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 8 orang (8 %), sedangkan yang menyatakan setuju dan sangat setuju untuk diadakan tes tulis terlebih dahulu sebanyak 36 orang (36 %) dan 11 orang.
Pengembangan model materi pelatihan yang diinginkan responden adalah yang berisi lebih banyak materi penerapan, materi yang berisi Bahasa Arab percakapan. Pengembangan model metode pelatihan yang diinginkan responden adalah metode tanya jawab, ceramah dan diskusi. Pengembangan model pelatih yang diinginkan responden adalah bersahabat, mempunyai materi dan metode yang sesuai, mempunyai latar belakang pendidikan dan tugas yang relevan, serta mempunyai selera humor tinggi. Pengembangan model media pelatihan yang diinginkan responden adalah menggunakan OHP, demonstrasi dan media televisi. Lama pelatihan yang dikehendaki responden adalah 4 minggu dengan banyaknya pertemuan enam kali, dan setiap pertemuannya dilakukan selama 3 jam. Sedangkan hasil uji t menunjukkan ada perbedaan pengetahuan, sikap dan praktek responden sebelum dan setelah pelatihan dengan tingkat signifikansi 0,000 (p < 0,05).

selengkapnya.....

Mengembangkan Manusia Pariwisata Dengan Metode Analisis Situasional Sebagai Model Kompetensi SDM Di … (116)

Penelitian yang berjudul “Mengembangkan Manusia Pariwisata dengan Metode Analisis Situasional sebagai Model Kompetensi SDM di Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi ...” ini didasari latar belakang sebagai berikut; (a) situasi lingkungan dan kondisi organisasi mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan pengembangan SDM di sebuah organisasi, (b) terjadinya perubahan yang penting dan mendasar dalam pemerintahan Indonesia melalui UU No.29/1999 tentang Otonomi Daerah, dan (c) pegawai (SDM) Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi ... berasal dari gabungan dari dinas pariwisata dan departemen penerangan.
Berdasarkan latar belakang seperti itu, maka penelitian ini berusaha mencoba menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian, yaitu; (a) situasi lingkungan, (b) situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model komptensi manusia Pariwisata di ... ..., dan (c) bagaimana model kompetensi Manusia Pariwisata tersebut.
Penelitian menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan teknik pengumpula data kuisioner, wawancara, dan observasi. Selama bulan Juni s/d Juli 2003 penelitian ini dilakukan di ... ... yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 127 .... Berdasarkan penelitian intensif dengan sejumlah informan penelitian, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil yang ditemukan, yaitu: (a) lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model komptensi Manusia Pariwisata di ... ... adalah lingkungan politik dan keamanan yang potensial dan kondusif, eknomi yang rekatif stabil, dan geografis kedekatan dengan Surabaya, (b) situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai; manajerial yang demokrtais, terbukan, dan akrab; budaya organisasi yang mendukung, (dan (c) model kompetensi Manusia Pariwisata yang dikembangkan adalah SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, dan kemampuan manajerial; dan model kompetensi Manusia Pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola obyek wisata yang berasal dari masyarakat.
Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: (a) perlu usaha terus menerus menumbuhkan sinergi di antara pegawai dinas yang berbeda latar belakang, (b) siatuasi-situasi yang ada perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat diambil kebijakan yang sangat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan (c) sinergi dan kerjasama antara pemerintah (dinas) dan masyarakat akan membantu pengembangan model kompetensi Manusia Pariwisata di masa depan.

selengkapnya.....

Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pada Pusat Penunjang Sistem Operasional BNI Card Centre Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia … (115)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah deregulasi perbankan di Indonesia tanggal 1 Juni 1983 maka sistem perbankan di Indonesia diberi keluasaan dalam mengembangkan usahanya dengan mengemban misi pemerintah yaitu sebagai Agent of Development dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang.
Dewasa ini semakin ketatnya antar bank menggambarkan tidak mudahnya untuk melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat. Persaingan yang begitu ketat disektor perbankan baik itu antara bank milik pemerintah atau swasta nasional juga dengan bank asing, karena bank asing telah diberi kebebasan untuk mengembangkan operasinya di Indonesia.
Akibat begitu ketatnya persaingan, maka bank-bank berlomba-lomba mempromosikan atau mengenalkan produk yang mereka tawarkan dengan berbagai macam kelebihan dan keunggulan dari produk perbankan tersebut. Salah satu bank yang ikut berlomba adalah Bank Negara Indonesia (BNI) ikut berlomba dan berusaha untuk memasarkan produknya agar dapat menjaring nasabah dan menjaring pengendapan dana sebanyak mungkin di Bank Negara Indonesia (BNI).
Sebagai salah satu bisnis unit Bank BNI, Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu atau Card Center juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dengan tujuan ikut serta menjaring pengumpulan dana yang pada akhirnya mendukung persaingan Bank BNI di kancah perbankan nasional. Kartu kredit, dan Kartu Debit beserta segala bentuk fiturnya dimaksudkan sebagai pelayanan untuk memberikan kepuasan bagi Nasabah BNI. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Phone Plus (sekarang Call Center BNI) juga merupakan bagian dari sarana yang memudahkan nasabah Bank BNI melakukan transaksi atas dana yang mereka percayakan kepada Bank BNI.
Dengan adanya ATM yang berfungsi 24 jam, para nasabah pemegang kartu debit dan juga kartu kredit BNI bisa melakukan berbagai transaksi tanpa batasan jam kerja atau transaksi yang bersifat segera dan penting, begitu juga dengan layanan phone plus (Call Center) yang juga bekerja 24 jam, para nasabah yang sudah memanfaatkan sarana tersebut dapat melakukan berbagai transaksi hanya memerlukan sarana telepon, mereka tidak perlu mendatangi cabang-cabang Bank BNI, dengan demikian nasabah dimudahkan karena dapat menghemat waktu dan tenaga.
Namun sampai sejauh ini penulis melihat pelayanan yang diberikan belum maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah Bank BNI secara keseluruhan maupun nasabah pengguna beberapa fasilitas yang telah diuraikan sebelumnya. Disini diharapkan perusahaan cepat tanggap terhadap kelemahan pelayanan yang ada dan berusaha untuk memperbaikinya. Karena apabila kelemahan ini dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan citra pelayanan yang jelek dan para nasabah tidak akan lagi mempergunakan layanan produk tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
Layanan bank akan menjadikan ukuran kapabilitas usaha bank yang bersangkutan maka profesionalisme atau layanan yang sebaik-baiknya mutlak terjadi dan memang harus dilaksanakan. Maka menyadari akan semua itu, maka pelayanan akan berkorelerasi secara positif terhadap kepuasan nasabah amat sangat diperlukan yang pada akhirnya akan bermuara kepada keberhasilan menarik nasabah.
Berdasarkan uraian yang telah digambarkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pelayanan Pelayanan di Bank BNI, Sehingga penulis ingin mencoba memberi judul skripsi ini : “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pada Pusat Penunjang Sistem Operasional BNI Card Centre Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”.

selengkapnya.....

Kepuasan Karyawan Terhadap Sistem Kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati ... (114)

Penerapan kebijakan pemberian kompensasi oleh beberapa perusahaan terhadap calon pegawai terlihat dipaksakan. Pegawai sebelum diterima harus menandatangani perjanjian kontrak kerja yang isinya telah ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena tenaga kerja tersebut harus menerima kompensasi yang telah ditentukan tanpa diberi kesempatan untuk “bargaining”.
Jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan berbanding terbalik dengan apa yang sudah pegawai tersebut berikan kepada perusahaan, maka semangat kerja individu tersebut akan menurun. Jika semangat kerja pegawai menurun, maka pegawai itu akan cenderung malas dalam melakukan tugasnya dan sengaja menunda-nunda pekerjaan. Jika hal ini, terjadi perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Hal ini banyak sekali yang menimpa pada perusahaan produksi / pabrik, dampak selain diatas juga dapat berdampak yang paling merugikan adalah apabila pegawai terjadi demo, sehingga perusahaan menghentikan produksi, karena pegawai menuntuk hak-hak mereka.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai bentuk / jenis kompensasi yang telah diberikan perusahaan PT. Mitra Langgeng Sejati. Apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan dari sebagian besar karyawan. Dan juga Memberikan gambarkan terpenuhinya atau tidak sebuah harapan dan kenyataan terhadap kepuasan kompensasi yang diberikan oleh PT. Mitra Langgeng Sejati.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif secara realitas, dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data untuk menggambarkan tentang jawaban karyawan terhadap penerapan kebijakan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sifat deskriptif akan menggambarkan jawaban sesunggunya karyawan terhadap penerapan kebijakan kompensasi, dalam hal ini perusahaan yang diteliti adalah PT. Mitra Langgeng Sejati, sedangkan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kepuasan karyawan terhadap sistem kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati
Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan (Januari – Maret 2006) dengan jumlah responden 50 secara sampling atau 30% dari jumlah karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati yang ditempatkan di perusahaan BUMN yaitu PT. Bank BNI 46 ada berjumlah populasi 187 karyawan, yang berada di Unit Collection berjumlah 50 Orang, di Unit Deliveri berjumlah 78 Orang dan di Unit Operasionel berjumlah 59 Orang.
Hasil penelitian dan analisis penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, menunjukan :
1. Untuk kompensasi dalam bentuk uang, karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati mempunyai jawaban sebagai berikut :
a. Menunjukkan jawaban puas terhadap kompensasi, seperti pemberian uang makan.
b. Menunjukkan jawaban tidak puas terhadap kompensasi seperti pemberian gaji pokok, uang lembur, insentif individu dan pemberian insentif unit.
2. Untuk kompensasi dalam bentuk bukan uang, karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati mempunyai jawaban sebagai berikut :
a. Menunjukkan jawaban puas terhadap kompensasi seperti pekerjaan yang dilakukan, perlakuan adil dari atasan, kesempatan untuk memberikan gagasan/ ide, kebebasan dalam melakukan suatu pekerjaan, aturan jam masuk kerja, aturan jam pulang kerja, aturan jam istirahat, kondisi sirkulasi udara, kondisi AC, kondisi tempat kerja, kondisi fisik gedung, keharmonisan hubungan dengan atasan dan rekan sekerja, dan keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan.
b. Menunjukkan jawaban yang tidak puas terdapat pada kompensasi seperti: prosedur yang dimiliki perusahaan, status kepegawaian, kesempatan untuk pengembangan diri, prospek karier, promosi jabatan, aturan over time atau lembur, asuransi jiwa, uang kesehatan, dan tunjangan hari tua.
3. Berdasarkan hasil nilai rata-rata bahwa penerapan kebijakan kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati belum memenuhi harapan karyawannya.

Untuk itu penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT. Mitra Langgeng Sejati selaku perusahaan agen tenaga kerja adalah sebagai berikut: :
1. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, disarankan agar pihak PT. Mitra Langgeng Sejati melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kompensasi yang belum terpuaskan oleh karyawan.
2. PT. Mitra Langgeng Sejati sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap kompensasi yang diberikan agar tidak terjadi turn over yang meningkat dan menurunnya semangat kerja karyawan.

selengkapnya.....

Efisiensi Pengelolaan Dana Dalam Rangka Meningkatkan Rentabilitas Pada Perum Pegadaian Suberpucung Malang (113)

Perum pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang perekonomian , terutama membantu dalam hal menyediaan atau memberikan pendanaan untuk dijadikan sebagai modal dalam melakukan usaha yaitu lewat jasa gadai sedangkan atribut lain adalah jasa penaksiran barang , jasa penitipan barang dan toko emas. Salah satu tantangan dari perkembangan Perum Pegadaian adalah tertahanya modalkerja yaitu dana dalam bentuk piutang sehingga mengganggu kelancaran cash inflownya .
Untuk penelitian ini mengangkat rumus masalah mengenai bagaimana cara mengelola dana agar tetap efisien sehingga dapat meningkatkan rentabilitas. Analilsis dalam penelitian ini adalah mengunakan analisis rasio aktivitas dan rasioprfitabilitas untuk mengetahui tingkat efisiensi laporan keuangan perusahaan itu yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi , yang secara tidak langsung akan mempengarui tingkat rentabilitas perusahaan .
Dalam hasil penelitian ini diambil garis besarnya adalah bahwa perum pegadaian hndaknya lebih hati-hati dalam mengeluarkan dana, dalam hal ini perusahaan hendaknya menyusun budget kas dan menetapkan jumlah kas yang optimal untuk menjaga tingkat rentabilitas, serta dalaam hal meningkatkan omset pendapatan sebaiknya perusahaan lebih intensif dalam menagihnya sehingga mempercepat tersedianaya dana perusahaan . Untuk dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana, maka perum pagadaian harus merealisasinya dengan baik dan matang dalam penggunaan dana agar tidak mnyimpang dari rencana yang ditetapkan sehingga perusahaan perum pegadaian berada dalam posisi yang setabil.

selengkapnya.....

Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai... (112)

Good Governance (kepemerintahan yang baik) merupakan issue yang paling menarik dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Kondisi kepemerintahan ini merupakan tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisai. Penempatan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik memungkinkan untuk terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ). Terciptanya Good Governance akan diikuti pula dengan Clean Governanceyaitu pemerintahan yang Bersih dan berwibawa, artinya system pemerintahan yang mampu melindungi Masyarakatnya dengan prinsip penegak hukum yang dipatuhi oleh semua Lapisan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan Pemerintahan yang kuat ( Strong Governance ) dalam arti semakin kuatnya Penyelenggaraan pemerintahan lainya.

Prasyarat-prasyarat di atas sangat diperlukan memperhatikan kondisi Jalanya pemerintahan di Indonesia menjelang berakhirnya Orde Baru banyak Gejala yang menunjukan tidak professional dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sherwood ( 1997 ), bahwa profesionalisme Pemerintahan sedang megalami kemunduran. Saat ini lebih banyak pejabat Politik dfalam birokrasi, dan lingkungan kerja belum mendukung atau dapat dipercaya. Tetapi pejabat pemerintahan mempunyai peran penting untuk memulihkan lingkungan kerja agar sesuai dengan standar profesionalisme.Untuk itu dibutuhkan orientasi layanan yang baru. Demikian juga alternative struktur formal dan layanan ekskutif yunior mungkin banyak membantu. Kenyataan tersebut tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat Sebagaimana dinyatakan oleh Harwood (1994),bahwa status pelayanan publik di Amerika Serikat telah mengalami penururunan pesat.

Sumber dari kemunduran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan tersebut adalah rendahnya profesionalisme pelayanan publik dan Birokratisnya aparat pemerintah. Kondisi demikian akan berdampak pula padaRendahnya kinerja instansi pemerintah tersebut. Meskipun harapan tentang Kinerja yang professional ini secara tegas telah ditetapkan melalui keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 81 Tahun 1993 (LAN, 2000 ) yaitu : Sederhana, mudah, lancar dan tidak berbelit-belit.
1) Jelas dan pastidalam tata cara dan persyaratan.
2) Aman, proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan.
3) Terbuka dalam segala hal.
4) Ekonomis.
5) Efisiensi.
6) Adil dan merata.
7) Tepat waktu.

Bergulirnya proses perubahan yang meluas di masyarakat, serta Perubahan factual peran pemerintah daerah, yang mulai terbuka dalam suatu Koridor UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Wacana lebih luas peran pelayanan yang berkualitas dan tanggung jawab kepada Masyarakat. Tuntutan terhadap kinerja aparat pemerintah ini sejalan dengan Model Administrasi Negara Baru, yaitu Pilihan Publik, “Sistem Peberian Pelayanan Kepada Publik” ( Delivery Service System), merupakan salah satu pusat perhatian, dan menjadi nilai yang akan dimaksimumkan (Frefericksondalam LAN,2000).

Selain itu keberadaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang memerlukan dukungan dari pemerintah yang baik atau Good Governance, keterkaitan pula dengan perubahan sikap dan perilaku apartur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
Seiring dengan pelaksanaan Good Governance,Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada Daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan deengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setampat menurut prakarsa sendiri berdasarekan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi sehingga dapat Terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan aparatur pemerintah ditujukan untuk meningkatkan aparatur pemerintah dalam melayani, mengayomi dan menimbulkan peran aktif masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut,maka pemerintah berupaya selama ini adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi, seiring dengan tuntutan masyarakat diberbagai bidang guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan hal itu ditetapkan seperangkat kebijakan antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1998 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka mulai Tanggal 30 Juni 2004 ditetapkan pembentukan Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 98 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang. Sehubungan dengan peningkatan kinerja Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malangsecara berkesinambungan maka ditentukan Sistem ManajemenMutu ISO 9001:2000 sebagai pilihan terbaik yang dijadikan sarana untuk mewujudkannya. Dinas Permukiman ,Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Malang merupakan salah satu unit kerjadilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang mendapatkan prioritas untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di samping beberapa dinas lain yang menerapkan system tersebut.

Seperangkat kebijakantelah di tetapkan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, namun belum pernah diteliti sejauh mana efektivitas implementsinya khususnya terhadap Standar Sisten Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Bertitik tolak dari hal itulah perlu dikaji scara mendalam tentang Implementasi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 serta pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah di Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang.

selengkapnya.....

Potensi Dan Prospek Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 1991-2000 … (111)

Penelitian ini berjudul “Potensi dan Prospek Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Tana Toraja” bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, menghitung potensi tahun anggaran 2000, efektivitas, efisiensi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan peramalan pajak hotel dan restoran serta strategi umum yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer dengan periode penelitian dari tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama sepuluh tahun(1991/1992-2000) sebesar 15,66% pertahun. Analisis efektivitas untuk tahun anggaran 2000 menunjukkan angka sebesar 41,54%, yang berarti tidak efektif oleh karena masih jauh dari angka relatif untuk batas minimal sebesar 80%, sedang untuk analisis efisiensi sudah menghasilkan tingkat yang paling efisien selama sepuluh tahun secara rata-rata mencapai 23,04%. Perhitungan potensi pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2000 cukup besar yakni mencapai Rp840.791.070, namun yang baru dapat direalisir sebesar Rp349.270.238 atau baru 41,54%, yang berarti tidak efektif. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah dari jumlah kunjungan wisatawan, kemudian tingkat PDRB Kabupaten Tana Toraja dan dari jumlah kamar hotel dan penginapan. Hasil peramalan realisasi pajak hotel tahun 2001 sebesar Rp273.663.069,96, tahun 2002 sebesar Rp242.966.140,59 dan tahun 2003 sebesar Rp381.311.259,15. Peramalan untuk realisasi pajak restoran tahun 2001 sebesar Rp75.619.725,14, tahun 2002 sebesar Rp67.137.421,11, tahun 2003 sebesar Rp105.365.523,43.

Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa bentuk strategi umum yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah strategi pertumbuhan terkonsentrasi. Untuk mendukung strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan baik intern maupun ekstern, menghapus produk yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan meningkatkan bagian pasar.

selengkapnya.....

Perencanaan Strategis Kabupaten Buru Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata … (110)

Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi tumpuan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara.
Melihat kondisi demikian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dewasa ini sedang memacu pembangunan sektor pariwisata, hal ini terlihat dengan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan 2 (dua) objek wisata yang dianggap potensial yang merupakan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), dan hasil kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Namniwel dan Jikumerasa.
Potensi wisata yang ada di Kabupaten Buru sangat besar, akan tetapi belum seluruhnya dikelola secara professional, sehingga akan dapat bermanfaat dalam menunjang penerimaan daerah dan terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap upaya pengembangan pariwisata daerah. Maka sebagai pihak yang memilik peran sebagai fasilitator secara tidak langsung peran yang disandang tersebut sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangannya.
Perencanaan Strategis merupakan salah satu dari sekian jenis perencanaan, adalah merupakan suatu perencanaan yang perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor ini, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal , maupun lingkungan internal.
Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari atau menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh Pemerintah Daerah kabupaten Buru dengan sebelumnya dilakukan analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong, maupun penghambat atau yang disebut identifikasi isu-isu strategis dan kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT.
Sesuai dengan analisis SWOT tersebut, maka dapat ditemukan isu-isu strategis yang kemudian isu-isu strategis tersebut dilakukan pengujiannya untuk mengetahui isu-isu yang sangat strategis dengan menggunakan alat uji berupa “Litmus Tes”. Adapun isu-isu yang sangat strategis tersebut adalah : (1) Manfaatkan anggaran pariwisata yang memadai untuk pengembangan seluruh potensi wisata yang ada, (2) Meningkatkan kualitas aparatur, khusus dibidang kepariwisataan agar dapat mengatasi permasalahan pariwisata, (3) Meningkatkan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup, (4) Meningkatkan upaya promosi wisata.

selengkapnya.....

Pengendalian Piutang Yang Efektif Dalam Usaha Meningkatkan Efisiensi Modal Kerja Pada Perusahaan Sepatu “Shandy Surya Wijaya” ... (109)

Sejalan dengan lajunya pembangunan dan roda perkonomian di Negara kita , terdapat perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, Semakin besar suatu perusahaan ,akan membawa dampak dalam pengelolaan Manajemennya. Untuk itu pihak menejemen perlu melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan informasi yang akurat dan up to date , ini dimaksudkan sebagai alat Bantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan .

Laporan keuangan merupakan produk khir dari proses akuntansi, yaitu suatu proses pencatatan yang mengikhtisarkan transaksi-transaksi keuangan , yang disusun dan disaksikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pemakai , yang dibuat oleh manajemen untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Agar laporan keuanagan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas pendapatan dan biaya yang trjadi pada tahun buku yang bersangkutan , maka laporan keuanmgan harus disusun dan disajikan dasar pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia dengan perpedoman pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (psak) . Laporan keuanagan yang disusun pihak manajemen pada umumnya terdiri dari : Neraca , Laporan Perhitungan Laba Rugi , Laporan perubahan Posisi keuangan , catatan dan laporan lain.

Di dalam neraca kita mengenal pos aktiva, salah satu elemen aktiva adalah aktiva tetapyang di dalamnya ada pos piutang. Seperti kita ketahui bahwa aktiva tetap mempunyai peranan yang cukup penting dalam perusahaan , karena hal ini selain fungsinya sebagai operasional asset , juga karena dana yang tertanm dalam aktiva tetap cukup besar dan terikat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun . Berpijak dari hal tersebut aktiva tetap tentunya perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen . Karena menyangkut dana yang cukup material nilainya dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun maka kesalahan dalam menilai , mencatat dan menyajikan aktiva tetap akan berpengaruh cukupmaterial dalam kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan dari keterangan diatas maka penulis memilih kajian sebagai bahan penulis yaitu : PENGENDALIAN PIUTANG YANG EFKTIF DALAM USAHA MENINGKATKAN EFISIENSI MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN SEPATU “ SHANDY SURYA WIJAYA”

selengkapnya.....

Peran Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Dalam Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Di Era Otonomi Daerah ... (108)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas membina kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasinya melalui pembenahan terhadap aspek struktur organisasinya, sistem-sistem yang ada di dalam organisasi serta pembenahan terhadap sumberdaya aparatur (pegawai) yang tersedia.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah yang luas di Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan otonomi terbatas pada Daerah Prompinsi, maka sebagian kewenangan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, telah beralih ke Pemerintah Daerah. Dengan demikian, akibatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang selama ini dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, melalui Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan yang ada menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian terhadap pembinaan pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, khususnya terhadap kegiatan Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan, Pusdiklat Teknis, Pusdiklat Fungsional, Pusdiklat Kepemimpinan serta Pusdiklat Pembangunan dan Kependudukan, maka diketahui bahwa secara umum pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari sisi kualitas kegiatan maupun kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, dilihat dari struktur organisasi, pembinaan sistem-sistem kerja di dalam organisasi serta keberadaan aparatur (pegawai), secara legal formal memang masih dibutuhkan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga menjadi lembaga fasilitator bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, terutama yang berada di Daerah.

selengkapnya.....

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara ... (107)

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tebing Tinggi, dengan maksud untuk melihat sejauhmana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Untuk itu perlu dikaji tingkat perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditetapkan dan kontribusi PAD terhadap APBD serta realisasi penggunaannya.

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai dengan setting dan field penelitian. Intsrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, diuji keabsahannya dengan triangulasi, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Tebing Tinggi dalam empat tahun terakhir (1999/2000-2002) masih rendah dan kontribusinya terhadap total APBD kecil serta alokasi dana untuk pelayanan masyarakat kecil dari potensi yang ada, belum dikelolanya pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah secara efektif, efisien dan profesional.

Untuk mengatasi rendahnya PAD dilakukan intensifikasi sumber penerimaan yang telah ada dan ekstensifikasi sumber penerimaan yang belum digali, serta penetapan target sesuai dengan potensi yang ada dan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

selengkapnya.....

Hubungan Perilaku Birokrasi Dengan Kualitas Layanan Publik Di Kabupaten Sumba Timur (Studi Dalam Bidang Kependudukan Pada Empat Kec.) ...(106)

Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan daerah. Disebut demikian karena undang-undang tersebut memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya. Apabila undang-undang nomor 5 tahun 1974 menggunakan filosofi “keseragaman dalam kesatuan” maka undang-undang nomor 22 tahun 1999 menggunakan folosofi “keanekaragaman dalam kesatuan”.
Sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya, termasuk dalam mengatur struktur organisasi kelembagaan di daerahnya. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono (2002 :74), “Perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk daerah baik unsur staf, unsur lini teknis, maupun unsur lain kewilayahan”.
Pergeseran dominasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan kabupaten/kota termasuk pemerintah kecamatan yang saat ini diposisikan sebagai perangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 244 Tahun 2003 telah menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, antara lain :
(1) Pelayanan dibidang kependudukan (menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan, mengesahkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Camat sebagai pegawai pembantu pencatat perkawinan).
(2) Pelayanan dibidang perijinan (ijin usaha, ijin keramaian dan lain-lain)
(3) Pelayanan dibidang pertanahan (membuat dan menandatangani pelepasan hak oleh pemerintah yang luasnya tidak lebih dari 5 ha)
(4) Pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat (membina dan mengendalikan pelaksanaan Proyek Nusa Tenggara-Germany Technical Coorporation ( PNT GTC),Program Pengembangan Kecamatan,(PPK) Dana Pembangunan Desa/Kelurahan(DPD/K),Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam(UED-SP), pasar desa dan lain-lain)
(5) Pelayanan informasi bidang pemerintahan lainnya.

selengkapnya.....

Strategi Pengembangan Kupedes Dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Di PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Unit Paron Cabang Kediri … (105)

Tujuan dari penelitian yang akan diadakan adalah : 1) Untuk mengetahui keberhasilan pengembangan Kupedes di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri, 2) Untuk mengetahui keberhasilan peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri, 3) Untuk menganalisa strategi yang dapat dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri dalam upaya pengembangan Kupedes. Sedangkan Penelitian dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri yang mempunyai wilayah kerja 11 ( Sembilan ) desa di wilayah Kecamatan Gampengrejo. Sedangkan waktu penelitian selama 4 bulan yang dimulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 22 September 2006.

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif yang memaparkan tentang pengembangan Kupedes dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di BRI Unit Paron baik tingkat keberhasilannya maupun strategi yang di gunakan tahun 2004 hingga Juni 2006. Suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pejabat Kredit Lini di Bank BRI Unit Paron untuk memperoleh data berupa kebijakan, pelaksanaan maupun strategi dalam rangka pengembangan Kupedes dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di Bank BRI Unit Paron. Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT ( Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan Threats ),

Hasil analisis penelitian yang telah didapat dan dianalisa berdasarkan analisis SWOT maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengembangan Kupedes di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2006 menunjukkan keberhasilan yang cukup menggembirakan , baik dilihat dari hasil peningkatan Kupedes ( outstanding maupun debitur ), manfaat yang dirasakan maupun pelayanan yang telah diberikan. Hasil Outstanding Kupedes pada tahun 2004 sebesar lebih dari 5,1 Milyar dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 950 Juta pada akhir bulan Juni 2006. 2) Hasil debitur Kupedes juga dapat dikatakan berhasil mengalami peningkatan, dimana posisi akhir tahun 2004 sebanyak 923 debitur meningkat menjadi 989 debitur pada akhir bulan Juni 2006. 3) Strategi yang dapat dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri dalam upaya pengembangan Kupedes adalah strategi “ SO “ yaitu dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang telah dimiliki serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

selengkapnya.....

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pengembangan Koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri ... (104)

Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kepemimpinan terdiri tiga level yaitu komunikasi, pengkoordinasian, motivasi terhadap pengembangan koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri.
Penelitian dilaksanakan di KPPDK dengan metode observasi, dokumentasi, kuesioner. Analisa data menggunakan analisis statistik inferensial. Variabel bebas yaitu kepemimpinan yang terdiri dari komunikasi, pengkoordinasian, motivasi sedang variabel terikat pengembangan koperasi yang meliputi organisasi, partisipasi, permodalan. Perhitunan data hasil penelitian digunakan sofware komputer SPSS R.10,10 pada tingkat signifikansi 0,05.
Hasil penelitian disimpulkan variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap pengembangan koperasi. Pengaruh kepemimpinan yang paling dominan adalah komunikasi terhadap pengembangan usaha koperasi.
Pada analisa laporan pengurus koperasi Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan hasil sebagai berikut :
1. Bidang organisasi
a. Hubungan antara pengawas dan pengurus, pengurus dengan anggota cukup baik
b. Pembinaan organisasi ke PKPRI telah dilaksanakan dengan lancar dan baik
c. Pelaksanaan pekerjaan antar pengurus saling mengisi dan menunjang sehingga berjalan lancar
2. Bidang administrasi
a. Buku-buku organisasi dan usaha ada
b. Pengaturan buku dan pekerjaan cukup baik
c. Jumlah anggota telah dicatat dengan baik
3. Bidang keuangan
a. Pengelolaan uang cukup baik
b. Bukti kas keluar/masuk tersusun rapi
c. Analisa ratio
- Likuiditas = baik
- Solvabilitas = baik
- Rentabilitas = baik
- Struktur modal = baik

selengkapnya.....

Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Loyalitas Pengguna Jasa PT. Pos Indonesia (PERSERO) … (103)

PT. Pos Indonesia ( Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara yang diberi tugas oleh pemerintah Indonesia menyelenggarakan usaha perposan atau persuratan untuk umum dalam negeri dan luar negeri, tugasnya disamping memberikan jasa pos kepada masyarakat juga memberikan fasilitas pos yang lain di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Kegiatan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perposan yang dibutuhkan masyarakat tersebut memerlukan usaha yang cukup besar, baik berupa pengerahan sumber daya manusia, sumber dana maupun pemanfaatan teknologi. Tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab semua pegawai sesuai dengan tingkat kedudukannya. Bagi pimpinan dituntut untuk menyempurnakan untuk berusaha mengikuti perkembangan teknologi secara kontinyu dan meningkatkan fungsi manajemen, sedangkan para pelaksana dituntut lebih giat dalam menjalankan tugas kedinasan.

Berhasilnya suatu tugas atau pekerjaan, biasanya ditunjang dengan perlengkapan dan teknologi yang digunakan , menjadi salah satu ciri karyawan yang profesional. Keadaan ini perlu dijaga dan dilindungi dari gangguan erosi moral, dan sedapat mungkin diterangkan pada setiap, karyawan.

Salah satu cara untuk mencegah kemerosotan kualitas layanan sekaligus pengembangan ke arah positip adalah perlu penyesuaian dengan perkembangan tekonologi komunikasi yang digunakan serta lingkungan kerja yang tentram dan harmonis, dimana setiap individunya mampu berkomunikasi dengan baik. Setiap perusahaan harus senantiasa berusaha agar setiap karyawannya semakin profesional, mengenal dan mampu menggunakan teknologi yang lagi trend, memiliki moral kerja yang tinggi, sebab dengan semua itu diharapkan PT. Pos Indonesia ( Persero ) dapat meningkatkan pelayanan yang lebih memuaskan kepada pengguna jasa pos.

Sebagai penjual jasa perposan untuk umum, PT. Pos Indonesia (Persero) tidak dapat bertindak semaunya kepada konsumen atau langganan, tetapi harus meningkatkan mutu layanannya kepada pengguna jasa pos. Dalam hal ini setiap karyawan harus sadar, bahwa setiap kegiatannya selalu dipantau oleh masyarakat. Apalagi didukung oleh kehadirannya media massa baik cetak maupun elektronik, maka sorotan akan menjadi lebih terfokus.

Jika hal tersebut tidak dihiraukan oleh PT. Pos Indonesia ( Persero ) maka secara otomatis pelanggan atau pengguna jasa pos akan beralih kepada produk pesaing yang memiliki teknologi komunikasi yang lebih canggih,dan praktis. Perkembangan teknologi komunikasi yang dimaksud adalah ponsel/sms, dan internet.

Karena dengan alasan itulah dalam kehidupan organisasi, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi sehingga keberadaan PT. Pos Indonesia ( Persero ) akan tetap survive dan exist sepanjang masa. Oleh karena itu maka para pucuk pimpinan PT. Pos Indonesia ( Persero ) harus selalu dan selalu memikirkan peerkembangan teknologi komunikasi dan diikuti upaya nyata dalam pelayanan jasa kepada masyarakat semakin memuaskan dan pada akhirnya tidak ditinggalkan oleh pengguna jasa atau pelanggan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan loyaliyas pengguna jasa atau pelanggan dalam jumlah yang besar maka PT. Pos Indonesia ( Persero ) harus meningkatkan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkembangan teknologi komunikasi terhadap loyalitas pengguna jasa pos dengan mengambil obyek penelitian pada PT. Pos Indonesia ( Persero ) Nganjuk.

selengkapnya.....

Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Peningkatan Motivasi kerja Pegawai (Studi pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang) … (102)

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena pada Bagian Humas dan Protokol merupakan bagian yg ditunjuk untuk menjembatani berbagai kepentingan di Pemerintah Kabupaten Malang baik internal maupun eksternal untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan iklim kerja yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi kerja pergawai.
Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh apakah komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai dan seberapa besar pengaruhnya serta factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang.
Penelitian ini didasarkan pada Teori Hubungan Komunikasi Interpersonal yang meliputi model pertukaran sosial, model peranan, model peranan, model interaksional dan Teori Motivasi meliputi teori Kepuasan dan teori motivasi proses.
Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang yang berjumlah 40 orang. Teknik sample yang digunakan adalah total sampling yaiti apabila jumlah sampling di bawah 100 maka sample yang diambil adalah semuanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan rumus Y = a + bx
Hasil penelitian ini diperoleh F hitung 31.107 dan F tabel (5%) 4.10 karena F hitung 31.107 > F tabel (5%) 4.10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable (x) komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja (y) menggunakan rumus determinasi ( ) x 100, sehingga di ketahui besarnya pengaruh adalah 45% dan untuk mengetahui besar kecilnya peningkatan motivasi kerja pegawai menggunakan persamaan linear sederhana yaitu Y = 20.195 + 0.779 x. Yang berarti peningkatan 1 nilai komunikasi internal pada Bagian Humas dan Protokol akan menyebabkan peningkatan nilai motivasi kerja pegawai sebesar 0.779. Dengan berdasarkan pada persamaan regresi tersebut, dapat dianalisis bahwa pengaruh komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang adalah positif.

selengkapnya.....

Peningkatan Kompetensi Aparatur Asisten Ekonomi Pemb. Sekretaris Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Rangka Pelaksanaan OTODA ... (101)

Pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek merupakan bagian intergal dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah Propinsi Jawa Timur. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom. Oleh karena itu, program pembangunan di Kabupaten Trenggalek harus diperbaharui dengan perubahan mendasar dan harus mengadung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan kompetitif.
Pemberian wewenang kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintah yang bersih dan menempatkan diri sebagai aparatur yang harus melayani masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan dimaksud, maka pemerintah daerah diharapkan menerapkan transparansi dalam pelayanan, akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat. Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintah dan kelembagaan daerah yang baik sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan pemikiran di atas diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dan keinginan ini telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah serta Arah Kebijakan Umum (AKU ) yang merupakan pola dasar pembangunan 5 ( lima ) tahunan yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan / sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Pemerintah Daerah.
Dengan memperhatikan pentingnya pelayanan administrasi pembangunan maka kepada aparatur Sekretariat Daerah khususnya Asisten Ekonomi Pembangunan perlu ditingkatkan profesionalisme dan kinerjanya sehingga semua tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, maka aparatur Sekretariat Daerah khususnya Asisten Ekonomi Pembangunan perlu memiliki kemampuan dalam pembangunan administrasi publik yang meliputi kemampuan dalam pengembangan paradigma baru, kemampuan dalam menyusun manajemen stratejik dan kemampuan dalam merumuskan kebijakan publik.

selengkapnya.....

Strategi Pemberdayaan Dan Pembinaan Keberadaan Persikmania Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan … (99)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Strategi pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Kediri dalam rangka Otonomi Daerah. Fokus yang dibahas dari penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal serta strategi dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania.
Pada penelitian ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan model analisis manajemen atau perencanaan strategis yang sering disebut analisis SWOT dalam mengarahkan proses analisis sehingga menemukan strategi-strategi yang dituju. Sedangkan populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Kediri sebagai Persikmania.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dalam menentukan alternatif strategi dan pemilihan strategi pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania perlu diadakan pengindentifikasian dan analisis faktor-faktor strategi internal dalam kerangka kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor strategi eksternal dalam kerangka peluang dan ancaman sehingga dapat ditentukan strategi yang terbaik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam wadah Persikmania
Persikmania merupakan kelompok sosial baru dalam masyarakat Kota Kediri yang dapat dijadikan aset yang berharga untuk dibina dan dikembangkan karena beranggotakan seluruh lapisan masyarakat yang ada dalam memberikan partisipasinya terhadap pembangunan Kota Kediri.

selengkapnya.....

Peningkatan Staf Dalam Usaha Menunjang Efektifitas Kerja Pada Kantor Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan … (98)

Otonomi Daerah telah bergulir seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah.. Otonomi Daerah berarti adanya kesempatan dan kewenangan yang luas dalam mengatur serta melaksanakan kepentingan masyarakat dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah pada aspek pengambilan kebijakan yang sarat de